Herry Naap Minta Pimpinan OPD dan Bendahara di Biak Dukung Pemeriksaan BPK Papua

Herry Naap Minta Pimpinan OPD dan Bendahara di Biak Dukung Pemeriksaan BPK Papua


Herry Naap Minta Pimpinan OPD dan Bendahara di Biak Dukung Pemeriksaan BPK Papua

Posted: 28 Jan 2020 04:24 PM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua terhitung sejak, Senin (27/1) kemarin mulai melaksanakan audit interim keuangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Pemeriksaan pendahuluan atau terpadu terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2019 akan berlangsung selama 20 hari kedepan. Semua pimpinan OPD, bendahara dan pihak terkait diminta mendukung audit BPK itu dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan para auditor tersebut.

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd meminta para pimpinan OPD dan bendahara kooparatif serta mendukung para pemeriksa (BPK) memberikan data-data yang dibutukan selama pemeriksaan permulaan berlangsung. Hal itu dikatakan Bupati ketika memberikan pengarahan di pemeriksaan terpadu pengelolaan keuangan Kabupaten Biak Numfor, di Gedung Wanita, kemarin.

"Selama pemeriksaan permulaan dilakukan, setiap OPD dan bendahara wajib memberikan data atau informasi yang diperlukan BPK. Ya, ini penting supaya audit yang dilakukan tim auditor dari BPK dapat berlangsung dengan baik. Jadi kita wajib memberikan dukungan dan semua pimpinan OPD ataupun bendahara wajib ditempat selama kegiataan pemeriksaan berlangsung," ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Papua Paula Hendry Simatupang yang diundang hadir hadir sebagai pameteri dalam Focus Group Discussion (FGD) tindaklanjut rekomendasi BPK juga berkesempatan memberikan pengarahan didepan para pimpinan OPD dan jajaran bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Simatupang mengatakan, bahwa sistem pengelolaan keuangan yang baik memerlukan komitmen dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan tahun-tahun sebelumnya. Kepatuhan terhadap aturan, kelengkapan berkas dan administrasi perlu menjadi perhatian serius, termasuk dalam hal pengelolaan aset daerah.

"Saya melihat komitmen baik dari Pak Bupati dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan di Pemerintah Biak Numfor, nah ini yang perlu didukung oleh jajarannya dalam hal ini pimpinan OPD, jajaran bendahara dan lainnya dalam memperbaiki kekurangan selama ini," tandasnya.

Didepan para pimpinan OPD dan jajaran bendahara, Simatupang menjelaskan tentang kiat-kiat yang wajib diperhatikan dan dipatuhi dalam setiap pengengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, khususnya lagi terkait dengan pertanggungjawaban dan kelengkapan adminsitrasi.

"Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, catatan dari audit-audit BPK sebelumnya telah disikapi. Bahkan saat ini pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi CMS dan pendampingan dari BPKP untuk pengelolaan keuanga, ya harapan bersama opini terhadap LHP BPK di tahun 2019 lebih baik dari sebelumnya," tandas Bupati menambahkan. (HumasBiakNumfor)

Herry Naap Minta Pemuda Biak Jauhi Narkoba, HIV/AIDS, Miras, Aibon dan Pergaulan Bebas

Posted: 28 Jan 2020 04:24 PM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan, ancaman masalah sosial terhadap generasi muda saat ini cukup kompleks dan serius. Oleh karena itu, pemuda diingatkan supaya selalu membentengi diri dan peka serta peduli terhadap persoalan sosial di masyarakat saat ini, dengan terlibat langsung ikut membantu melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan secara nyata..

Demikian disampaikan Bupati Herry A. Naap ketika memberikan sambutan pada ibadah pembukaan tahun pelayanan 2020 Persekutuan Anggota Muda (PAM) Klasis Biak Selatan, di Pantai Kampung Samber, Distrik Yendidori, Minggu (26/1).

"Persoalan sosial kemasyarakatan saat ini cukup kompleks, ancaman persoalan Narkoba, HIV/AIDS, minuman keras, pergaulan bebas (free seks), persoalan aibon dan sejumlah masalah sosial lainnya. Sebagai pemuda tentunya diharapkan peka terhadap persoalan ini dengan melakukan tindakan pencegahan secara nyata, khususnya lagi peran dari adek-adek di PAM Klasis Biak Selatan," imbuh Bupati yang juga adalah Koordinator Pokja Klasis PAM Biak Selatan.

Didepan ratusan pemuda PAM Klasis Biak Selatan, Bupati mengatakan, bahwa masa depan Kabupaten Biak Numfor kedepan juga ada di pemuda saat ini. Karenanya, kegiatan-kegiatan nyata melalui berbagai program perlu dilakukan melalui berbagai kesempatan, khususnya lagi di organisasi dimana pemuda itu bisa mengaktualisasikan diri, seperti dikelompok PAM salah satunya.

Selain itu, juga mengingatkan tentang perlunya pemuda membentengi diri dalam berbagai pergaulan, salah satunya ketika pacaran. "Pacaran boleh saja, namun jaga kehormatan dan jangan kelewatan. Bagian ini saya terpaksa bicara karena melihat kondisi dan pekembangan kehidupan yang makin maju dan bebas, saya maunya adek-adek kedepan masa depannya lebih baik sehingga terpaksa bicara bagian ini juga," tandasnya.

Dalam kesempayan itu juga, Bupati mengajak Pemuda PAM Klasis Biak Selatan dan pemuda pada umumnya supaya ikut mendukung berbagai program pemerintah yang saat ini terus digalakkan. Salah satunya yang juga ditekankan adalah dengan ikut menjaga berbagai aset pemerintah khususnya yang ada di wilayah kota.

"Saya juga mengajak kita semua, khususunya lagi pemuda supaya ikut menjaga aset di kota, menjaga taman-taman kota supaya tidak rusak dan semua aset lainnya," imbuhnya.

"Kepada teman-teman pemuda, luangkan waktu untuk beribadah setiap hari minggu dan ibadah-ibadah lainnya. Dan saya juga mengingatkan supaya teman-teman yang tampil menyanyi di gereja atau tempat lainnya supaya benar-benar mempersiapkan diri sejak awal, jangan tampil dadakan, memuji Tuhan itu harus mempersiapkan diri, jangan stengah-stengah," tambah Bupati.

Sekedar diketahui, bahwa ibadah pembuka PAM Klasis Biak Selatan ini dipimpin oleh Pdt. Yansye P. Tomasoa, S.Th dan dihadiri 59 Jemaat di 9 lingkungan pelayanan Klasis Biak Selatan. Selain Bupati, turut hadir Kepala Distruk Yohanes Ayer, S.IP.,M.Si dan Wakil Sekretaris Klasis Biak Selatan Pnt. Moses Sanadi, S.Pd.K. (HumasBiakNumfor)

Kasrul Selang Tegaskan Tidak Ada Warga Ambon Positif Virus Corona

Posted: 28 Jan 2020 03:54 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menegaskan, tidak ada warga di Kota Ambon yang positif terinfeksi virus Corona. Untuk itu dia meminta, masyarakat tidak panik dengan informasi yang berkembang bahwa ada satu warga di Ambon yang terinfeksi virus mematikan itu.

"Sampai hari ini, tidak ada warga di Maluku, terkhususnya di Kota Ambon yang terinfeksi Corona. Semua masih aman-aman saja, untuk itu saya minta masyarakat tidak perlu panik," kata Sekda kepada pers, Selasa (28/1).

Sebelumnya, sejumlah warga di Kota Ambon diibuat panik dengan beredarnya broadcast whatsap yang berisikan pesan bahwa Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, menyebutkan, saat ini sudah satu orang yang terdeteksi virus Corona di Ambon. Informasi ini kemudian dicek kembali, namun warga yang disangkakan terkena virus Corona tersebut ternyata hanya sakit demam biasa.

Sekda mengakui, sebelumnya ada pasien di Ambon yang baru saja datang dari salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus. Dirinya mengeluhkan sakit flu, batuk dan demam ke dokter di salah rumah sakit di Ambon. Pasien tersebut juga sudah diperiksa, dan dari hasil laboratorium menyatakan dia hanya demam biasa, dan bukan virus Corona.

Dikatakannya, pasien perempuan yang tadinya diduga terinfeksi virus Corona itu diketahui baru tiba di Ambon dengan menumpangi kapal laut tanggal 26 Januari siang. Pada malam hari kedatangannya itu, dia mengeluhkan sakit panas, batuk dan flu.

"Dari pengakuannya, dia tidak pernah kontak dengan turis maupun warga dari negara yang terjangkiti. Dan yang pasti, dari hasil pemeriksaan laboratorium, dia hanya demam biasa dan kini sudah pulang ke rumah. Jadi, informasi soal ada warga di Ambon terinfeksi virus Corona itu hanya miss komunikasi. Sampai hari ini, Maluku masih aman dan bebas dari virus Corona," tegasnya.

Sekda menghimbau agar masyarakat jangan cepat panik, dan jika menerima informasi seperti itu secepatnya melakukan konfirmasi. Dikatakannya, mengantisipasi penyebaran virus Corona, Pemerintah Provinsi Maluku sudah melakukan rapat koordinasi lintas sektor dengan stakeholder terkait, dan mengambil langkah-langkah antisipatif.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemprov Maluku adalah penyampaian surat edaran ke Kabupaten/Kota untuk sigap menghadapi virus Corona, kesiapan Tim Gerak Cepat (TGC) Provinsi Maluku, mendirikan Posko TGC di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Karpan sekaligus menyediakan nomor kontak posko untuk layanan publik yakni 081343143438/081344677079, dan penyiapan sarana prasarana Alat Pelindung Diri (APD).

Upaya lain yang sudah dilakukan juga adalah distribusi APD ke RS rujukan (RSUD dr Haulussy dan RS dr. J Latumeten Ambon) oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, sosialisasi pencegahan dan skrining awal oleh Puskesmas Kota Ambon (Dinkes Kota Ambon), Pertemuan Lintas Sektor, Kesiapan RSUD dr Haulussy sebagai RS rujukan, Skrining di pelabuhan laut dan udara , dan pengawasan faktor risiko oleh KKP.

Sementara itu, penyebaran virus Corona yang bermula dari kota Wuhan, China, menjadi ancaman serius bagi dunia. Berdasarkan data pada peta pantauan penyebaran virus Corona, sejauh ini tercatat sudah 107 orang meninggal dunia dan 4.474 orang terinfeksi.

Sejak pertama kali kali diumumkan pada 31 Desember 2019, virus Corona kini telah menyebar hingga ke 16 negara di dunia. (HumasMaluku)

Barnabas Orno Nilai Hari K3 Nasional Merupakan Momen Strategis Keselamatan Kerja di Maluku

Posted: 28 Jan 2020 03:54 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathamiel Orno menyerahkan santuan kecelakaan kepada 3 orang ahli waris yakni, Yesaya, (personil alih daya unit BI), Lukas Hurlatu (Pelayaran Sumber
Rejeki Bahari Permai) dan Yan Stefanus Pelatta ( Perikanan Nusantara). Masing-masing menerima santunan sebesar Rp. 49.929.260, 152.182.550 dan 30.443.690 serta penyerahan Kartu BPJS Kesehatan.

Penyerahan santunan kecelakaan dan kartu BPJS sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Keselamatam dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2020 yang dipusatkan di Pelabuhan Yos Sudarso, Selasa (28/1).

Wagub sendiri bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari K3 ke-50.

Upacara Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional dam pernyataan dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional.

Pada kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan sambutan Menteri Ketenagakerjaan, Ida fauziyah.

Menurutnya, peringatan Hari K3 nasional tahun 2020 merupakan momentum yang strategis dan bersejarah mengingat UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja telah mencapai usia 50 tahun.

"Pada usia setengah abad, UU ini menghadapi tantangan-tantangan baru dalam dunia ketenagakeŕjaan. Salah satunya adalah revolusi industri," kata menteri Fauziyah.

Pemerintah saat ini, kata menteri Fauziyah, memiliki tujuh agenda prioritas yang tertuang dalam RPJMN. Dua di antaranya adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dijelaskanya, dalam agenda peningkatan kualitas SDM, perlu pemahaman K3 yang komprehensif bagi SDM di perusahaan guna memastikan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang beresiko dapat dilakukan secara aman, yangv pada akhirnya dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.

"Dalam agenda pembangunan infrastruktur, diarahkan pada infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan mengakselerasi nilai tambah perekonomiam rakyat," jelasnya.

Masih kata menteri Fauziyah, program pembangunan tersebut harus didukung dengan penerapan K3 agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Dikatakan, penerapan K3 pada revolusi 4.0 masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi digitalisasi.

Perubahan tersebut, sebut menteri Fauziyah, akan menimbulkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan dan memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru dengan pendekatan digital dan IT.

Fenomena ini, lanjutnya, dapat berdampak pada timbulnya potensi jenis bahaya baru.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien serta inovatif dalam mencegah tetjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

"Situasi ini tentu meniscayakan kewaspadaan kita akan pentingnya mrngantisipasi potensi problem K3 baru, sembari terus memastikan agar pekerjaan yang bersifat manual tetap terlindumgi keselamatan dan kesehatan kerjanya," paparnya.

Menteri Fauziyah juga menyebutkan, betdasarkan data Badan Pusat Statistik, mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 133.56 juta orang, megalami penurunan 2.62 juta oramg dibandingkan Februari 2019.

Penduduk bekerja sebanyak 126.51 juta orang.

"Dari jumlah tersebut sebanyak 57.5 peraen adalah lulusan SD dan SMP," terangnya.

Hal tersebut, sebutnya, berpotensi pada rendahnya kesadaran pebtingnya perilaku selamat dalam bekerja.

Terkait keselamatan kerja, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2010 terdapat 130.92 kasus.

"Hal ini menunjukan terjadinya penurunam kasus kecelakaan kerja sebesar 26.40 persen. Termasuk dalam kategori kecelakaan kerja adalah kecelakaan lalu lintas pada perjalanan pekerja menuju tempat tinggal," paparnya.

Disebutkan, kecelakaan kerja tidak hanya meenyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungam, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kecelakaan kerja juga mempengatuhi indeks pembangunan manusia dan indeks pembangun ketenagakerjaan.

Untui itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat pekerja dan masyarakat untuk terus meningkatkan pengawasan dan kesadaran pentingnya K3.

Menteri lantas menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan pada tahun 2019 untuk pelaksanaan K3 secara nasional, diantaranya adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangam serta standar di bidamg K3, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam.pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3, meningkatkan kesadaran pengusaha/pengurus, tenaga kerja dan masyarakat, sehingga memiliki kompetensi dan kewenangam bidang K3, meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3 dam pemeduli K3, meningkatkam peran asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi memiliki program K3, meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasiomal dalam bidang K3, menyempurnakan informasi dan layanan Ke berbasis digital.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan selaku pemegang kebijakan nasional di bidang K3 telah menetapkan program dan strategi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) nasoional periode 2020-2024 dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan meliputi gerakan promosi K3, penguatan kapasitas SD K3, penguatan pengawasan dan penegakan hukum norma K3, penguatan sistem pelaporan dan manajemen data dan i formasi K3, koorsinasi, sinergi dan kolaborasi K3.

"Untuk itu saya memgharapkan kepada semua pihak untuk ikut memgawal program dan strategi nasional K3 tersebut dapat berjalan efektif," tandas menteri Fauziyah. (HumasMaluku)

Widya Murad Ismail Yakin Sinergitas Sektoral Bisa Turunkan Angka Stunting di Maluku

Posted: 28 Jan 2020 07:54 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Di hadapan sekira 1000 orang yang menghadiri puncak peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-60 di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Selasa (28/1), Duta Parenting Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, diberikan penghormatan oleh Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, untuk menyampaikan testimoni tentang pengalamannya memerangi stunting di daerah Maluku.

Saat menyampaikan testimoni, Widya mengatakan, kasus stunting yang ditemukan di Provinsi Maluku sangat tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, prevalensi stunting di Maluku mencapai angka 34 persen.

"Kondisi ini menjadikan Maluku termasuk daerah rawan dengan tingkat stunting yang tinggi, setelah Nusa Tenggara Timur," katanya.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini, tingginya angka kemiskinan merupakan akar permasalahan kesehatan dan gizi di Maluku, termasuk penyebab tingginya kasus stunting. Saat turun ke daerah locus stunting, dia menemukan banyak tempat tinggal yang tidak sehat, masalah perilaku, kesadaran dan inisiatif hidup sehat yang rendah, dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan yang masih rendah.

"Secara geografis wilayah Maluku adalah kepulauan, terdiri dari 1.340 pulau-pulau dengan luas wilayah 712.480 Km2, dimana luas laut 92,4 persen dan hanya 7,6 persen daratan, menjadi masalah dan tantangan tersendiri. Kondisi ini juga membuat APBD Maluku sangat kecil yakni Rp.3,2 Triliun karena formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya mempertimbangkan luas daratan. Ini membuat kondisi agak memprihatinkan," ungkapnya.

Meskipun demikian, kondisi ini tidak membuat Widya putus asa. Sebagai Duta Parenting dan istri Gubernur Maluku, Murad Ismail, ia berusaha turun langsung ke desa-desa locus stunting di daerah pulau-pulau dan terpencil, untuk menyentuh dan mengajak langsung masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ia menjelaskan bahwa upaya melakukan sosialisasi dan edukasi stunting ditujukan langsung pada lapisan paling bawah tatanan masyarakat, yakni keluarga. Selama tahun 2019, dia sudah turun ke tiga kabupaten yang menjadi locus kasus stunting yakni di desa Kawa di Kabupaten Seram Bagian Barat, desa Wakua di Kepulauan Aru, serta desa Piliana dan Mosso di Maluku Tengah.

"Alhamdulillah, saya menikmati dan mensyukuri semua itu. Saya bersyukur karena bisa bertemu dengan anak-anak dan masyarakat di sana, berdialog dengan ibu-ibu hamil, melihat anak-anak yang terkena stunting dan gizi buruk, dan saya ikut merasakan apa yang mereka rasakan," ungkapnya.

Setelah melihat langsung kondisi masyarakat, menurut Widya, kasus stunting di Maluku masih bisa dicegah karena daerah Maluku cukup subur dan kekayaan lautnya berlimpah sehingga kebutuhan protein cukup tersedia. Kebutuhan akan protein bersumber dari ikan-ikan, atau dari umbi-umbian, yang mudah ditemukan oleh masyarakat.

"Kesimpulan saya, tingginya angka stunting disebabkan karena pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Saya juga menemukan banyak sekali remaja putri yang anemia. Hal ini berkaitan dengan kondisi kesehatan lingkungan yang membuat tingginya penyakit infeksi, dan adanya perilaku tidak makan sayur yang sudah membudaya," bebernya.

Kelemahan lain yang membuat kasus stunting cukup tinggi di Maluku, lanjut Widya, karena koordinasi lintas sektor sebelumnya sangat lemah. Karena itu, setiap kali mengunjungi desa-desa locus stunting, dia selalu mengajak para pimpinan OPD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melihat secara langsung permasalahan di masyarakat, dan bersama-sama mencari solusinya.

"Saya yakin dengan koordinasi yang semakin baik ini, dan adanya kolaborasi serta sinergitas lintas sektor untuk sama-sama perangi stunting, maka kita akan bisa menurunkan kasus stunting," harapnya.

Untuk akselerasi dan mendorong percepatan penurunan angka stunting, Widya juga melibatkan peran serta Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat Kabupaten dan Kota, dengan mengukuhkan 11 Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Bunda Parenting di daerahnya masing-masing.

Atas inisiatifnya bersama Bappeda dan Dinas Kesehatan pula, telah ditandatangani Komitmen Bersama Gubernur dan seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan stunting.

"Alhamdulillah syukur, seluruh kegiatan saya ini sangat didukung oleh suami, dan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk terus bergerak maju," ujarnya.

Rencananya di tahun 2020 ini, Widya mengunjungi tiga kabupaten lain yang juga tinggi kasus stuntingnya yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, mengapresiasi kerja-kerja nyata yang terkonsolidasi dan mengintegrasikan lintas sektoral oleh Duta Parenting, Provinsi Maluku, terkait dengan upayanya memerangi stunting di Maluku. Menteri berharap kampanye dan program aksi perangi stunting ini dapat menginspirasi daerah lain di Indonesia.

"Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ibu Widya, Duta Parenting Maluku. Ini bisa menjadi contoh buat lainnya," tandasnya. (HumasMaluku)