Jokowi Minta Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Luruskan Berita Hoaks
Jokowi Minta Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Luruskan Berita Hoaks |
- Jokowi Minta Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Luruskan Berita Hoaks
- KPK Tetapkan Muhammad Romahurmuziy Jadi Tersangka Korupsi Seleksi Jabatan di Kementerian Agama
- Jokowi Nilai Ekonomi Tumbuh 5,17 Persen, Meski Nomor 3 Di bawah India dan China
- Kunjungi Pasar Petisah, Presiden Jokowi Disambut Antusias Warga Kota Medan
- Pasar Ikan Muara Baru Jadi Pasar Ikan Kekinian, Usung Konsep Bersih dan Higienis
- Khitanan Massal di Tengah Rajutan Damai Wakal-Hitu
- Sudah Bangun 4.200, Jokowi Pastikan Pastikan 5.200 Pasar Rakyat di Akhir 2019
- Jokowi Hargai Kerja Keras Semua Pihak Tekan Korupsi Selama 4 Tahun
- Agoes Rahardjo Ungkap 3 Fokus dalam Stranas Pencegahan Korupsi dalam Perpres 54
- Jokowi Resmikan PIM Muara Baru, Nilai Jadi Contoh di Provinsi Lain
- Gubernur Olly Hadiri Ibadah Syukur HUT ke-52 GMIM Eben Haezer Bumi Beringin
- Forum Lintas Iman Yogyakarta Kecam Penembakan Masjid di Selandia Baru
- Inspektorat Malut audit kinerja SKPD
- Pengda Hapkido Maluku dilantik di Ambon
- 70 Orang Jadi Korban Meninggal Dunia Banjir Bandang di Sentani
- Tinjau Lokasi Ledakan Bom Sibolga, Presiden Jokowi Beri Bantuan Pembangunan Rumah Warga
- Dekati Nasabah Milenial, Pegadaian Buka Gade Cafe
- LONGSOR AMPERA, 7 ORANG MENINGGAL DAN 5 LUKA-LUKA
- Budi Setiawan Minta Masyarakat Tidak Terjebak Kubangan Hoaks
- Pemprov anggarkan Rp1,8 miliar untuk STQ
- Sub Kontraktor Freeport Didorong Bayar Pajak Ke Pemprov Papua
- Presiden Jokowi Ingin Pelabuhan Sibolga Jadi Pelabuhan Ekspor CPO
- WWF Klaim Papua Masih Miliki Tutupan Hutan Luas
- Resmi RKB, Walikota Himbau Tingkatkan Kualitas Didik
- Resmikan Pelabuhan, Presiden Jokowi: Saatnya Bekerja Agar Ekonomi Sibolga Berkembang
| Jokowi Minta Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Luruskan Berita Hoaks Posted: 17 Mar 2019 04:20 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kader-kader Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) agar berani meluruskan fitnah, berita bohong atau hoaks yang banyak bertebaran menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) sekarang ini."Jangan ragu untuk melawan itu. Jangan takut melawan yang namanya melawan kabar fitnah, kabar bohong, hoaks," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Temu Kader AMPI se-Indonesia, di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (16/3) pagi. Presiden menunjuk contoh, di bawah lagi ramai, katanya pemerintah baru nanti akan melarang pendidikan agama, akan melarang azan, akan melegalkan perkawinan sejenis, akan melegalkan zina. "Itu harus diluruskan. AMPI harus berani meluruskan ini. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Sampaikan, enggak mungkin negara ini, negara yang penuh dengan norma-norma agama melarang azan. Enggak mungkin," pinta Presiden. Siapapun Presidennya, lanjut Presiden Jokowi, enggak mungkin melarang itu, apalagi menghapuskan pendidikan agama. Enggak mungkin, menurut Presiden, karena negara ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Diakui Presiden, logikanya enggak masuk tapi harus diberi tahu ke akar rumput, ke bawah ke rakyat harus diberitahu, karena dari survei, 9 juta orang percaya mengenai ini. "Hati-hati. Jadi AMPI mempunyai kewajiban untuk meluruskan ini," tegas Presiden Jokowi. Jangan sampai, lanjut Presiden, dibiarkan nanti. Karena kalau dibiarkan, sambung Presiden, bukan hanya 9 juta orang yang percaya, bisa jadi 15 juta, bisa jadi 20 juta. Kepala Negara juga meminta kader-kader AMPI untuk mengajak tetangga-tetangga, kawan-kawan, dan saudara-saudara agar tanggal 17 April 2019 berbondong-bondong ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). "Jangan biarkan satu orang pun Golput. Jangan biarkan satu orang pun golput. Harus diajak memilih, datang ke TPS sehingga partisipasi pemilih nanti menjadi tinggi," tutur Presiden Jokowi. Bangga Dengan AMPI Sebelumnya saat mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengaku sangat berbangga sekali bahwa sejak AMPI dilahirkan sampai sekarang terus mengawal persatuan Indonesia. Menurut Presiden, AMPI juga terus mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, AMPI juga terus mengawal ideologi Pancasila. Ia juga meyakini bahwa AMPI juga akan terus mengawal Undang-Undang Dasar 1945. "Inilah kenapa saya hadir pagi hari ini. Saya kembali lagi ingin mengingatkan. Marilah kita jaga persatuan kita, marilah kita rawat persaudaraan kita, marilah kita jaga dan kita rawat kerukunan kita. Harus kita jaga bersama-sama," kata Presiden. Kepala Negara mengingatkan, AMPI sebagai agen pembaharuan harus selalu mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Ia meminta sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai karena urusan pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden semua ini menjadi pecah-pecah, semua merasa seperti tidak saudara lagi. "Rugi besar bangsa ini karena Pilpres, pilihan gubernur, pilihan bupati dan wali kota setiap lima tahun pasti ada. Jangan sampai satu kampung enggak saling omong gara-gara pilihan bupati, jangan sampai antartetangga enggak saling sapa gara-gara pilihan gubernur. Jangan sampai di majelis taklim, satu majelis taklim enggak saling bicara, enggak saling ngomong karena pilihan presiden. Ini apa-apaan ini. Kita lupa bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air," tutur Kepala Negara. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Staf Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan Ketua Umum DPP AMPI Dito Ariotedjo. (Setkab) |
| KPK Tetapkan Muhammad Romahurmuziy Jadi Tersangka Korupsi Seleksi Jabatan di Kementerian Agama Posted: 17 Mar 2019 04:20 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Penetapan tersangka tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif didampingi juru bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di gedung KPK, Sabtu (16/3). Laode mengatakan setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, seperti diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara semalam, KPK menyimpulkan adanya dugaan korupsi terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama."KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Pertama, RMY (anggota DPR periode 2014-2019) diduga sebagai penerima. Kedua adalah MFQ (kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik), dan HRS HRS (kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur) yang diduga sebagai pemberi," papar Laode. Muhammad Romahurmuziy dan kawan-kawan sebagai pihak penerima suap akan dikenai pasal 12 huruf a atau huruf d atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MFQ dan HRS sebagai pemberi suap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam perkara tersebut, Laode menegaskan, RMY bersama pihak-pihak di Kementerian Agama, menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama, yakni kepala Kantor Kementerian Agama Gresik dan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Namun Laode tidak mau menyebutkan apakah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terlibat dalam kasus korupsi ini. Laode mengungkapkan KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi. Karena itulah, berdasarkan bukti-bukti awal melakukan serangkaian penyelidikan hingga kegiatan tangkap tangan yang terjadi kemarin, Jumat, (16/3). Dalam tangkap tangan itu, KPK mengamankan enam orang di Surabaya, yakni RMY (inisial untuk Romahurmuziy merupakan anggota DPR periode 2014-2019), HRS (kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur), MFQ (kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik). ANY (asisten dari RMY), AHB (calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP), dan S (sopir dari MFQ dan AHB). Laode lantas menceritakan kronologi operasi tangkap tangan tersebut. Informasi diterima KPK adalah pada pukul tujuh pagi kemarin akan terjadi penyerahan uang dari MFQ kepada RMY di Hotel Bumi, Surabaya. Diduga penyerahan uang dari HRS kepada RMY melalui ANY terjadi pada Jumat pagi, 16 Maret 2019. Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, pada jam 07:35, tim penyidik KPK mengamankan MFQ dan sopirnya bersama AHB di Hotel Bumi Hyatt, Surabaya. Dari MFQ, penyidik KPK mengamankan uang sebesar Rp 17,7 juta dalam amplop berwarna putih. Sehabis itu, penyidik KPK mengamankan ANY yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank berpelat merah, yang berisikan duit Rp 50 juta. Dari ANY juga disita uang senilai Rp 70,2 juta. Sehingga total uang yang disita dari ANY sebanyak Rp 120,2 juta. Tim penyidik kemudian menangkap RMY di kawasan Hotel Bumi pada pukul 07.50. Sekitar jam 08.40 di kamar hotel yang sama, penyidik KPK membekuk HRS dengan bukti uang Rp 18,85 juta. Kemudian semua pihak dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Secara keseluruhan, menurut Laode, total uang yang disita dari kegiatan tangkap tangan tersebut berjumlah Rp 156.758.000. Dia menambahkan transaksi suap itu merupakan bagian dari suap yang sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Keenam orang tersebut langsung diterbangkan ke Jakarta sorenya dan tiba di KPK pada pukul 20.13 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kurang lebih pukul 17.00, tim penyidik KPK mendatangi kantor Kementerian Agama dan menyegel sejumlah ruangan, termasuk ruangan kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. M. Nur Kholis Setiawan. Lebih lanjut Laode menjelaskan HRS dan MFQ diduga melakukan beberapa kali komunikasi dengan RMY dan pihak-pihak lain. HRS dan MFQ diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses seleksi jabatan di Kementerian Agama, dibuka pada akhir tahun lalu. Pada 6 februari 2019, HRS diduga mendatangi rumah RMY menyerahkan uang Rp 250 juta terkait seleksi jabatan untuk HRS sesuai komitmen sebelumnya. Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kementerian Agama menerima informasi bahwa HRS tidak termasuk dalam tiga nama yang diusulkan ke menteri agama. HRS tidak lulus seleksi karena diduga pernah mendapat sanksi kedisiplinan. Lalu diduga terjadi kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tersebut. Pada awal Maret 2019, HRS dilantik oleh menteri agama menjadi kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Selanjutnya pada 12 Maret 2019, MFQ berkomunikasi dengan HRS untuk dipertemukan kembali dengan RMY. Pada 15 Maret 2019, HRS, AHB bertemu lagi dengan RMY untuk penyerahan uang yang terkait dengan kepentingan seleksi jabatan buat MFQ. Laode mengatakan KPK sangat menyesalkan terjadinya kembali peristiwa jual beli jabatan di Kementerian Agama yang seharusnya memberikan contoh baik kepada instansi lain. Apalagi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama periode 2018-2019 diharapkan untuk menutup ruang korupsi dan menjadi ajang penjaringan aparat sipil negara dengan kompetensi yang terbaik untuk jabatan yang tepat, sehingga dapat bekerja maksimal untuk melayani rakyat. "Dalam beberapa tahun terakhir, KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan anggota DPR ada 70 orang, anggota DPD satu orang, anggota DPRD 165 orang, kepala daerah 168 orang. Sehingga setidaknya ada 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik," ujar Laode. Korupsi politik tersebut, lanjutnya, dilakukan bersama-sama dengan pihak lain di kementerian, daerah, dan swasta. Dia menambahkan lebih dari 60 persen kasus korupsi yang diproses oleh KPK adalah perkara rasuah di bidang politik. Sebelum jumpa pers dilakukan, Romahurmuziy keluar meninggalkan gedung KPK menggunakan rompi berwarna oranye. Dia kemudian dibawa dengan mobil tahanan. Melalui surat tangan yang diserahkan kepada wartawan saat keluar dari gedung KPK, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menyampaikan permohohan maaf kepada Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan masyarakat Indonesia. Dalam tulisannya, Romy, begitu biasa Romahurmuziy disapa, merasa dijebak terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya. Romy menungkapkan akan mengambil langkah terukur dan konstitusional untuk menghadapi kasusnya. Namun, ia meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani akan mengambil keputusan terkait status Romahurmuziy pasca ditetapkan tersangka oleh KPK. Menurutnya partainya akan menggelar rapat bersama pengurus harian partai sore ini. Arsul juga mengatakan partainya sangat menghormati keputusan KPK dan meminta maaf kepada seluruh jajaran dan kader PPP. "Pertama, DPP PPP menghormati sepenuhnya proses hukum yang dijalankan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum soal tindak pidana korupsi terhadap siapa pun, termasuk Ketum PPP. Kami percaya bahwa KPK akan melakukan proses hukum secara adil dan fair dan tetap menghargai asas praduga tak bersalah", ungkap Arsul. Arsul Sani juga meminta seluruh jajaran PPP tetap solid dan tidak mengurangi kerja kerasnya untuk berjuang dalam Pemilu 2019. (VOA) |
| Jokowi Nilai Ekonomi Tumbuh 5,17 Persen, Meski Nomor 3 Di bawah India dan China Posted: 17 Mar 2019 04:05 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, meskipun dalam 4 (empat) tahun ini ekonomi global sedang dalam posisi yang tidak baik, ekonomi turun, pasar-pasar untuk komoditas juga turun, tapi kita wajib bersyukur, alhamdulilah bahwa di 2018 ekonomi kita masih tumbuh di angka 5,17 persen."Banyak negara yang tidak bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya sehingga terjun ke bawah 1-2 persen," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian & Penyerahan Penghargaan Pasar Rakyat Indonesia, serta Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, di Hall 3a ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3/2019) pagi. Kalau dibandingkan dengan negara-negara Group 20 (G20), menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih nomor tiga di bawah India dan China. "Ini patut kita syukuri," ujarnya. Selain itu, Presiden Jokowi menjelaskan, kalau dibandingkan pada 2014 yang berada di angka 8,3 persen lebih, inflasi kita turun pada angka 3,3 persen, 3,02 persen, 3,61 persen, kemudian di 2018 di angka 3,13 persen. "Artinya. pengendalian harga itu bisa dilakukan," tegas Presiden. Karena itu, kalau ada yang menyampaikan harga-harga naik, kalau satu-dua barang, menurut Presiden, itu biasa. Tapi secara rata-rata, ia mengingatkan teori ekonomi, yang namanya inflasi itu ya pengendalian harga. Acara pada Peresmian & Penyerahan Penghargaan Pasar Rakyat Indonesia, serta Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan itu, dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyerahkan penghargaan kepada 14 pasar dengan kategori pasar revitalisasi terbaik, pasar ramah lingkungan, pasar ramah orang berkebutuhan khusus, dan pengelola pasar terbaik. (Setkab) |
| Kunjungi Pasar Petisah, Presiden Jokowi Disambut Antusias Warga Kota Medan Posted: 17 Mar 2019 04:05 AM PDT  MEDAN, LELEMUKU.COM - Mengawali kunjungan kerjanya di Medan, Provinsi Sumatra Utara Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pasar Petisah Medan, Sabtu (16/3) pagi.Presiden tiba di Pasar Petisah, Kota Medan, pukul 08.55 WIB didampingi Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi. Kehadiran Presiden disambut antusias oleh warga. Mereka berebutan untuk bersalaman dan foto bersama. Bahkan acap kali Presiden Jokowi yang memegang ponsel kamera warga untuk berswafoto. Presiden kemudian berhenti di lapak penjual ikan dan membeli 1 kilogram teri Medan. "Ini berapa?" tanya Presiden menunjuk ikan teri yang dijajakan penjual. "Rp120.000,- sekilo, Pak. Bagus ini Pak, enak," kata ibu penjualnya. "Ya sudah, saya minta 1 kilogram," jawab Presiden. Setelah sekira 35 menit blusukan ke pasar, Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Petisah untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Rencananya usai dari Pasar Petisah Presiden akan mendatangi Lapangan Merdeka Kota Medan untuk kegiatan Temu Kader Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) se-Indonesia. (Setkab) |
| Pasar Ikan Muara Baru Jadi Pasar Ikan Kekinian, Usung Konsep Bersih dan Higienis Posted: 17 Mar 2019 04:05 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pasar ikan selalu identik dengan bau, kotor dan tidak teratur. Citra negatif inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk membangun pasar ikan dengan konsep bersih, higienis dan modern seperti Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru.PIM Muara Baru ini merupakan terobosan baru one stop shopping aneka produk perikanan yang menawarkan pasar bersih, nyaman dan terjamin, tidak becek dan tidak bau. Hingga pelayanan yang memudahkan dalam transaksi, serta menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Kota Jakarta Utara. Setelah proses pemindahan pedagang pada tanggal 16 Februari 2019, Pasar Ikan Modern ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/3) malam. Pasar ikan kekinian tersebut dibangun sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Perikanan Nasional. Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) pada tahun 2018 lalu meluncurkan program prioritas pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) yaitu di Muara Baru, DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung. infografis (1)Bangunan PIM Muara Baru seluas 2 Ha dibangun di atas lahan sekitar 4,15 Ha dengan anggaran sebesar Rp150,69 miliar. PIM ini dibangun dengan sistem design and built oleh pelaksana PT Pembangunan Perumahan dan Manajemen Kontruksi PT Fajar Nusa Consultans. PIM Muara Baru ini dapat menjadi sentra perikanan nasional yang strategis mengingat banyaknya ikan yang diperjualbelikan di pasar existing Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Muara Baru. Berdasarkan data Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, setiap harinya, PPI Muara Baru memasarkan sekitar 400 ton ikan dengan nilai omset rata-rata sekitar Rp8-10 miliar. Ikan-ikan ini berasal dari wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (sepanjang pantai utara Jawa). Ikan ini didominasi oleh jenis ikan laut yaitu kembung, cumi, tongkol, kakap, dan udang, dan jenis ikan air tawar seperti patin, bawal, dan mujair. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, PIM Muara Baru ini dibangun dengan beberapa tujuan. Di antaranya, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, menyediakan tempat jual-beli yang nyaman, bersih, memenuhi standar sanitasi, dan higienis, serta menyediakan ikan yang bermutu, aman dikonsumsi, kontinyu, beragam, dan terjangkau. Selain itu, juga bertujuan untuk mengembangkan sentra bisnis perikanan dan industri pendukungnya, mengembangkan tempat promosi dan edukasi sektor kelautan dan perikanan, hingga sebagai destinasi wisata sektor kelautan dan perikanan. "Pasar ikan bisa jadi destinasi wisata, selain sebagai tempat menjual ikan, kita bangun pasar ikan yang higienis. Kita ubah paradigma pasar ikan yang identik dengan kotor dan bau menjadi tempat yang bersih dan nyaman. Jadi orang-orang bisa dengan nyaman menyaksikan aktivitas perikanan," tutur Susi. PIM Muara Baru ini dibangun sebanyak tiga lantai dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. "Di sini ada 896 unit lapak untuk menjual ikan segar," ujar Susi. Selain lapak ikan segar, PIM Muara Baru juga dilengkapi dengan 155 unit kios maritim, 8 unit food court, 2 unit ice flake machine kapasitas 10 ton, area pemasaran retail, laboratorium, chilling room kapasitas 30 ton, area bongkar muat, pengepakan, depot es dan garam, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sebagai fasilitas penunjang juga dibangun gedung pengelola, perbankan, ruang informasi dan edukasi, ruang pertemuan, gudang, pos jaga, dan masjid. Sebagai informasi, PIM Muara Baru dikelola oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 130/KEP-DJPDSPKP/2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia sebagai Pengelola Sementara Operasionalisasi PIM Muara Baru Jakarta. Selain pengelola, beberapa organisasi ikut terlibat dalam operasionalnya antara lain Tukang Bongkar Muat Ikan (TKBMI), Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pamswakarsa), dan pengaturan perparkiran (KOPARKIN). Kerja sama antarorganisasi tersebut diharapkan dapat mendukung operasional PIM sesuai standar yang ditetapkan. Menurut Menteri Susi, demi mendukung operasional PIM yang baik juga akan diberikan pelatihan kepada setiap petugas, mulai dari tingkat manajemen, teknis, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Pedagang pun akan diberikan pelatihan bagaimana memenuhi standar mutu dan kualitas yang dipersyaratkan. Sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, nantinya setiap pedagang di PIM Muara Baru akan dibekali dengan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Kartu ini juga digunakan untuk mendorong percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah agar tepat sasaran bagi para pelaku usaha. Saat ini akan diserahkan kartu KUSUKA kepada 231 pedagang ikan dari 397 pedagang PIM Muara Baru yang telah terdaftar oleh KKP. Selanjutnya, PIM Muara Baru diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, serta mendorong peningkatan angka konsumsi ikan nasional. (Setkab) |
| Khitanan Massal di Tengah Rajutan Damai Wakal-Hitu Posted: 17 Mar 2019 03:55 AM PDT |
| Sudah Bangun 4.200, Jokowi Pastikan Pastikan 5.200 Pasar Rakyat di Akhir 2019 Posted: 17 Mar 2019 03:45 AM PDT  TANGERANG, LELEMUKU.COM - Mengutip data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sampai akhir 2018 lalu, pemerintah telah membangun kurang lebih 4.200 pasar di seluruh tanah air, baik pembangunan maupun revitalisasi."Plus yang pasar desa, pasar kecil-kecil tapi ada di desa ada 8.900 yang telah kita bangun selama empat tahun ini," kata Presiden Jokowi pada Peresmian & Penyerahan Penghargaan Pasar Rakyat Indonesia, serta Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, di Hall 3a ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3) pagi. Artinya, lanjut Presiden, perhatian pemerintah kepada pasar dalam empat tahun ini betul-betul konsentrasi ke sana untuk memperbaiki fisiknya, memperbaiki manajemennya. "Kita harapkan di akhir 2019 ini akan terbangun kurang lebih 5.200 pasar rakyat yang kita selesaikan," ucapnya. Diakui Presiden, saat ini sudah mulai masuk keluhan yang didengarkan, bahwa pasar-pasar rakyat mulai kalah dengan yang online-online. Presiden mengingatkan, agar keluhan ini disikapi dengan hati-hati. Untuk itu, Presiden meminta kepada Kementerian Perdagangan agar pasar-pasar kita juga mulai membangun ekosistem online tetapi juga memperbaiki ekosistem offline-nya, sehingga pasar rakyat memiliki marketplace, memiliki platform untuk menyiapkan diri menuju kepada era digital yang sekarang sudah masuk ke Indonesia. Ekosistem offline-nya itu apa? Menurut Presiden, masih banyak sekali yang bisa kita kerjakan, ini tugasnya bupati dan wali kota. "Perbaiki kemasan (packaging) produk-produk yang ada di pasar yang berasal dari pengrajin, berasal dari nelayan, berasal dari petani, perbaiki packagingnya," tuturnya. Ia meminta kepada Bupati/Wali kota agar menganggarkan yang namanya mesin kemasan dalam APBD. Harga mesin ini, menurut Presiden, hanya Rp200 juta sudah bisa membuat kemasan yang sangat baik. "Packaging sangat penting untuk nanti bisa masuk ke marketplace online," ujarnya. Presiden juga menyarankan agar disiapkan branding dari setiap barang yang ada, baik warna, tulisan, sehingga saat masuk ke pasar barang itu betul-betul enak dilihat dan enak untuk dijual. "Kalau sudah bagus semuanya (packaging, labelling, branding) dijual di offline, di pasar silakan," kata Presiden seraya menambahkan, pasar juga dibantu untuk menyiapkan marketplace, platform agar pasar rakyat ini bisa berjualan online. Presiden meyakini, kalau ini disambungkan secara nasional, disambungkan semuanya dalam marketplace di tingkat nasional, akan menjadi sebuah kekuatan besar. Tidak hanya fisiknya, sambung Presiden, pasar rakyat, tapi juga omsetnya akan bisa meningkat. "Kalau sudah nasionalnya ketemu bisa disambungkan lagi ke marketplace global sehingga jaringan-jaringan seperti ini yang ke depan perlu kita mengerti dan perlu segera disiapkan," tutur Presiden Jokowi. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. (Setkab) |
| Jokowi Hargai Kerja Keras Semua Pihak Tekan Korupsi Selama 4 Tahun Posted: 17 Mar 2019 03:45 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menghargai kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir yang dengan gencar terus-menerus menekan perilaku korupsi.Kepala Negara juga menyampaikan bahwa dengan kerja keras tersebut saat ini indeks persepsi korupsi Indonesia menjadi lebih baik dari skor yang sebelumnya 34 di tahun 2014 meningkat menjadi 38 di tahun 2018. Kemudian berdasarkan survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) maupun ICW (Indonesia Corruption Watch) pelayanan publik juga semakin bebas dari pungli, dari tahun 2016 ke 2018 surveinya menunjukkan bahwa pungli pelayanan kesehatan turun dari 14% menjadi 5%, tapi tetap. Ia menambahkan bahwa pungli pelayanan catatan sipil turun dari 31% menjadi 17%. "Tentu kita ingin semua angka ini turun menjadi 0% karena kita harus semuanya bekerja lebih cepat dan lebih giat dalam melawan korupsi," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019, Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3) sore. Presiden mengingatkan, bahwa korupsi adalah musuh bersama sebagai bangsa, penyakit yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, dinding yang menghalangi bangsa untuk bergerak maju, dan menghalangi kita semuanya untuk mewujudkan cita-cita konstitusi bangsa Indonesia. Karena itu, Presiden menegaskan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan korupsi, tidak ada alasan untuk menunda-nunda aksi dan mencegah pemberantasan korupsi. Jangan Hanya Jadi Dokumen Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengapresiasi gerak cepat dari seluruh tim nasional, Timnas Pencegahan Korupsi untuk memastikan bahwa Stranas, strategi nasional pencegahan korupsi dapat segera dilaksanakan. Menurut Presiden, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 di bulan Juli 2018. Tapi yang namanya strategi itu, ungkap Presiden, hanya menjadi dokumen berdebu jika tidak dilaksanakan. Ia menyebutkan, di dalam Perpres Stranas Pencegahan Korupsi, terkandung semangat kalau semuanya bersama-sama harus berkolaborasi untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi, dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. "Fokus Stranas Pencegahan Korupsi sudah jelas dalam tiga hal, yang pertama perizinan dan tata niaga, yang kedua keuangan negara, yang ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi," tegas Presiden Jokowi. Sejauh ini, menurut Presiden, sudah ada kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam tiga hal tersebut, seperti untuk perizinan dan tata niaga, ada online single submission (OSS) dan kebijakan satu peta. Untuk keuangan negara, sambung Presiden, ada integrasi perencanaan penganggaran. Saat menyampaikan sambutan, Presiden juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Agus Rahardjo, bahwa e-planning, e-budgeting belum semuanya tersistem dalam satu aplikasi platform. Sementara untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi, menurut Presiden, ada integrasi penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan. Pada akhir sambutannya, Presiden Jokowi kembali menegaskan, agar apa yang sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi segera dilaksanakan dan jangan hanya dibaca, agar semuanya dilakukan bersama-sama, berkolaborasi. "Jangan lagi ada ego-ego kementerian, ego-ego sektoral, karena rakyat sudah tidak sabar menanti, tidak sabar melihat dan merasakan ingin merasakan Indonesia yg bebas dari korupsi," tegas Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di antaranya kepada Jaksa Agung Prasetyo dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PANRB Syafruddin, Jaksa Agung Prasetyo, dan Ketua KPK Agus Rahardjo. (Setkab) |
| Agoes Rahardjo Ungkap 3 Fokus dalam Stranas Pencegahan Korupsi dalam Perpres 54 Posted: 17 Mar 2019 03:25 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agoes Rahardjo mengemukakan, ada 3 (tiga) fokus yang akan dilakukan dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018."Fokus pertama kita akan menyelenggarakan kemudahan perizinan. Dalam kemudahan perizinan ini fokus utama adalah adanya Online Single Submission (OSS), dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," kata Agoes saat menyampaikan laporannya pada acara Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019, Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3) sore. Ketua KPK itu sangat mengharapkan yang nanti tergabung di dalam OSS ini bukan hanya pemerintah daerah tapi juga kementerian-kementerian yang di pusat. Ia menunjuk contoh misalnya, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, masih banyak kegiatan yang harus segera digabungkan disinergikan dengan OSS ini. Yang tidak kalah pentingnya dalam fokus pertama ini, menurut Agoes, adalah transparansi dalam perizinan sumber daya alam. Ini akan menyangkut pengukuhan kawasan hutan, kebijakan satu peta, tumpang tindih perizinan juga akan dibenahi, juga pembenahan pemberian izin. "Kami juga mencatat di sini kebijakan tentang pemanfaatan tanah negara yang terlanjur salah. Ini tidak boleh terus dibiarkan, bahkan sudah ada yang mempunyai keputusan hukum tetap, sudah inkrah, sampai hari ini belum dilakukan eksekusinya," ungkap Agoes seraya menunjuk contoh misalnya di Padang Lawas register 40, itu cukup luas kalau itu misalkan diserahkan kepada rakyat sebagai redistribusi aset. Kemudian di dalam fokus kedua, keuangan negara, menurut Agoes, aksinya yang utama adalah bagaimana mempunyai integrasi antara e-budgeting dengan e-planning. Ketua KPK itu menyarankan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan terutama supaya misalkan Dirjen Anggaran dan Deputi Pembiayaan Bappenas bisa duduk bareng untuk membuat bisnis proses yang tujuannya supaya segera terwujud yang namanya e-planning, e-budgeting ini. Disamping itu juga Agoes menggarisbawahi sistem e-planning dan e-budgeting berikutnya harus terintegrasi juga dengan sistem e-procurement. "Kami sangat berharap sebetulnya di dalam e-proc yang akan datang, mestinya ini juga kesempatan untuk mengembangkan industri kita. Salah satu yang bisa kita tiru misalnya pengamanan Korea yang mengembangkan VPS mulai tahun 49, sebelum perang Korea mulai," terang Agoes. Kemudian di dalam fokus yang ketiga kami menggarisbawahi mengenai penegakan hukum. Ketua KPK mengingatkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tiga surveyor atau 3 lembaga yang membawa IPK itu ke arah yang nilainya rendah itu adalah terkait dengan penegakan hukum. Terakhir mengenai reformasi birokrasi, Agoes betul-betul berharap tidak ada penambahan organisasi baru. Kalaupun ada itu sebetulnya ia mengambil contoh kalau ada 911 di Amerika Serikat (AS) kemudian perlu dibentuk homeline security. Bukan menciptakan organisasi baru, lanjut Agoes, tetapi yang ada kemudian digabungkan. "Jadi homeline security itu gabungan dari imigrasi, customs and border protection dan kemudian postguard digabungkan menjadi satu. Mari kita lihat kalau memang kita perlu mengefektifkan kerja kita mungkin organisasi yang ada dievaluasi kemudian digabungkan akan menjadi salah satu cara yang lebih baik," pungkas Agoes. (Setkab) |
| Jokowi Resmikan PIM Muara Baru, Nilai Jadi Contoh di Provinsi Lain Posted: 17 Mar 2019 03:25 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta Utara, yang merupakan pasar ikan modern pertama di Indonesia, Rabu (3/3) malam.Presiden menjelaskan, dirinya tidak sekali dua kali ini mengunjungi Pasar Ikan Muara Baru. Ia menyebutkan, dulu yang jelas bau, sangat becek, tidak bisa pakai sepatu bisa pakai sepatu seperti saat peresmian itu, di dalam pasti tidak nyaman, namun sekarang sudah menjadi bangunan yang super modern. "Ya memang ini sebetulnya pasar ikan modern ke depan untuk seluruh provinsi, ini dipakai sebagai contoh nantinya pembangunan di provinsi-provinsi yang lain, termasuk fasilitas di dalamnya," kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden, fasilitas foodcourt, cool storage, untuk sanitasinya, di dalam PIM Muara Baru itu semuanya standar yang memang diambil standar internasional. Tapi yang paling penting memang berubah budaya. "Saya nanti mau minta ke Bu Susi semua pedagang pasar pakai seragam setiap hari harus pakai seragam biar kelihatan bersihnya," ungkap Presiden Jokowi. PIM Muara Baru itu, itu Presiden, tidak perlu perencanaan yang panjang. Menurut Presiden, Juli 2016, ia memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar membangun pasar ikan modern yang bersih seperti yang ada di Tokyo, Jepang, yakni Tsukiji. "Jawaban Bu Menteri bisa. Ya, cepat kerjakan. Bangun," ungkap Presiden Jokowi. Presiden mengakui jika PIM Muara Baru itu akan menjadi contoh pembangunan pasar ikan modern di tempat lain. "Kita lihat nanti dalam hari-hari biasa seperti apa kan kelihatan, ya disesuaikanlah dengan kebiasaan budaya kita, tapi ini udah bangunan yang cakep," ujarnya. Dalam siaran persnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan, bangunan PIM Muara Baru seluas 2 Ha dibangun di atas lahan sekitar 4,15 Ha dengan anggaran sebesar Rp150,69 miliar. PIM ini dibangun dengan sistem design and built oleh pelaksana PT Pembangunan Perumahan dan Manajemen Kontruksi PT Fajar Nusa Consultans. PIM Muara Baru ini dapat menjadi sentra perikanan nasional yang strategis mengingat banyaknya ikan yang diperjualbelikan di pasar existing Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Muara Baru. Tampak hadir dalam peresmian itu antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Setkab) |
| Gubernur Olly Hadiri Ibadah Syukur HUT ke-52 GMIM Eben Haezer Bumi Beringin Posted: 17 Mar 2019 03:00 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Olly Hadiri Ibadah Syukur HUT ke-52 GMIM Eben Haezer Bumi Beringin. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE didampingi Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS menghadiri ibadah syukur HUT ke-52 serta pentahbisan dan peresmian pastori Jemaat GMIM Eben Haezer Bumi Beringin Manado, Minggu (17/3/2019) pagi. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Olly Hadiri Ibadah Syukur HUT ke-52 GMIM Eben Haezer Bumi Beringin . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Forum Lintas Iman Yogyakarta Kecam Penembakan Masjid di Selandia Baru Posted: 17 Mar 2019 02:10 AM PDT  YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Pada Sabtu (16/3), perwakilan sejumlah komunitas lintas iman di Yogyakarta melakukan aksi solidaritas terhadap para korban tragedi penembakan di 2 masjid di Christchurch Selandia Baru yang menewaskan 49 orang dan melukai puluhan lainnya termasuk WNI.Aksi sebenarnya dipersiapkan pada Jumat malam (15/3) di Tugu Pal Putih tetapi karena hujan deras sepanjang malam maka acara tersebut diundur hari Sabtu (16/3). Timutius Apriyanto, Sekretaris Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY melalui pernyataan masyarakat lintas iman, menyebut bahwa penembakan tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang melukai persaudaraan sejati umat beriman di seluruh dunia. FPUB menyerukan persaudaraan lintas iman agar diperkuat, serta menghadapi tragedi itu dengan rasa damai. "(FPUB) Mengecam keras tindakan kekerasan ekstrim yang telah terjadi di Selandia Baru sebagai sebuah tragedi kemanusiaan dan aksi teror," kata Timurtius menegaskan. "Mari berbela rasa dan bersatu dalam solidaritas terhadap para keluarga korban, serta berdoa agar para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Serta mengajak seluruh umat beriman di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di seluruh dunia untuk mempererat persaudaraan lintas iman dalam menanggapi kejadian tersebut dengan hati yang damai," tambahnya. FPUB DIY juga mengimbau pemerintah RI mengambil langkah konkrit dan proaktif berkaitan dengan kejadian tersebut. Sementara itu, Timotius Apriyanto sebagai ketua Aliansi Jogja Sehati mengajak seluruh umat berdoa bagi para korban dan keluarganya. "Mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat sipil secara luas dan seluruh organisasi keumatan untuk berdoa bagi para keluarga korban agar diberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi musibah kita bersama ini," ujar Timutius. "Aksi solidaritas bersama perlu kita galang secara damai tanpa kekerasan dalam semangat menjaga persaudaraan sejati sesama insan." Kyai Abdul Muhaimin, Pimpinan Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat mengajak komunitas global juga mengecam keras tindakan teror tersebut. "Kalau negara kita jelas sudah melakukan reaksi keras. Nah, kini kita perlu juga mengajak elemen-elemen damai untuk bersikap obyektif dan proporsional merespon kejadian yang melukai rasa kemanusiaan, spiritualitas serta ajaran-ajaran agama itu. Komunitas global juga harus bersuara keras terhadap orang-orang yang memiliki aspirasi keras yang sama seperti Brenton Tarrant," kata Kyai Abdul Muhaimin menegaskan. Berkaitan dengan penembakan 2 masjid di Christchurch Selandia Baru, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta turut menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan pelaku penyerangan. Salah satu alumni ISI, Zulfirman Syah, menjadi korban luka serius pada insiden tersebut. Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ISI, Drs. Anusapati, M.F.A menyatakan, apapun motif dan alasannya,penyerangan tersebut adalah perbuatan biadab dan pengecut. Anusapati juga berharap Zulfirman segera sembuh. "Ya, kami sendiri dari ISI sangat prihatin. Kan dia sedang melaksanakan ibadah dengan anaknya yang baru berumur 3 tahun saja kurang. Kami mengutuk tindakan biadab dan pengecut itu, ya," ujar Anusapati. "Tentu saja kami berdoa mengharapkan kesembuhan Zul dan juga kami doakan semua korban yang lain, yang tewas semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa," kata Anusapati menambahkan. Pada Sabtu malam, di masjid Al-Muhtar ISI Yogyakarta juga digelar Doa Bersama untuk para korban terorisme di Selandia Baru. (VOA) |
| Inspektorat Malut audit kinerja SKPD Posted: 17 Mar 2019 01:30 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Inspektorat Malut audit kinerja SKPD. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) berencana melakukan audit kinerja pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna mengetahui tingkat keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakannya.Inspektur Provinsi ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Inspektorat Malut audit kinerja SKPD . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pengda Hapkido Maluku dilantik di Ambon Posted: 17 Mar 2019 01:00 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pengda Hapkido Maluku dilantik di Ambon. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Vincentius Yoyok Suryadi selaku pendiri cabang olah raga bela diri Shin Son Hapkido di Indonesia melantik kepengurusan daerah Maluku periode 2019-2023 yang diketuai Roy Manuhuttu."Saya berharap olah raga ini bisa ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pengda Hapkido Maluku dilantik di Ambon . Silahkan membaca berita lainnya. |
| 70 Orang Jadi Korban Meninggal Dunia Banjir Bandang di Sentani Posted: 17 Mar 2019 12:20 AM PDT  SENTANI, LELEMUKU.COM - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam)/ XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan korban bencana banjir bandang di Distrik Sentani dan Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua pada Minggu (17/3) meningkat menjadi 70 orang."Update terbaru korban yang ada di RS Marthen Indey dan RS Bhayangkara Jayapura sudah 70 orang," kata Kapendam dalam pernyataan singkatnya. Kapendam menyatakan, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Papua melalui tim forensi saat ini masih melakukan identifikasi kepada para korban.  Sebelumnya hujan deras pada Sabtu (16/3) pukul 21.30 WIT.yang mengguyur daerah Jayapura dan menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Jayapura. Akibatnya 9 kelurahan di Sentani diterjang banjir bandang yaitu Kelurahan Barnabas Marweri, Piter Pangkatana, Kristian Pangakatan, Didimus Pangkatana, Andi Pangkatana, Yonasmanuri, Yulianus Pangkatana, Nelson Pangkatan, dan Nesmanuri. Banjir masuk ke rumah-rumah warga dan rumah sakit. Jalan berubah menjadi aliran permukaan yang deras.Evakuasi dan pendataan oleh BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, SKPD, relawan dan relawan melakukan evakuasi warga di tempat yang aman. Sebagian daerah masih terendam banjir. Jalan Tabita di Sentani terendam banjir dan tidak dapat dilalui. Warga Kemiri sudah mengungsi ke daerah Gunung Merah yang lebih tinggi. Beberapa daerah lain juga terendam banjir seperti di Pasar Baru, BTN Gajah Mada dan lainnya. Banjir juga masuk ke beberapa ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari Sentani, RS Dian Harapan Waena, RS Bhayangkara Kotaraja dan RS Marthen Indey Jayapura. (Albert Batlayeri) |
| Tinjau Lokasi Ledakan Bom Sibolga, Presiden Jokowi Beri Bantuan Pembangunan Rumah Warga Posted: 17 Mar 2019 12:18 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Tinjau Lokasi Ledakan Bom Sibolga, Presiden Jokowi Beri Bantuan Pembangunan Rumah Warga. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau lokasi ledakan bom bunuh diri di Sibolga, Sumut, Minggu (17/3) siang. (Foto: OJI/Humas) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terkejut dengan terjadinya ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh Solimah, istri terduga teroris Husain alias Abu Hamzah, di Kecamatan Sibolga Sambas, Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (13/3) lalu. Sibolga selama ini dikenal sebagai kota yang damai tidak ada perpecahan, tidak ada saling menghujat, kota berbilang tahun. Sehingga hubungan antar umat beragama sangat baik, rukun terus," kata Presiden Jokowi saat bersama Ibu Negara Iriana, meninjau lokasi dan memberikan bantuan kepada korban ledakan bom di Sibolga, Minggu (17/3) siang. Ke depan, Presiden menekankan, yang harus dijalin adalah rasa persaudaraan karena warga di Indonesia memang berbeda-beda suku, agama, dan tradisi. Ia menyebutkan, ada 1.100 bahasa daerah yang ada di tanah air. Beri Bantuan Rp1,4 Miliar Menurut Presiden, saat ini yang paling penting adalah segera memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat aksi bom bunuh diri itu agar segera bisa ditempati kembali oleh para penghuninya. "Saya perintahkan Menteri Sosial datang hari ini. Tetapi untuk siang hari ini saya sedikit memberikan bantuan," kata Presiden seraya memerintahkan agar Dandim, Kodim, dan Korem untuk membantu warga. Besaran bantuan yang diberikan, menurut Presiden, seluruhnya berjumlah Rp1.451.000.000,00. Dengan rincian bantuan untuk yang rumahnya mengalami rusak berat 25 juta, sedang Rp5 juta, dan ringan Rp3 juta. Sementara itu, Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk menyampaikan bahwa akibat dari ledakan bom ini sebanyak 171 Kepala Keluarga (KK) yang mengalami dampak kerusakan baik berat, sedang, dan ringan serta 151 rumah hancur. Turut hadir mendampingi Presiden dalam kunjungan kali ini, KSP Moeldoko, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk. (EN/OJI/ES)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tinjau Lokasi Ledakan Bom Sibolga, Presiden Jokowi Beri Bantuan Pembangunan Rumah Warga . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Dekati Nasabah Milenial, Pegadaian Buka Gade Cafe Posted: 17 Mar 2019 12:07 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Dekati Nasabah Milenial, Pegadaian Buka Gade Cafe. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Ambon, PPID – Upaya pendekatan terhadap generasi milenial terus dilakukan berbagai institusi. Hal yang sama dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kota Ambon, dengan membuka cafe yang dinamai The Gade Coffee And Gold. Cafe yang berlokasi disamping Kantor Pegadaian Kota Ambon dikawasan jalan W.R.Supratman tersebut resmi dibuka, Sabtu (16/3), oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G.Latuheru. Dalam acara peresmian tersebut, Sekkot memberikan apresiasi kepada pihak Pegadaian yang secara tidak langsung membantu Pemerintah Kota Ambon dalam menyediakan sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya kaum milenial. "Pemerintah memberikan apresiasi kepada PT.Pegadaian yang sudah berinovasi dengan mendirikan Gade Cafe. Secara tidak langsung, Gade Coffee and Gold akan menjadi salah satu tempat bagi generasi muda kota ini untuk berdiskusi, transfer knowledge, serta hal-hal positif lainnya yang bersifat produktif," Ungkap Sekkot. Selain itu, Lanjut Sekkot, keberadaan Cafe ini juga membantu membangun harmonisasi sosial dikalangan masyarakat. "Dengan adanya kegiatan positif yang bersifat produktif, akan meminimalisir aktivitas-aktivitas negatif masyarakat yang merusak diri sendiri, keluarga maupun masyarakat lainnya," Terang Sekkot. Sementara itu, Pimpinan Wilayah PT.Pegadaian Kanwil VI Makassar, Alim Sutiono menambahkan, dengan diresmikannya Gade Coffee and Gold Kota Ambon, kini Outlet tersebut sudah tersebar di 32 Kota di Indonesia. Dijelaskan, Gade Cafe adalah inovasi Pegadaian untuk mendekati kaum milenial untuk mengedukasi bahwasanya Pegadaian bukan hanya tempat untuk menggadai benda saja, namun juga merupakan upaya meningkatkan jumlah nasabah muda usia produktif. Ditambahkan, Bertepatan dengan diresmikannya Gade Cafe, Pegadaian juga meluncurkan sebuah produk, yaitu Pegadaian Digital Service (PDS). "Produk PDS bertujuan untuk memperkenalkan Pegadaian serta produk-produk didalamnya kepada masyarakat, terlebih khusus kepada kaum milenial yang sudah terbiasa dengan era digitalisasi," Akunya. -MCAMBON,MP- Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dekati Nasabah Milenial, Pegadaian Buka Gade Cafe . Silahkan membaca berita lainnya. |
| LONGSOR AMPERA, 7 ORANG MENINGGAL DAN 5 LUKA-LUKA Posted: 16 Mar 2019 11:27 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul LONGSOR AMPERA, 7 ORANG MENINGGAL DAN 5 LUKA-LUKA. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. JAYAPURAKOTA – Wakil Wali Kota Jayapura Ir H Rustan Saru, MM meninjau proses evakuasi tanah longsor di Amepra oleh personel TNI-Polri, Satpol PP Kota Jayapura, BPBD Kota Jayapura, Dinas Sosial Kota Jayapura dan sejumlah warga. "Longsor yang disebabkan hujan deras yang cukup lama menimbulkan 7 orang korban jiwa, meliputi suami-isteri dan satu anak, lalu satu orang ibu dan tiga anak. Pemerintah Kota Jayapura sangat berduka cita dan himbau warga untuk terus waspada saat hujan deras agar segera mengungsi," kata Wakil Wali Kota meninjau evakuasi korban tanah longsor di pasar Ampera Kelurahan Numbay, Minggu 17 Maret 2019. Berdasarkan penuturan Kasatpol PP Kota Jayapura Kompol Muhsin Ningkeula, SH, MSi, tanah longsor terjadi pukul 00.30 saat warga sedang terlelap. Akibatnya 7 orang ditemukan meninggal dan 5 orang luka-luka. Pemerintah Kota Jayapura merespon peristiwa tersebut akan segera membangun rip-rap guna menanggulangi longsoran agar tak meluas. Kapolresta Jayapura AKBP Gustav R Urbinas, SH, SIK menjelaskan proses evakuasi tahap awal dilakukan pada pukul 01.00 WIT. Evakuasi tersebut membuahkan hasil dengan ditemukannya 4 orang korban meninggal yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anaknya, dan 2 korban luka-luka. "Evakuasi tahap kedua ditemukan 2 korban meninggal yakni seorang ibu dan anak. Total korban luka-luka ada 5 orang dan total korban meninggal sebanyak 7 orang," katanya. Korban luka-luka segera dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Marthen Indey di Aryoko. Sementara korban meninggal dunia disemayamkan di Masjid Raya Baiturahim Kloofkamp, untuk dimakamkan di TPU Muslim Waena. Polres Jayapura Kota nantinya akan memberlakukan pengalihan arus pasca bencana tanah longsor, yakni dengan memberlakukan lajur di tepian dekat saluran air. Lajur dekat tebing akan ditutup sementara guna menghindari longsoran susulan akibat beban kendaraan. "Pemberlakuan satu jalur di tanjakan Kalam Kudus hanya di lajur kiri dekat selokan dan akan ditutup jalur yang mendekati tebing longsor, sistem satu jalur dari arah Polimak menuju kota, kendaraan yang hendak menuju Polimak dari arah kota harus memutar ke arah pelabuhan," katanya Kapolresta Jayapura. (HUMAS)
Humas Setda Kota Jayapura The post LONGSOR AMPERA, 7 ORANG MENINGGAL DAN 5 LUKA-LUKA appeared first on Humas Pemerintah Kota Jayapura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang LONGSOR AMPERA, 7 ORANG MENINGGAL DAN 5 LUKA-LUKA . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Budi Setiawan Minta Masyarakat Tidak Terjebak Kubangan Hoaks Posted: 16 Mar 2019 11:00 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Budi Setiawan meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terjebak dalam kubangan hoaks yang saat ini memang tengah merajalela di kalangan masyarakat Indonesia."Hoax masih dianggap salah satu cara ampuh untuk mencari dukungan dan merusak suara lawan, dinamika politik dalam negeri menjelang PEMILU 2019 yang terdapat dua pasang calon presiden dan wakil presiden dengan persaingan yang ketat membuat segala cara dipakai termasuk HOAX dan fitnah," jelas Brigjen Pol. Budi Setyawan dalam diskusi bertemakan "Implikasi dan Konsekuensi Bahaya Kampanye Menggunakan Hoax Pada Pemilu 2019" yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat dengan jumlah pengguna internet mencapai 137 Juta orang atau sekitar 51 % Jumlah penduduk Indonesia dan aktif bermediasisial sekitar 49 % ini anggka yg luar biasa besarnya serta menjadi Salah satu yang menjadi perhatian sangat penting saat ini adalah pemanfaatan sosial media yg digunakan utk penyebaran hoax, black campaign, ujaran kebencian dan politisasi SARA. Karo Multimedia Divisi Humas Polri mengatakan Pembuat dan penyebar HOAX akan menghadapi konsekuensi Hukum Pidana jika terpenuhi unsur-unsurnya, selain itu akan menerima sanksi sosial akibat perbuatannya. "Dalam konteks stabilitas kamtibmas, sebaran fitnah dan HOAX berakibat tidak stabilnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berimbas kepada terhambatnya pembangunan nasional,"terang Jenderal bintang satu Salah satu trik yang bisa disampikan olehnya kepada publik agar terhindar dari hoaks, adalah kewaspadaan setiap menerima informasi apalagi yang belum jelas kebenaran dan sumbernya. "Pesan saya kepada para pengguna sosmed adalah jangan mudah emosi. Pilah dan pilih informasi. Dan yang paling penting adalah saring sebelum sharing," tuturnya. Jenderal bintang satu tersebut mengharapkan semua pihak untuk saling menjaga agar media sosial sebagai platform digital bebas dari konten hoaks dan berita bohong. "Harapannya kami dari Kepolisian, siapapun tidak terjebak dalam persoalan hoaks. Pengennya ya masyarakat aman, tentram, dan nyaman ," tutup Brigjen Pol Budi Setiawan, M.M. (HumasPolri) |
| Pemprov anggarkan Rp1,8 miliar untuk STQ Posted: 16 Mar 2019 11:00 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemprov anggarkan Rp1,8 miliar untuk STQ. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menganggarkan dana untuk Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat provinsi itu yang dijadwalkan digelar 28 Maret 2019 nanti melalui APBD tahun ini sebesar Rp1,8 miliar.Plt Kepala Biro ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov anggarkan Rp1,8 miliar untuk STQ . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Sub Kontraktor Freeport Didorong Bayar Pajak Ke Pemprov Papua Posted: 16 Mar 2019 10:45 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mendorong seluruh sub kontraktor PT. Freeport Indonesia (PTFI), agar membayar pajak ke bumi cenderawasih."Selama ini sub kontraktor Freeport lebih banyak bayar pajak ke Jakarta atau dimana mereka berasal. Makanya kita usulkan mereka bayar ke Papua, dimana tempat mereka berusaha." "Hal ini memang sudah saya dorong juga sejak masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah lima tahun lalu. Hanya saja sampai hari ini tidak berjalan dengan baik," terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun di Jayapura, baru-baru ini. Untuk itu, sambung Ridwan, dia menyarankan kepada pemerintah pusat agar ikut mendorong supaya sub kontraktor Freeport, tidak hanya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tetapi juga mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). "Sebab kalau sub kontraktor yang bekerjat di Freeport tidak memiliki NPWPD, mereka nanti bayar pajaknya ke luar Papua." "Makanya perlu ada pengurusan NPWPD supaya pajak masuk ke Papua bukan ke daerah asal mereka," katanya Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Papua John Nahumury mendesak pemerintah pusat agar dapat memberi kewenangan bagi daerah, untuk melakukan pungutan pajak bagi pengusaha bidang perkebunan yang beroperasi di bumi cenderawasih. Ia katakan, semestinya ada keadilan sebab untuk bidang sumber daya mineral (pertambangan), pemerintah provinsi diberi kewenangan menarik pajak. Sementara pada bidang perkebunan tak mendapat apa-apa. "Banyak pekerjaan (perkebunan) di Papua yang dikelola semua dari pusat. Akibatnya mereka tidak membayar pajak ke Pemprov Papua, tapi langsung ke pusat. Ini juga karena perusahaan tidak punya NPWP Papua. Tapi langsung diterbitkan pusat," ujar ia. Oleh karenanya, dengan kewenangan UU Otsus, pihaknya bersama instansi terkait akan menyurat kepada pemerintah pusat, guna menuntut keadilan itu. (DiskominfoPapua) |
| Presiden Jokowi Ingin Pelabuhan Sibolga Jadi Pelabuhan Ekspor CPO Posted: 16 Mar 2019 10:37 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Presiden Jokowi Ingin Pelabuhan Sibolga Jadi Pelabuhan Ekspor CPO. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi meninjau Pelabuhan Sambas di Sibolga, Sumut, usai peresmian penataan dan pembangunan pelabuhan tersebut Minggu (17/3) pagi. (Foto: OJI/Humas) Usai penataan dan pengembangan Pelabuhan Sambas, di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), pemerintah akan melengkapinya dengan pembangunan terminal khusus dan storage agar nantinya dari pelabuhan ini akan bisa dilakukan ekspor langsung minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil, CPO). "Tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini bisa nanti ekspor langsung untuk CPO. Ini juga nanti baru dikerjakan, baru dikalkulasi, akan ada terminal, storage, di sini sehingga pelabuhan Sibolga benar-benar memberikan peningkatan ekonomi yang baik kepada kawasan sekitar karena kalau CPO di sini akan ada, ada terminal storage-nya," kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan penataan dan pengembangan Pelabuhan Sambas, Sibolga, Minggu (17/3) pagi. Presiden berharap, nantinya ekspor CPO dari Aceh bagian Selatan, kemudian di Tapanuli Selatan ditarik ke Sibolga karena lebih dekat daripada harus lewat darat yang menempuh perjalanan selama 10 – 12 jam. Saat ini, lanjut Presiden, pemerintah sedang melakukan kalkulasi mengenai pembangunan terminal khusus CPS itu. Namun ia mengisyaratkan, biasanya realisasi pembangunan tersebut maksimal 2 (dua) tahunan. Menurut Presiden, penataan dan pengembangan Pelabuhan Sambas, Sibolga itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kembali pelabuhan-pelabuhan di pantai barat yang dulunya pelabuhan yang sangat strategis, maupun pelabuhan transportasi logistik, barang dan jasa yang pernah ada dalam sejarah kita. Ia mengingatkan, Pelabuhan Sibolga ini memang sudah lama sekali tidak kita urus padahal Kota Sibolga sendiri sudah berusia 319 tahun. "Ini pelabuhan yang juga sudah lama sekali, sudah ratusan tahun sehingga kita melakukan pengembangam dan penataan kembali," ujarnya. (EN/OJI/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Presiden Jokowi Ingin Pelabuhan Sibolga Jadi Pelabuhan Ekspor CPO . Silahkan membaca berita lainnya. |
| WWF Klaim Papua Masih Miliki Tutupan Hutan Luas Posted: 16 Mar 2019 10:25 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Program Papua mengklaim bumi cenderawasih masih memiliki tutupan hutan luas yang dapat berkontribusi aktif terhadap peningkatkan emisi CO2, khususnya yang berasal dari perubahan tutupan lahan (land use change).Tak sampai disitu, Direktur WWF Indonesia Program Papua, Benja Victor Mambai menyebut Provinsi Papua dengan luas 31.406.664 hektar, merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan hutan alam luas di antara anggota Governor Climate Forum (GCF). "Intinya kalau kita lihat perubahan penggunaan lahan hingga kini masih menjadi penyebab emisi CO2 terbanyak, termasuk di Bumi Cenderawasih." "Maanya, sektor berbasis lahan telah ditetapkan sebagai prioritas untuk memenuhi target pengurangan emosi emisi nasional," ucap ia di Jayapura, dalam rilisnya kemarin. Masih dikatakan, Provinsi Papua saat ini menghadapi banyak tantangan dalam tata kelola hutan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar. Sehingga upaya pembangunan rendah emisi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. "Makanya kemarin Komisi Daerah (KOMDA) Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (PIPB) Provinsi Papua bermitra dengan WWF Indonesia, sepakat bahwa dua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayahnya akan menjadi proyek percontohan persiapan untuk pembangunan yurisdiksi rendah karbon (emisi) yakni Biak Numfor-Supiori dan Yapen." "Program ini dinilai bisa sekaligus memberi ruang dalam mengakomodir nilai-nilai budaya orang Papua dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan." "Selain itu, kondisi daerah aliran sungai, sosial, budaya dan ekonomi serta lembaga adat, termasuk hukum adat serta batas wilayah adat juga menjadi pertimbangan karakteristik," tuntasnya. (DiskominfoPapua) |
| Resmi RKB, Walikota Himbau Tingkatkan Kualitas Didik Posted: 16 Mar 2019 10:16 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Resmi RKB, Walikota Himbau Tingkatkan Kualitas Didik. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Ambon,PPID – Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menghimbau para peserta didik untuk lebih meningkatkan kualitas didiknya dalam mewujudkan Ambon yang Cerdas. Hal tersebut disampaikan Walikota saat meresmikan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri 2 Ambon, Sabtu (17/3). Ambon Cerdas adalah salah satu program utama Pemerintah Kota Ambon yang merupakan sebuah rumusan strategis yang ditetapkan untuk meningkatkan sarana prasarana serta kualitas SDM di Kota ini. Walikota menjelaskan, untuk dapat bersaing dengan Kota lain adalah melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Letak Kota Ambon sangat jauh dari Ibukota dan Pusat Kebijakan Nasional. Hal yang memungkinkan kita untuk bersaing dengan kota-kota lain bahkan negara lain adalah melalui kecerdasan masyarakatnya lewat peningkatan kualitas pendidikan," Jelas Walikota. Saat ini, Lanjut Walikota, lewat usaha dan kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi), Kota Ambon masuk dalam 100 Kota Menuju Smart City. "Smart City dalam hal ini berbicara tentang teknologi. Yang menggerakkan teknologi adalah manusia lewat kecerdasan yang dimiliki, yang mencerdaskan manusianya adalah melalui pendidikan," Tutur Walikota. Keberadaan RKB representatif yang didanai lewat APBN 2018 ini, sambung Walikota, merupakan salah upaya untuk kepentingan pengembangan dan pembinaan anak-anak pada sektor pendidikan. "Pendidikan merupakan salah satu tujuan utama dalam bernegara. Pendidikan yang baik harus dilengkapi dengan kualitas pendidik yang baik, metode belajar yang baik serta sarana prasarana yang baik pula," Ungkapnya.
"Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi sekolah ini, mulai dari Kepala Sekolah, Para Guru dan Pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ambon," Tutupnya. -MCAMBON,MP-. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Resmi RKB, Walikota Himbau Tingkatkan Kualitas Didik . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Resmikan Pelabuhan, Presiden Jokowi: Saatnya Bekerja Agar Ekonomi Sibolga Berkembang Posted: 16 Mar 2019 10:12 PM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Resmikan Pelabuhan, Presiden Jokowi: Saatnya Bekerja Agar Ekonomi Sibolga Berkembang. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menekan tombol sirene tanda peresmian Pelabuhan Sambas, di Sibolga, Sumut, Minggu (17/3) pagi. (Foto: OJI/Humas) Hari keempat kunjungan kerjanya di Sumatra Utara (Sumut), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana melanjutkan acara untuk melakukan peresmian pelabuhan Sambas, Sibolga, Minggu (17/3) pagi. Saat peresmian pelabuhan, Presiden Jokowi menyampaikan tahun 2016 saat berkunjung ke Sibolga jalan dari Pinangsori berlubang. Kemudian, Presiden menyampaikan kepada Menteri PUPR untuk menyelesaikan jalan, dan saat ia melewatinya kembali merasakan mulusnya jalan tersebut. "Saat di perjalanan tadi dibisiki agar runway bandara diperpanjang. Mumpung saat ini ada Menhub saya perintahkan runway diperpanjang," kata Presiden. Pelabuhan Sibolga, menurut Presiden, fungsinya dikembalikan lagi dan dirinya menyambut baik penataan pelabuhan yang saat ini menampung 20 ribu TEuS per tahun, meningkat sangat drastis sekali. Ukuran kapalnya dulu hanya sampai 2 ribu GT sekarang bisa mencapai 6 ribu GT.  Menhub Budi K. Sumadi menyampaikan laporan saat peresmian Pelabuhan Sambas, Sibolga, Sumut, Minggu (17/3) pagi. (Foto: OJI/Humas) Terminal penampung, lanjut Presiden, dahulu hanya berkapasitas 80 orang sekarang sudah bisa menampung 500 orang. Selain itu, desain Pelabuhan Sibolga ini menang sebagai desain pelabuhan terbaik di Asia Pasifik, dan tempat antara kapal dari dan kapal kargonya terpisah sehingga bisa lebih efisien. "Saatnya sekarang bekerja agar agar makin banyak barang dan jasa yang akan menggunakan Pelabuhan Sibolga ini. Infrastruktur siap, kita harus mendorong terus agar ekonomi ini di Sibolga dan sekitarnya menjadi berkembang lagi," tegas Presiden Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi menekan tombol sirine dan penandatanganan prasasti tanda diresmikannya penataan Pelabuhan Sibolga. Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan Pelabuhan Sibolga terletak di pantai barat Sumatra. "Pelabuhan ini rencananya juga akan menjadi tempat berkumpul masyarakat," ujarnya. Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda kali ini, Menhub Budi Karya Sumadi, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, tokoh Sibolga Akbar Tanjung, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk. (EN/OJI/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Resmikan Pelabuhan, Presiden Jokowi: Saatnya Bekerja Agar Ekonomi Sibolga Berkembang . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |