Jefirstson Riwu Kore Terima Kunjungan Full Gospel dan Paguyuban Marga Tionghoa di Kota Kupang
Jefirstson Riwu Kore Terima Kunjungan Full Gospel dan Paguyuban Marga Tionghoa di Kota Kupang |
- Jefirstson Riwu Kore Terima Kunjungan Full Gospel dan Paguyuban Marga Tionghoa di Kota Kupang
- Klemen Tinal Minta Eltinus Omaleng Tutup Akses Transportasi Udara ke Mimika
- Christian Sohilait Luncurkan Buku Saku Anak Papua Terkait COVID-19 dengan Bahasa Lokal
- Muhammad Musa’ad Ungkap Pembukaan Akses Penerbangan di Mimika Belum Koordinasi Dengan Pemprov
- Sikapi Dampak COVID-19, Jaflaun Batlayeri sarankan Tiga Hal kepada Petrus Fatlolon
- Pemkab Tanimbar Telah Tuntaskan LKPD Tahun 2019
- Wanita adalah Boss untuk Dirinya Sendiri
- Memasuki Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, Murad Ismail Minta Umat Muslim Doa COVID-19
- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat Minta Polisi Tangkap Pelaku Begal Lukai Wartawan SuaraMandiri.com
- Kasrul Selang Pimpin Rapat Evaluasi Satu Pekan PSBR di Maluku
- Petrogas Resmi Gantikkan JOB Pertamina-PetroChina Kelola Wilayah Kerja Salawati Kepala Burung
Jefirstson Riwu Kore Terima Kunjungan Full Gospel dan Paguyuban Marga Tionghoa di Kota Kupang Posted: 24 Apr 2020 06:42 AM PDT ![]() Kunjungan ini dalam rangka menyerahkan secara simbolis bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Kupang, terutama para janda, duda, buruh dan masyarakat yang benar membutuhkan. Hadir dalam kesempatan tersebut dari Leopoldo Anang (Ketua Panitia), Alain Niti Sutanto (Ketua PSMTI Kota Kupang), serta Yusak Benu dan Andree Hartanto dari FGBMFI NTT serta Sonny Tamara. kemanusiaan terkait Covid-19 ini berupa bantuan 600 paket sembako terdiri dari beras, mie instan, sabun mandi, minyak goreng, serta masker. Paket ini diserahkan secara simbolis kepada Wali Kota Kupang, kemudian distribusi kesetiap penerima akan dilaksanakan langsung oleh PSMTI dan FGBMFI NTT dengan lurah terkait. Dijadwalkan, penyerahan ke warga lansia akan dilaksanakan pada Jumat dan Sabtu besok. Panitia akan mendatangi setiap penerima di rumahnya, untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran. Leopoldo Anang, ketua panitia pelaksana bersama Yusack Benu menjelaskan bahwa untuk pendataan penerima bantuan, pihak panitia tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan lurah sehingga mereka yang menerimanya pun tepat sasaran. Akan ada tim teknis yang mendistribusikan bantuan ini, sehingga diharapkan sedikit meringankan beban masyarakat. Bantuan akan diberikan dalam tiga tahap, tahap pertama 200 orang penerima yang seluruhnya lansia. Dr. Jefri Riwu Kore menyampaikan terima kasih kepada FGBMFI Kota Kupang dan PSMTI Kota Kupang yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Kota Kupang yang juga terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini. Beliau mengatakan walaupun Pemerintah Kota Kupang telah menyiapkan dana cukup besar sekitar 50 miliar untuk penganggulangan, itupun belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Kupang yang terdampak pandemi Covid-19 ini. "Saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Kota Kupang mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan oleh FGBMFI dan PSMTI Kota Kupang. Teknis penyerahan ke setiap penerima yang membutuhkan akan ditentukan kemudian oleh panitia," tutup Wali Kota. Selanjutnya Wali Kota Kupang juga menerima kunjungan dan penyerahan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) berupa kacamata medis Covid-19, masker NK95, masker tiga lapis dan Thermal Gun oleh ibu Agustina Adranacus dari Yayasan Yobel Jakarta yang diserahkan secara simbolis oleh bapak Meky Natun. (HumasKupang) |
Klemen Tinal Minta Eltinus Omaleng Tutup Akses Transportasi Udara ke Mimika Posted: 24 Apr 2020 06:42 AM PDT ![]() Hal demikian sebagaimana kesepakatan gubernur serta bupati dan walikota di Papua beberapa waktu lalu, terkait upaya penanggulangan penyebaran virus corona di Bumi Cenderawasih. Demikian kata Wagub Klemen Tinal, dalam keterangan pers di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Rabu (22/4/2020). "Jadi, saya minta supaya mereka ini (Pemkab Mimika) yang terakhir (membuka akses penerbangan) dan segera mulai pakai aturan (yang disepakati bersama, yaitu menutup jalur penerbangan dan pelayaran," harap ia. Masih dikatakan Wagub, pandemi corona yang terjadi saat ini sudah menjadi bencana tingkat nasional. Artinya semua kabupaten kewenangan dalam upaya penanggulangan Covid-19, ditarik setingkat keatas sehingga dikendalikan oleh pemerintah provinsi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi, termasuk penutupan jalur transportasi udara dan laut. "Bahkan kalau memang ada hal-hal yang darurat pun di kabupaten, jangankan di Mimika, kabupaten mana saja mereka harus minta izin ke provinsi sebagai wakil pemerintah pusat," tegasnya. Diketahui, akses penerbangan dari dan ke BandaraMozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika, kembali dibuka sebagaimana keputusan kepala daerah setempat. Dimana untuk penerbangan kargo dan penumpang dari dan ke Timika dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, dilaporkan sekitar 100 sudah tiba di kabupaten itu pada Selasa (21/4/2020). Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa'ad yang ditemui wartawan menyebut pembukaan akses penerbangan oleh Pemda Mimika dilakukan secara sepihak dan tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Papua. Padahal seluruh bupati dan walikota telah sama-sama sepakat untuk menutup akses penerbangan dan pelayaran, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. (DiskominfoPapua) |
Christian Sohilait Luncurkan Buku Saku Anak Papua Terkait COVID-19 dengan Bahasa Lokal Posted: 24 Apr 2020 06:42 AM PDT ![]() Buku - buku tersebut dipastikan bakal disebar ke daerah - daerah yang tidak terjangkau oleh perangkat televisi, radio bahkan jaringan internet. Kepala DPPAD Papua Christian Sohilait berharap kehadiran buku saku tersebut dapat membantu anak bahkan orang tua, memahami bagaimana penyebaran, gejala serta hal terkait lainnya mengenai virus corona. "Intinya buku ini dirancang sedemikian rupa, dengan gaya maupun bahasa lokal Papua sehingga kita yakin bisa memberikan pemahaman kepada anak - anak di bumi cenderawasih terkait penyebaran Covid-19," jelas dia disela-sela peluncuran buku saku itu, Selasa (21/4/2020). Ia tambahkan, untuk langkah awal sebanyak 4.000 buku itu akan langsung disebar di empat kabupaten, masing-masing 1.000 eksemplar. Keempat kabupaten itu, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara dan Kabupaten Yalimo. "Kenapa empat kabupaten ini dulu sebab jaringan internet disana kurang baik ssehingga anak-anak akan sulit mendapat pembelajaran dalam situasi seperti saat ini (covid-19)". "Makanya kita akan dahulukan daerah sulit internet, sebab bagi wilayah yang aksesnya lancar bisa langsung mendownload pada website DPPAD Papua," ujarnya. Ditempat yang sama, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa'ad mengharapkan kehadiran buku saku dapat mempermudah anak - anak di bumi cenderawasih dalam mengenal virus Corona. "Sehingga mereka bisa mengantisipasi, mencegah melalui metode sederhana seperti cuci tangan untuk terhindar dari virus corona," ucapnya. Musa'ad menilai penerbitan buku saku tersebut merupakan langkah maju untuk tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Ini satu hal yang positif yang harus kita berikan apresiasi karena tidak semua wilayah di Papua ini bisa di jangkauan oleh TV, radio dan Internet." "Sehingga sangat baik bila buku-buku ini disebar ke pelosok-pelosok yang ada di Papua," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
Muhammad Musa’ad Ungkap Pembukaan Akses Penerbangan di Mimika Belum Koordinasi Dengan Pemprov Posted: 24 Apr 2020 06:42 AM PDT ![]() Dimana untuk penerbangan kargo dan penumpang dari dan ke Timika dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, dilaporkan sekitar 100 sudah tiba di kabupaten itu pada Selasa (21/4/2020). Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa'ad yang ditemui wartawan menyebut pembukaan akses penerbangan oleh Pemda Mimika dilakukan secara sepihak dan tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Papua. Padahal seluruh bupati dan walikota telah sama-sama sepakat untuk menutup akses penerbangan dan pelayaran, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. "Kabupaten Mimika buka akses penerbangan belum koordinasi dengan Pemprov. Makanya tadi kita sudah koordinasi dengan semua kabupaten, agar Papua ini menjadi satu kesatuan dan semua pemerintahan tidak mengambil kebijakan sendiri". "Sebaliknya, harus berkoordinasi sebab Pemprov Papua kan selama ini selalu mensuport (mendukung) pemerintah kabupaten dan kota. Terutama yang sudah terpapar virus corona," terang Musa'ad Selasa. Ia lagi-lagi mengingat bupati dan walikota agar tidak keluar dari kesepakatan penutupan bandara dan pelayaran. Sebab salah melangkah maka upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan "Sekali lagi saya minta bupati dan walikota se Papua kita satu komando. Sehingga kalau ada kesepakatan bersama, maka kabupaten dan kota harus patuh serta melaksanakannya dengan sepenuh hati," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
Sikapi Dampak COVID-19, Jaflaun Batlayeri sarankan Tiga Hal kepada Petrus Fatlolon Posted: 23 Apr 2020 04:42 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jaflaun Batlayeri, SH menyarankan tiga hal menyikapi dampak dari Pandemic Virus Corona atau Novel Coronavirus (Covid-19) di daerah tersebut. Menurutnya tiga hal yang patut disikapi Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 adalah di Bidang Ekonomi, Pendidikan dan Ketahanan Pangan. "Walaupun sampai saat ini di Tanimbar belum secara medis dan sikap tim gugus untuk menyatakan ada yang positif, tetapi tanpa sadar dampak dari wabah ini telah membawa masalah ekonomi masyarakat," ungkap dia kepada para awak media pada Kamis (23/04/2020). Batlayeri menyatakan dari data yang diterima dirinya bahwa mata pencarian yang hilang diakibatkan pandemi ini adalah nelayan, seperti nelayan agar-agar dan ikan serta para petani yang menjual hasil kebunnya secara regional antar daerah lain, seperti ke Maluku Tenggara (Malra), Ambon hingga Papua. "Ini yang musti didata secara valid agar benar-benar jangan sampai kemungkinan pakai data Program Keluarga Harapan atau PKH sementara mereka yang lainnya ini sama sekali tidak terdaftar. Pemkab melalui gugus tugas juga harus perhatikan usaha-usaha mikro yang tidak bisa menjalankan usahanya secara maksimal, apalagi mendapat bahan untuk dagangan disini dari daerah-daerah luar itu sudah tidak lagi," jelasnya. Sementara itu di sisi pendidikan, Batlayeri meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat kembali pola dan instruksi belajar dari rumah yang melalui media sosial, seperti WhatsApp yang kurang efektif, karena jaringan internet di daerah tersebut belum memadai hingga ke desa-desa. Ia meminta adanya patroli atau pemantauan langsung ke rumah-rumah oleh para guru. "Musti serius agar proses belajar dari rumah pun bisa berjalan secara normal. Mestinya ada formulasi yang harus dilakukan oleh gugus dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk patroli rumah, PR dari rumah ke rumah secara tertulis dengan guru bidang masing-masing agar tetap tergambar bahwa anak-anak kita di rumah itu tetap belajar. Tetapi hari ini terkesan mereka dibiarkan seperti itu seolah-olah libur padahal tidak, mereka tetap belajar dari rumah," saran dia. Kemudian Batlayeri pun berharap Dinas Pertanian dapat melakukan kegiatan yang menghidupkan ketahanan pangan lokal harus lebih digaungkan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa guna mengantisipasi kelangkahan hingga krisis bahan makanan. "Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, tetapi sudah tentu hari ini dengan menurunnya pendapatan daerah, pendapatan para pedagang, ekonomi makro dan mikro berdampak pada ketahanan pangan. Justru itu ketahanan pangan adalah satu-satunya jalan yang tepat dan harus digalakan di setiap kecamatan dan desa supaya kita mensiasati jangan sampai terjadi krisis pangan dan kita kewalahan serta berharap hanya pada raskin saja," harapnya. (Laura Sobuber) |
Pemkab Tanimbar Telah Tuntaskan LKPD Tahun 2019 Posted: 23 Apr 2020 03:42 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH mengatakan pihaknya telah menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Maluku sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal tersebut ia laporkan saat video conference dengan Gubernur Murad Ismail dan para bupati-walikota seMaluku bersama Kepala Perwakilan BPK Maluku pada Rabu (22/04/2020). "Tidak ada yang sempurna, namun BPK ajarkan semua bisa melaksanakan tugas administrasi dengan benar sehingga masyarakat juga bisa merasakan apa yang dikerjakan pemerintah," ungkapnya. Fatlolon mengutarakan bahwa kedepan BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi bagaimana dampak pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah masing-masing. Ia pun berharap BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan pihaknya guna semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien. "Selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah, juga menjadi lembaga konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Apalagi saat ini, LKPD Pemda Kepulauan Tanimbar telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," tambahnya. (Laura Sobuber) |
Wanita adalah Boss untuk Dirinya Sendiri Posted: 23 Apr 2020 06:12 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presenter Indonesia Feni Rose mengatakan bahwa seorang wanita adalah boss untuk dirinya sendiri. Hal itu ia ungkapkan bertepatan dengan momen Hari Kartini tahun 2020 pada 21 April. Menurutnya apapun pekerjaan, ketrampilan atau profesi dari seorang wanita, ia harus fokus menjadi yang terbaik, disiplin dan tekun. "Tetap saling menghargai dan menjadi bagian dari keluarga dan masyarakat yang penuh cinta dan mencintai diri sendiri," ungkap dia di media sosial saat dikutip Lelemuku.com. (Laura Sobuber) |
Memasuki Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, Murad Ismail Minta Umat Muslim Doa COVID-19 Posted: 23 Apr 2020 05:42 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail meminta seluruh umat muslim untuk mendoakan penanganan Pandemic Virus Corona atau Novel Coronavirus (Covid-19) selama menjalani Bulan Ramadhan 1441 Hijriah yang dimulai pada Jumat (24/04/2020). "Dan di bulan ramadhan ini, kita sama sama memanjatkan do'a semoga wabah covid 19 dapat tertangani secara tuntas dan semoga amal ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah SWT. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh," pinta dia melalui media sosialnya pada Kamis (23/04/2020). Murad Ismail bersama keluarga pun memberi ucapan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan dan memohon maaf atas segala khilaf dan salah serta mengajak seluruh masyarakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa lewat perbanyak amal ibadah. "Bismillahirrahmannirrahiim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Marhaban ya Ramadan, saya Murad Ismail Gubernur maluku mengucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa ramadhan 1441 Hijriyah tahun 2020 Masehi. Memasuki bulan suci ramadhan bulan yang penuh ampunan ini, saya bersama keluarga memohon maaf atas segala khilaf dan salah, mari kita sucikan hati bersihkan jiwa perbanyak amal ibadah Insya Allah kita akan memperoleh berkah dan meraih kemenangannya," ungkapnya. Puasa Ramadhan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari. Dalam ajaran Islam, menjalankan puasa dapat menghapus kesalahan atau terampuni dosa yang telah diperbuat selama hidup, harus dengan kekuatan iman dan mengharapkan pahala dari ridha Allah SWT serta pelaksanaannya adalah rukun Islam yang keempat. Laura Sobuber) |
Posted: 23 Apr 2020 05:12 AM PDT ![]() Ketua PWI Papua Barat, Bustam, meminta aparat keamanan menangkap pelaku. Bustam mengaku prihatin melihat kejahatan begal yang kembali marak di Kota Manokwari, bahkan semakin nekat melukai korban. Ia pun mendorong aparat keamanan tidak ragu-ragu menangkap dan memberikan sanksi hukuman tegas kepada para pelaku begal. "Saya minta polisi mengambil tindakan tegas. Satu malam saja mereka (begal) sudah melukai 6 korban, termasuk satu wartawan. Jadi harus diseriusi," tegas Bustam dalam keterangan persnya, Kamis (23/4/2020) siang. ![]() Pasalnya kejahatan begal sudah meresahkan masyarakat, bahkan memperkeruh keadaaan di masa pandemi Covid-19. "Hal ini diperlukan untuk menjamin rasa aman ditengah masyarakat," ujar Bustam. Lebih lanjut, Bustam meminta jajaran kepolisian semakin rutin melakukan patroli baik siang maupun malam hari. Dan juga meminta aparat memprioritaskan penempatan personil pada pos mengamanan jalan raya yang telah ada di perempatan-perempatan dalam Kota Manokwari. Bustam pun mengingatkan wartawan dan masyarakat agar semakin waspada, terutama jika sedang dalam perjalanan pada malam hari. (GardaPapua.com) |
Kasrul Selang Pimpin Rapat Evaluasi Satu Pekan PSBR di Maluku Posted: 23 Apr 2020 05:12 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Sepekan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Provinsi Maluku, Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas (Gustu) Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, memimpin rapat evaluasi pemberlakuan PSBR di Sekretariat Gustu Provinsi, lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/04/2020). Rapat evaluasi dalam upaya pemutusan mata rantai Covid-19 itu dihadiri Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru, beserta pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon, Danrem 151 Binaiya beserta jajarannya, Perwira Polda dan pimpinam OPD vertikal lainnya. Memulai jalannya rapat, Kasrul yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku mengungkapkan, pihaknya bersama pimpinan OPD terkait di lingkup Pemprov Maluku telah membahas apa yang telah dikerjakan, dan langkah apa yang selanjutnya akan diambil. "Rapat ini sebagai tindak lanjut untuk informasikan bahwa hari Selasa 21 April lalu, kita telah rapat membahas apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Sekarang ini kita akan mensosialisasikan hasilnya, mengimplementasikan, juga meminta masukan," ujarnya. Menurutnya, ada beberapa langkah yang harus diambil dengan hanya berkoordinasi via telepon, karena perkembangan dan informasi terkait penanganan Covid-19 kerap berlangsung dinamis dan sangat cepat. "Perkembangannya sangat dinamis, sehingga kadang perlu kebijakan yang kita ambil hanya berkoordinasi melalui saluran telepon. Misalnya, hasil rapatnya begini, tapi karena hasil tracking ada penambahan pasien atau juga ada yang sembuh, makanya diambil kebijakan," ungkapnya. Di rapat itu, Kasrul memaparkan peran petugas Pos Pengamanan dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang ditempatkan di daerah perbatasan antara Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Dia juga menyinggung tentang format pendataan pada Pos Pengamanan. "Pos Pengamanan dibentuk sebagai fungsi pengawasan protokol pencegahan Covid-19 pada daerah perbatasan antara Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Ini ada format pendataan pada Pos Pengamanan. Kami minta masukan sebelum dicetak dan didistribusikan," pintanya. Ia menjelaskan, tujuan pembatasan atau penutupan moda transportasi laut (khusus penumpang) antara lain untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan memberikan jedah waktu untuk penyelidikan epidemiologi dan pelaksanaan surveilans. "Kita juga obati yang sakit sesuai dengan ketersediaan faskes (fasilitas kesehatan) dan penyiapan infrastruktur serta kelembagaan untuk Karantina Terpusat," jelasnya. Sementara peran Petugas Pengamanan dan Dishub di daerah perbatasan, yakni untuk melaksanakan pembatasan keluar masuk kendaraan dan orang. "Sekaligus penegakan aturan bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan Menurut Kasrul, peran Kader Kesehatan juga dibutuhkan untuk menyampaikan informasi pencegahan Covid-19 kepada warga di sekitarnya, mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan, dan pembatasan kontak fisik. "Juga membantu Ketua RT/RW dan Pemerintah Desa dalam menyediakan makanan dan kebutuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri," tambahnya. Pada kesempatan itu, Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru, meminta agar perlu dibicarakan secara tuntas pembatasan antara Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di level masyarakat. "Kita perlu bicarakan lagi tentang perbatasan Kota dan Malteng. Kami minta agar diatur dengan Malteng. Kita mungkin faham, tapi di level bawah (masyarakat, red) bisa saja terjadi benturan sehingga perlu diantisipasi," tukas Latuheru. Hal itu, kata dia, karena adanya kejadian dimana masyarakat di Malteng tidak mau ada orang di luar Malteng yang masuk ke daerah mereka. Menanggapi itu, Kasrul berjanji akan membicarakannya dengan Pemerintah Kabupaten Malteng. "Kita akan bicarakan dengan Bupati," tandasnya. (HumasMaluku) |
Petrogas Resmi Gantikkan JOB Pertamina-PetroChina Kelola Wilayah Kerja Salawati Kepala Burung Posted: 23 Apr 2020 04:12 AM PDT ![]() "Pengalihkelolaan Blok Salawati ini merupakan satu langkah besar dan positif bagi RH Petrogas Ltd. melalui Petrogas (Island) Ltd. dalam upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi yang 100% diperuntukan bagi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Papua Barat," jelas Presiden Petrogas Companies in Indonesia, Syafri Syafar. Seremoni alih kelola dilakukan melalui video conference, untuk mendukung upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19. Seremonial tetap dilakukan sesuai waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 22 April jam 23.00 waktu setempat, dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Kabupaten Sorong, Bupati Kabupaten Raja Ampat, Deputi Operasi SKK Migas, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, OPCOM Pertamina Hulu Energi dan OPCOM PetroChina International. Acara seremoni alih kelola ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Alih Kelola oleh General Manager JOB P-PS dan General Manager Petrogas (Island) Ltd., serta pemakaian seragam kerja operator baru kepada pekerja. General Manager JOB P-PS, Budi Prabowo mengatakan, pengakhiran kontrak bukan semata melaksanakan exit strategy terkait aspek teknis, namun juga aspek non-teknis. "Komunikasi yang efektif, transparan dan jujur dengan pemangku kepentingan di level nasional maupun lokal dilakukan agar peralihan kontrak kerjasama dapat berjalan sebaik-baiknya. Atas nama seluruh pekerja JOB P-PS, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah dengan tekun dan gigih melakukan berbagai usaha dan kerjasama yang baik mendukung operasi WK Salawati," lanjut Budi. Atas nama pemerintahan Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Domminggus Mandacan menyampaikan terima kasih kepada Menteri ESDM, Kepala SKK Migas atas dukungannya dalam pembangunan sektor industri hulu migas di Provinsi Papua Barat khususnya dalam keberlangsungan kelanjutan pengelola wilayah kerja Salawati yang dialih kelolakan kepada KKKS PetroGas. Gubernur juga menegaskan agar KKKS baru melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan Raja Ampat agar pelaksanaan operasi di lapangan dapat berjalan lancar, memperhatikah hak-hak masyarakat adat, aspek lingkungan, dan rekrutmen tenaga kerja dengan mengutamakan anak-anak Papua sesuai keahliannya. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, pihaknya berharap Petrogas dapat mempercepat kegiatan pengembangan lapangan sehingga usaha peningkatan produksi dari WK tersebut dapat segera dilakukan. "Saya berharap Petrogas dapat melaksanakannya dengan lebih efisien karena kegiatan operasinya akan diintegrasikan dengan WK lain yang juga dikelola oleh Petrogas juga," kata Julius. Untuk mendukung percepatan produksi yang dilakukan operator baru, Plt Deputi Pengendalian Pengadaan sekaligus menjabat sebagai Deputi Dukungan Bisnis, Sulistya Hastuti Wahyu mengharapkan agar instansi-instansi pemberi ijin mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. "Dukungan ini diperlukan agar operator baru dapat segera melakukan kegiatannya dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang muaranya adalah meningkatnya produksi dimana pada akhirnya juga menambah pendapatan daerah dan negara," katanya. Selanjutnya Julius berpesan agar baik Pertamina sebagai operator lama Blok Salawati dan Petrogas sebagai pengelola baru juga menyelesaikan masalah-masalah administrasi, agar semua terdokumentasi dengan baik. "Pada proses alih kelola seperti ini, masalah administrasi harus diperhatikan. Operator lama harus mengantongi status clear and clean atas outstanding yang dimilikinya agar tidak ada kewajiban yang ditagihkan di kemudian hari," tambah Julius. Blok Salawati berada di area dengan luas sekitar 1.136,82 km2 dan pertama kali berproduksi pada tahun 1991. Saat ini Blok Salawati memiliki beberapa area produksi, antara lain Lapangan Matoa, Lapangan SWO, Lapangan NEO, Lapangan ANAK, Lapangan ARGO, Lapangan NE AJA, dan Lapangan BAGONG. Lapangan Matoa merupakan fasilitas produksi utama Blok Salawati. Terdapat 19 sumur minyak yang berada di 7 Lapangan ini yang menghasilkan lebih dari 750 Barrels of Oil per Day (BOPD) dan gas sebesar 2,5 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). "Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi Blok Salawati, Petrogas (Island) Ltd. mengharapkan dukungan, kerja sama yang baik, dan partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Sorong, Kementerian ESDM, SKK Migas Pusat, SKK Migas Perwakilan Papua Maluku, dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi kerja Blok Salawati," ujar General Manager Petrogas (Island) Ltd., Afar Z. Mbai. Petrogas (Island) Ltd., sebagai operator WK Salawati Kepala Burung merupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dalam melaksanakan operasinya berada dalam pengawasan dan pengendalian SKK Migas. (SKKMigas) |
You are subscribed to email updates from #Lelemuku | Berita Lelemuku - Berita Terbaru dan Terkini. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |