Jokowi Lantik 9 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024

Jokowi Lantik 9 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024

Jokowi Lantik 9 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024

Posted: 13 Dec 2019 04:32 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 13 Desember 2019.

Sembilan anggota Wantimpres dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Keppres pengangkatan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama saat acara pelantikan.

Nama-nama anggota Wantimpres sebagaimana tertuang dalam Keppres tersebut ialah:
1. Wiranto, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Arifin Panigoro, sebagai anggota;
3. Dato Sri A. Tahir, sebagai anggota;
4. Habib Muhammad Luthfi Ali Yahya, sebagai anggota;
5. Muhammad Mardiono, sebagai anggota;
6. Putri Kus Wisnu Wardani, sebagai anggota;
7. R. Agung Laksono, sebagai anggota;
8. Sidarto Danusubroto, sebagai anggota;
9. Soekarwo, sebagai anggota.

Wantimpres, sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan. (KSP)

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Persiapan Natal dan Tahun Baru

Posted: 13 Dec 2019 04:32 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Menjelang libur dan perayaan Natal 2019 serta Tahun Baru 2020, pemerintah berkoordinasi dan bersiap untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Desember 2019, memimpin rapat terbatas mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah jajaran terkait dan berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta.

"Ini memang rapat rutin. Saya hanya ingin memastikan, mengecek, yang pertama mengenai ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta bahan-bahan pokok agar terjaga dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta jajarannya agar selain menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan dan pokok tetap terjaga, juga memastikan bahwa pasokan dan distribusi tersebut berjalan dengan lancar.

Sementara dari sisi pelayanan transportasi, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan dengan baik mengenai fasilitas dan kesiapan moda transportasi umum baik darat, laut, dan udara. Keselamatan dan kenyamanan para pengguna layanan menjadi prioritas yang harus benar-benar diperhatikan.

"Pelayanan transportasi agar disiapkan dengan baik. Kesiapan dari berbagai moda transportasi baik darat, laut, maupun udara benar-benar tidak ada masalah nantinya, termasuk kecukupan stok BBM selama Natal dan Tahun Baru," ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan aparat berwenang untuk tetap menjaga situasi dan kondisi keamanan yang kondusif serta kerukunan yang terjalin seperti sekarang ini.

"Saya minta TNI, Polri, dan BIN terus bersinergi melakukan tindakan pencegahan atau penangkalan dari setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang tahun baru 2020 ini," tuturnya.

"Kita juga harus terus memperkuat nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerukunan, dan nilai-nilai persaudaraan di antara sesama anak bangsa sehingga dalam menjelang Natal dan Tahun Baru kenyamanan dan rasa aman masyarakat bisa kita hadirkan," Presiden mengimbuhkan. (KSP)

Benhur Tomi Mano Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ke Kota Jayapura

Posted: 13 Dec 2019 07:32 AM PST

Benhur Tomi Mano Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ke Kota JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Provinsi Papua melalui Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas efektifitas pengelolaan dana bidang kesehatan. LHP yang disampaikan kepala BPK RI Paula Hendry Simatupang, SE, MSi, Ak, CfrA, CA menyimpulkan pengelolaan dana kesehatan "Kurang Efektif". Wali Kota atas hasil tersebut mengatakan akan melakukan perbaikan dan evaluasi bersama dinas kesehatan dan 13 puskesmas di Kota Jayapura.

"Memang apa yang dilakukan pemeriksaan BPK sangat betul. Dana kapitasi perlu kita duduk bicara dengan TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), itu memang kelemahan kita yang akan kita perbaiki di tahun 2020 nanti. Terima kasih atas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Kita akan evaluasi bersama dinas kesehatan dan 13 puskesmas di Kota Jayapura," katanya pasca penyerahan LHP di Aula BPK RI Provinsi Papua, Senin (10/12/2019).

Pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan dinas kesehatan di Pemerintah Kota Jayapura memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah belum dianggarkannya dana kapitasi JKN dalam kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Belum dianggarkannya dana tersebut membuat rencana kegiatan tidak bisa direalisasikan.

Kemudian, BPK RI memberikan rekomendasi perbaikan yakni kepala dinas kesehatan memerintahkan Kepala Puskesmas agar dalam merencanakan pemanfaatan dana kapitasi JKN agar menjadi optimal, serta menganggarkannya bersama TAPD. Dalam mengumpulkan dan memvalidasi data, serta informasi yang menjadi dasar penyusunan anggaran. "Ada kegiatan terintegrasi mulai dari penyusunan anggaran, perencanaan sampai kepada pengesahannya di Pemerintah Kota Jayapura," kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Paula Hendry Simatupang, SE, MSi, Ak, CfrA, CA.

Sebelumnya, LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Provinsi Papua menyerahkan enam LHP kepada enam bupati / wali kota dan perwakilan DPRD. LHP yang diserahkan sebanyak enam laporan, yang terdiri dari tiga LHP kinerja dan tiga LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Pemeriksaan atas kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2019; Pemeriksaan efektifitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 pada Pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke; Pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Pemerintah Kabupaten Jayapura; Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan III tahun 2019 pada pemerintah kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi; dan Pemeriksaan kepatuhan atas manajemen aset per semester I tahun anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. (HumasKotaJayapura)

Richard Louhenapessy Perbaharui MoU Kerjasama Sister City Ambon dan Vlissingen

Posted: 13 Dec 2019 05:02 AM PST

VLISSINGEN, LELEMUKU.COM – Dalam upaya memperbaharui kerjasama Sister City ambon-Vlissingen, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan Kunjungan ke Pemerintah Kota Vlissingen.

Dalam kunjungannya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy bersama tim disambut oleh Pemerintah Kota Vlissingen yaitu Walikota, Bas Van den Tillaar, Wakil Walikota, Albert Vader serta Yayasan SSVA, Rabu waktu Belanda (11/12/19).

Walikota Ambon pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa Ambon-Vlissingen memiliki sejarah kerjasama yang cukup lama dengan SSVA, karena itu diharapkan kerjasama ini terus terbangun dengan baik.

"Saya menyadari kita bisa terus perbaharui MoU nya agar apa yang bisa dilihat dapat dirancang dan diperbaiki. Intinya sama
seperti yang dibuat sebelum ini hanya kita harus mengikuti format yang disampaikan oleh Depdagri. tujuannya agar semua sister city memiliki keseragaman format sehingga dengan mudah dapat dipantau sejauh mana perkembangan yang telah dilakukan," aku Walikota.

Walikota kemudian mencontohkan kerjasama antara Ambon-Vlissingen , Jakarta-Roterdam, Ambon-Darwin, Ambon-Tokyo yang harus diseragamkan format kerjasamanya.

"Sebab, selama ini penilaian Kementerian banyak Sister City yang hanya sampai pada euforia tetapi tidak ada langkah lanjutan atau aktivitas yang menunjukkan peran sebagai Sister City. Bahkan Kementerian Kesehatan, Kemenlu, Kemendagri memberikan
support yang luar biasa atas hubungan kerjasama antara Ambon-Vlissingen. Bahkan Kedutaan Indonesia di Belanda turut memberikan apresiasi karena ini merupakan nilai plus bagi kinerja mereka sebagai perwakilan KBRI," imbuh Walikota.

Ditambahkan, masyarakat Kota Ambon sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kota Vlissingen atas kerjasama yang
selama ini dilakukan.

"Karena masyarakat memperoleh efek positif dari kerjasama tersebut. Dan bagi saya, Ini peran SSVA
dalam upaya menjaga hubungan ini tetap berlangsung dengan baik," jelas Walikota.

Sementara itu, Walikota Vlissingen, Bas Van den Tillar mengatakan kerjasama antara Ambon-Vlissingen sangat berbeda sebab ada aktivitas yang mengikutinya.(DiskominfoAmbon)