Maluku Utara Terima Rekor MURI Pemda Pertama Beri Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA

Maluku Utara Terima Rekor MURI Pemda Pertama Beri Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA

Maluku Utara Terima Rekor MURI Pemda Pertama Beri Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc Dan Penjabat Sekretaris Daerah Andi Bataralifu Menerima Piagam Rekor Dunia MURI atas Rekor sebagai Pemerintah Daerah Pertama yang Memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada Kartu Identitas Anak (KIA) diberikan secara langsung oleh Senior Manager MURI Yusuf Ngadri. yang dilaksanakan di Gamalama Ballroom Grand Dafam Hotel Ternate(15/12).

Perlu diketahui, Bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Menunjuk pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, bahwa Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

KIA ini wajib dimiliki oleh setiap anak sebelum memiliki KTP.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, termasuk anak-anak Maluku Utara.

Selain itu, Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan KIA, memberikan nilai tambah dan mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota dan Provinsi Layak Anak serta sebagai salah satu stimulan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembuatan KIA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara melakukan inovasi MITRA CILIK, yaitu inovasi yang melibatkan mitra usaha yang bergerak di bidang tempat bermain, rumah makan/resto, toko buku, apotek, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan lebih dari 100 (seratus) mitra usaha yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan KIA bagi anak-anak Indonesia dan anak-anak Maluku Utara, berupa potongan harga (diskon) dan kompensasi lainnya untuk pembelian produk dan penggunaan fasilitas mitra usaha oleh anak Indonesia dan anak Maluku Utara yang memiliki KIA.

Inovasi MITRA CILIK kemudian oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) telah ditetapkan sebagai Rekor : "PEMERINTAH DAERAH PERTAMA YANG MEMBERI MANFAAT FASILITAS DISKON PADA KIA".

selain itu, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) juga memberikan Piagam Kepada Iksan, SE, MSi. atas rekor sebagai Penggagas Pemerintah Daerah Pertama yang Memberi Manfaat Fasilitas Diskon Pada KIA.

Dan Disela-sela itu, Gubernur Maluku Utara secara simbolis Menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada Sitti Aisya Maharani Tuara, Fijiarti Asmatia Pauwah, Mubarak, Farel Muhammad, serta Khumairah. (HumasMalut)

Abdul Gani Resmi Buka Perhelatan Akbar Porprov III Maluku Utara di Halmahera Selatan

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc, membuka secara resmi perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III Maluku Utara 2019 di Halmahera Selatan, Sabtu (14/12) pekan kemarin.

9 Kabupaten/Kota yang mengikuti Porprov ini. Kabupaten Pulau Morotai, ikut 7 cabang olahraga (Cabor) dengan jumlah 78 orang (65 orang atlit dan 13 orang official), Kota Tidore Kepulauan, 7 Cabor dengan jumlah 60 orang (41 orang atlit dan 19 orang official), Halmahera Timur, 7 Cabor dengan jumlah 68 orang (54 orang atlit dan 14 orang official), Halmahera Barat, 6 Cabor dengan jumlah 90 orang (75 orang atlit dan 15 orang official), Halmahera Selatan, 10 Cabor dengan jumlah 227 orang (160 orang atlit dan 67 orang official), Kota Ternate, 10 Cabor dengan jumlah 210 orang (157 orang atlit dan 53 orang official), Halmahera Utara, 8 Cabor dengan jumlah 93 orang (74 orang atlit dan 19 orang official) dan Halmahera Tengah, 6 Cabor dengan jumlah 103 orang (69 orang atlit dan 34 orang official).

Acara pembukaan yang berlangsung di Desa Tuokona lapangan GBK, dengan mengusung tema 'Menjadi Juara di Bumi Saruma' itu tampak hadir, Gubernur Malut, Ketua DPRD Malut, Bupati Halsel, Wabup Halsel, unsur Forkopimda Halsel, pimpinan OPD Malut dan Halsel, Ketua dan anggota DPRD Halsel serta para stake holder, para atlit/official serta ribuan masyarakat Halsel. (HumasMalut)

Hadiri HUT KKSS ke-43, Herry Naap Minta Masyarakat Sulawesi Selatan Jadikan Biak Numfor Rumah Sendiri

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah mensukseskan berbagai program pembangunan yang lagi gencar dilakukan saat ini. Perbedaan pendapat dan pandangan selama Pilkada lalu, diminta supaya tidak menjadi lagi sekat, khususnya lagi dalam organisasi-organisasi paguyuban. Hal itu disampaikan Bupati ketika memberikan sambutan di ulang tahun KKSS ke-43, di Pantai Water Basis, Minggu (15/12).

Dalam kesempatan itu juga Bupati meminta warga (warga non Papua yang sudah menetap tinggal di Biak) menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai rumah/kampung halamannya sendiri. Pasalnya dengan begitu, maka setiap warga akan merasa memiliki dan bersama-sama dengan masyarakat lainnya serta pemerintah daerah membangun Kabupaten Biak Numfor yang lebih baik kedepan.

"Kepada saudara-saudaraku dari luar, saya mengajak kita semua di Kabupaten Biak Numfor, khususnya lagi warga KKSS dan lainnya supaya tetap menjadikan Biak Numfor sebagai kampung halamannya yang utama, daerah asalnya adalah kampung kedua. Saya kira dengan begitu maka kita akan bersama-sama mengorbankan segalannya untuk kemajuan daerah ini," ujar Bupati Herry Naap.

Bupati mengharapkan kehadiran KKSS kedepan dapat memberikan andil yang lebih besar lagi untuk kemajuan pembangunan di daerah. "Kalau bapa ibu merasa pendatang, maka yang bapak ibu bisa saja bersikap masa bodoh dan tidak sepenuh hati membangun di daerah ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengharapkan supaya tetap menjadikan Biak sebagai kampung halaman sendiri, mencintai kabupaten ini dan terus berkarya demi kemajuan daerah ini," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Bupati juga mengingatkan jajaran pengurus KKSS dan pengurus paguyuban lainnya supaya saling mendukung dan menopang dalam berbagai kegiatan. Sikap iri hati, tidak mau melihat orang lain sukses juga harus dihilangkan atau dijauhan.

"Perbedaan pandangan adalah warna-warni organisasi, dan itu adalah bagian demokrasi dalam mencapai suatu tujuan. Namun perbedaan itu, jangan sampai memecah bela persatuan dan kesatuan. Kita tinggalkan sikap ego, iri hati dan tidak mau melihat orang maju, kita harus saling menopang dan mendukung," paparnya lagi.

Sekedar diketahui, puncak acara HUT KKSS ke-43 ditandai dengan pemotongan tumpeng ulah tahun. Tak hanya dihadiri oleh Bupati Herry A Naap, namun Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen juga ikut hadir dan jajaran anggota dewan lainnya.

Selain itu juga hadir Danlanal Biak Kolonel Laut (P) Budi Darmawan Amran, Kapolres Biak Numfor AKBP Mada Indra Laksanta, S.IK.,M.Si dan sejumlah pejabat lainnya termasuk jajaran pengurus/mantan pengurus KKSS. (HumasBiakNumfor)

Kasrul Selang Tekankan Integrasi, Keterbukaan dan Komitmen untuk Pencapaian Pemda yang Lebih Baik di Rakorwasda Maluku Tahun 2019

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Rabu (18/12) membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 yang dipusatkan di Hotel Marina.

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektotat Provinsi Maluku turut dihadiri
Inspektur Wilayah IV & Plt. Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri., Bachtiar Sinaga, Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Inspektur kabupaten/kota se-Maluku, serta para Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Gubernur Maluku dalam sambutan yang disampaikan Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, esensi rapat pengawasan yang dilaksanakan saat ini, bukanlah semata-mata bertemu dan bertatap muka saja. Namun lebih dari itu, dalam rakor ini harus ada integrasi, keterbukaan dan komitmen kuat serta pemanduan seluruh sumber daya pengawasan yang afa dalam rangka pencapaian satu tujuan penyelenggaraan pemeribtahan daerah yang lebih baik.

"Dengan berkoordinasi dengan baik, komitmen pimpinan serta dukungan pengawasan yang efektif, kata gubernur, sekat-sekat yang menghambat kemajuan negeri ini satu persatu akan kita hancurkan bersama," kata gybernur menegaskan.

Dikatakan, Rakorwasda bukan hanya sebagai suatu rutinitas tetapi sebagai suatu semangat baru untuk mewujudkan aparatur pengawasan berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang ersih, dinamis serta akuntabel.

Menurutnya, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dikatakan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan pada internal pemerintahan apabila, pertama, dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan oenyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kedua, memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Ketiga, memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dab fungsi instansi pemerintah.

Namun perwujudan tersebut, kata Komandan Korps Brimob Polri ini, dinilai belum tercapai secara optimal.

" Hal ini dilihat dari masih banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sesuai catatan Komisi Pberantasan Korupsi (KPK) daribtahun 2004 sampai dengan 2019 terdaoat 124 kepala daerah yang terjadi korupsi. Tahun 2019 ini saja sudah 9 kepala daerah yang yang terjaring OTT,'" beber gubernur.

Selain itu, sebut gubernur, masa lalu unit pengawasan internal yang lebih menitikberatkan pencairan kesalahan organisasi, yang ujung-ujungnya membuat list daftar dosa dan kesalahan, sudah tidak relevan.

"Unit internal audit harus menjadi bagian dari solusi, harus mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang mampu memberikan rekomendasi dari suatu penyimpangan," ungkap gubernur.

Peran konsultatif, pendampingan dan perbaikan organisasi melalui bimbingan, pemberian petunjuk
menjadi salah satu titik berat pesan internal audit saat ini.

Namun demikian, sebut guberbur, peran watch dog juga masih diperlukan, paling tidak sebagai salah satu upaya penjaminan yang memadai bahwa seluruh tugas dan fungsi telah dilaksanakan oleh manajemen.

"Pemahaman yang baru ini, berakibat pada kereaahan seolah aparatur pengawasan oada era sekarang sudah tidak memiliki "gigi" lagi," kata gubernur.

Padahal sebagai penjaga "organisasi" dalam bingkai yang terkesan menyeramkan, atau paling tidak ditakuti.

Tidak salah memang, papar gubernur, merubah budaya kerja, merubah mind set, melalukan reformasi atas kelemahan-kelemahan yang ada dab mèlaksanakan hal yang baru pasti juga akan menimbulkan benturan-benturan.

" Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh aparatur pengawasan internal si Provinsi Maluku terkait 5 prioritas pembangunan tahun 2019-2024 yang telah disampaikan Presiden, pelaksanaan PP RI 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No.18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dimana Inspektorat memiliki 2 fungsi kelembagaan yakni, lembaga struktural yang bettanggungjawab kepada Kepala Daerah tetapi juga fungsisional yakni tanggungjawabnya dapat langsung melapor kepada Mendagri," kata gubernur mengingatkan.

Selain itu, membangun unit internal yamg efektif adalah menjaxi tugas bersama.

"Jangan sampai terjadi, ada penolakan dari auditan karena yang ditemui dari proses audit bukan sebuah solusi tetapi bertambahnya persoalan baru karena ketidakefektifan kegiatan internal audit," jelas gubernur.

Tak hanya itu, jelas gubernur, memberikan keyakinan kepada pihak luar, khususnya bagi organisasi adalah sebuah keutamaan bagi unit pengawasan internal, dan semuanya itu harus dibangun dari nilai- nilai profesional, kejujuran dan mau selalu belajar dari kesalahan untuk mewujudkan aparatur dan lembaga pengawasan yang lebih baik, semakin efektif, mampu membangun kepercayaan publik dan diterima oleh organisasi sebagi bagian dari solusi. (HumasMaluku)

Kasan Buka Pasar Murah Bantu Masyarakat Rayakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Ambon

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Pasar Murah jelang Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 2020.

Pembukaan Pasar Murah ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, DR. Kasan yang didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Pattiselanno, Selasa (17/12) yang dipusatkan di Pattimura Park, Lapangan Merdeka, Ambon.

Adapun tujuan dilaksanakan pasar murah untuk membantu masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru bisa memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan yang disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan, memasuki Bulan Desember, stok kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Maluku masih tersedia dalam jumlah yang cukup.

Hal ini, kata gubernur, terjadi atas kerjasama Pemprov melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) bersama seluruh instansi teknis dan pihak swasta yang bertanggungjawab terhadap keberadaan kebutuhan pokok masyarakat di Maluku.

"Saya berharap, koordinasi dan komunikasi ini tetap dapat berjalan dengan baik, sehingga kestabilan sistem ekonomi masyarakat di Maluku dapat terjaga," ungkap gubernur

Gubernur juga berharap, jalin terus koordinasi intensif bersama distributor-distributor kebutuhan pokok di beberapa kota besar di provinsi lainnya seperti, Surbaya, Makasar dan Manado sebagai pusat-pusat akumulasi distributor kebutuhan pokok masyarakat di kawasan Timur Indonesia, dalam upaya memperlancar arus kebutuhan pokok masyarakat ke Provinsi Maluku.

Berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, kata gubernur, memang tidak bisa dihindari, namun begitu, kenaikan itu masih dalam batas yang wajar.

Pemerintah Provinsi Maluku, sebut gubernur, terus berupaya agar kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan dapat terjangkau. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah kegiatan Pasar Murah yang tidak hanya dilakukan di tempat ini saja (Pattimura Park, Lapangan Merdeka-Ambon), tetapi juga dilaksanakan di beberapa titik lokasi strategis yang tersebar di Pulau Ambon.

"Dengan begitu event ini sangat membantu masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang murah," ujar Gubernur.

Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan momentum pasar murah ini dengan baik.

"Belilah kebutuhan pokok secukupnya, serta tidak membeli dalam jumlah yang banyak, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lain untuk memperolehnya," imbaunya.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini pun menegaskan, kepada semua pihak terutama para distributor, pedagang pengecer dan lainnya agar tidak melakukan kegiatan spekulasi tertentu, yang dapat menyebabkan terjadi lonjakan harga yang tidak wajar, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Sementara itu, Kadis Perindag Provinsi Maluku, Elvis Pattiselanno menjelaskan, kegiatan pasar murah dilaksanakan mulai 17 Desember sampai dengan 20 Desember mendatang, yakni bertempat di Pattimura Park, Lapangan Merdeka, Ambon.

Dan Bazaar Mobile akan dilaksanakan, hari pertama, di Kecamatan Nusaniwe (Gunung Nona dan Dusun Seri (Desa Urimessing), hari kedua, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Hatiwe Besar (Dusun Riang, Desa Passo (Dusun Lembah Ahro). Hari ketiga, di kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu Barat (Desa Allang, Lilibuoy dan Hatu). Hari keempat, Benteng Karang (Desa Toisapu ), Kecamatan Salahutu (Desa Waai).

"Perlu dilaporkan pula bahwa kegiatan pasar murah Natal dan Tahun Baru ini dilaksanakan juga pada kabuoaten/kota se-Maluku," tandas Pattiselanno (HumasMaluku)

Andi Bataralifu Buka Seminar Hasil Penyusunan Rancangan Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Ternate

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Andi Bataralifu menghadiri sekaligus membuka secara resmi seminar hasil penyusunan rancangan induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Malut yang dilangsungkan di Gamalama ball room Daffam Hotel Ternate, Kamis, (19/12).

Penjabat Sekertaris Daerah Malut, Andi Bataralifu, mewakili gubernur Maluku Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa, daerah otonomi saat ini untuk untuk mewujudkan e-government segala upayanya menggunakan TIK.
Oleh karena itu, penyusunan rancangan pembangunan TIK di Malut di tahun 2020 sampai dengan 2025 yang saat ini sedang berjalan untuk bagaimana kita berupaya untuk mengimplementasikan atau mengaktualisasikan E-Government Malut saat ini.

"Kita sadari mungkin saja tahun depan, informasi memegang peran penting dalam kehidupan keseharian kita menciptakan four the last, tidak lagi ada batasan administrasi dalam berinteraksi, tidak ada lagi batasan RAS dalam berinteraksi dan juga perkembangan tekhnologi dan Informasi bahkan mungkin saja di beberapa tahun yang akan datang". Ucapnya.

Di masa depan teknologi informasi memegang peranan penting dan luar biasa dalam kehidupan keseharian kita menciptakan borderless tidak ada lagi batasan administratif untuk berinteraksi dan juga implikasi dari perkembangan teknologi informasi.

pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kemudian juga mengeluarkan Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data jadi teknologi informasi itu tidak lepas dari data-data kemudian diolah jadilah sebuah bentuk jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mekanisme pelayanan dengan berbasis elektronik.

"aktivitas inilah yang harus kita antisipasi bersama dan tentu Provinsi Maluku Utara saat ini untuk bagaimana berupaya menyambut atau menghadapi kondisi tersebut dengan membuat semacam kerangka kerja tahun 2020-2025 agar siap dalam menghadapi era digitalisasi".ujarnya.

Diakhir sambutannya Gubernur Berharap seminar ini dapat menghasilkan rumusan tentang rencana TIK provinsi Maluku Utara 2020-2025 sehingga dapat dituangkan dalam sebuah kebijakan pimpinan daerah.

Sementara itu, ketua panitia, Drs. H. Iksan Arsyad, M.Si menyampaikan pelaksanaan seminar hasil penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Maluku Utara tahun 2019 tujuannya adalah pertama meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengembangan satu data Indonesia di Maluku Utara.

Kedua meningkatkan kesepahaman tentang pentingnya sinkronisasi perencanaan dalam penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Kota dan pemerintah provinsi Maluku Utara.
Sedangkan manfaat melalui penyelenggaraan seminar ini adalah terwujudnya interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik kabupaten kota dengan provinsi melalui rancangan teknologi informasi dan komunikasi yang handal

"Hasil penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Maluku Utara tahun 2019 yang diketengahkan pada seminar ini adalah akselerasi untuk SPBE yang handal" ujarnya.

Melalui kegiatan seminar yang diselenggarakan ini diharapkan dapat menjadi media sinkronisasi akselerasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi Maluku Utara dalam penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mewujudkan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik menuju smart digital.

Sementara itu, Tampak Hadir Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Andi Bataralifu, Bupati Halmahera Timur Muh Din, Kepala Bappeda Prov. Malut Samsudin A. Kadir, Inspektur Ispektorat Prov. Malut Ahmad Purbaya, Plt Kaban Lingkungan Hidup Fachrudin Tukuboya, Karo BPBJ Syaifudin Djuba

Sekedar diketahui, kegiatan ini berlangsung sehari dan pesertanya berjumlah 200 orng yang terdiri dari dinas Kominfo Kabupaten/kota, Akademisi, Opd Lingkup Prov. Malut dan undangan lainnya. (HumasMalut)