Antisipasi Virus Covid 19, Sekkot Latuheru Ajak Masyarakat Maluku Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Posted: 02 Mar 2020 09:38 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Penyebaran Virus Corona Covid 19 terus menghantui masyarakat di belahan dunia. Mengantisipasi hal tersebut, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G. Latuheru, Senin (2/3/2020), meminta masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Para Pimpinan OPD lingkup Kota Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, para Tokoh Agama, Kepala Puskesmas, Para Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kota Ambon.

Adapun rakor yang dilaksanakan, seiring pernyataan yang dikeluarkan Presiden RI, Joko Widodo siang tadi, terkait dua orang WNI yang positif mengidap virus corona.

Hal ini tentunya menambah kecemasan bagi masyarakat, karena itu, Presiden memerintahkan para Kepala Daerah untuk segera melakukan langkah antisipatif, guna mengurangi kecemasan masyarakat, terutama penyebaran informasi HOAKS.

Rakor yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran informasi HOAKS sekaligus mendidik masyarakat untuk juga menghindari diri dari penyakit-penyakit menular, khususnya Virus Corona. "Ada beberapa langkah untuk mengantisipasi penularan penyakit tersebut, salah satunya dan yang terutama adalah bagaimana kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Contoh gampang adalah senantiasa mencuci tangan dengan mengunakan sabun, setelah berpergian," jelas Sekkot.

Sekkot menambahkan, penyebaran virus corona tidak melalui udara, melainkan dari manusia ke manusia, dari benda ke manusia dan dari hewan ke manusia. "Menggunakan masker, salah satu cara mencegah penularan, tapi alangkah lebih baik bila diselingi dengan kebiasan hidup sehat dan bersih, dengan mencuci tangan serta menjaga kondisi fisik selalu prima," kata Sekkot.

Ketika ditanya tentang kemungkinan penularan yang disebabkan oleh wisatawan yang datang dari luar Maluku, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr.Daud menjelaskan, pihaknya melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sudah melakukan langkah pencegahan dengan memasang alat Thermo Scanner. (DiskominfoAmbon)

Dinas Sosial Fokus Tekan Angka Kemiskinan di Kepulauan Tanimbar

Posted: 02 Mar 2020 09:38 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku tetap berfokus untuk menekan angka kemiskinan yang senada dengan visi dan misi Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH bersama Wakil Bupati (Wabup), Agustinus Utuwaly, S.Sos yaitu menjadikan masyarakat Kepulauan Tanimbar yang sehat, cerdas, berwibawa dan mandiri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Hengky Lokra bahwa dalam menekan angka kemiskinan dan membuat masyarakat menjadi mandiri dalam menjalankan berbagai usaha yang ditekuni, pihaknya mendukung melalui beberapa program Bantuan Sosial (Bansos), diantaranya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Komunitas Adat Terpencil (KAT), Desa Siaga Bencana, pemberian Sembilan Bahan Pokok (Sembako) kepada sebnayak 7.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), lansia dan anak terlantar.

"Fokus kami di tahun 2020 ini sama seperti di daerah lain, yaitu menekan angka kemiskinan, keluar dari kemiskinan. Memang masalah sosial ini tidak pernah berakhitr tetapi kita terus dan telah melakukan upaya-upaya keluar dan maju, walau sedikit," kata dia kepada Lelemuku.com pada Kamis (27/02/2020).

Lokra menuturkan bansos Kube diberikan kepada 50 kelompok, terdiri dari dua bantuan, yaitu kube perbatasan antar negara di Kecamatan Selaru dan Tanimbar Utara (Tanut) dan kube perkotaan di Kelurahan Saumlaki dengan besar anggaran Rp 1 milyar, sehingga masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta dalam menjalankan usaha kelompok bersama, seperti jual minyak tanah, menenun dan sembako.Sementara KAT diberikan kepada wilayah-wilayah pesisir, seperti di Nyafar atau rumah kebun yang ditujukkan kepada kelompok komunitas yang menetap lama di kebun. Bantuan yang diberikan seperti sarana lingkungan. Kemudian Desa siaga bencana adalah bantuan berupa evakuasi pengungsi di daerah bencana.

Lokra pun mengungkapkan beberapa kendala yang mempengaruhi proses penyaluran bantuan ialah kelemahan data yang masih terbawa dari tahun 2015 sehingga di tahun 2020 ini, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi data terpadu yang dimulai dari kecamatan dan sarana sistem Informasi Teknologi (IT) yang kurang memadai dalam pengiriman data ke Provinsi dan Kementerian.

"Bantuan-bantuan yang kami kasih ini masih terbawa dari dana tahun 2015, terkesan orang selalu mau jadi orang miskin saja tetapi tidak suka keluar dari kemiskinan. Banyak orang hanya mau daftar jadi orang miskin tetapi mau keluar susah, padahal tujuan pemberian bantuan kan untuk ada perkembangan dan peningkatan usaha. Dalam pemberian bantuan, kami tetap lakukan pendamping, pengawasan, monitor, evaluasi dalam laporan," tutupnya. (Laura Sobuber)