Klemen Tinal Lantik Ridwan Rumasukun Gantikan Hery Dosinaen Sebagai Penjabat Sekda Papua

Klemen Tinal Lantik Ridwan Rumasukun Gantikan Hery Dosinaen Sebagai Penjabat Sekda Papua

Klemen Tinal Lantik Ridwan Rumasukun Gantikan Hery Dosinaen Sebagai Penjabat Sekda Papua

Posted: 08 Apr 2020 03:41 AM PDT

Klemen Tinal Lantik Ridwan Rumasukun Gantikan Hery Dosinaen Sebagai Penjabat Sekda PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melantik Asisten Bidang Umum Ridwan Rumasukun menjadi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, menggantikan Hery Dosinaen.

Hery yang saat ini masih berstatus ASN Pemprov Papua sebelumnya menjabat Sekda selama enam tahun lebih.

Dimana menurut aturan UU, jabatan Sekda hanya dapat diduduki paling lama lima tahun namun dapat diperpanjang sesuai berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan.

"Namun pergantian ini sudah disetujui Presiden dan Menteri Dalam Negeri, sehingga pemerintah provinsi wajib melaksanakan dan mengamankan amanat negara itu," terang Klemen disela-sela pelantikan, di Gedung Negara Dok V Kota Jayapura, Selasa (7/4/2020), yang dihadiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Papua.

Klemen mewakili pemerintahan di Papua, meyampaikan apresiasi atas karya yang sudah dilakukan Hery Dosinaen selama mengabdi di Tanah Papua.

Dirinya berharap kedepan, Hery Dosinaen bisa mendapat kepercayaan sebagai di lingkungan kementerian dan lembaga di Jakarta. "Kami harap beliau bisa jadi Dirjen di pusat, supaya kita bisa lebih mudah berkomunikasi dalam membangun Papua," harapnya.

Hery Dosinaen pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sudah mempercayakan dirinya menjabat Sekda Papua selama 6 tahun 3 bulan.

Ia pun memohon maaf apabila selama kepemimpinan, ada ucapan dan tindakan yang tidak berkenan.

Sementara Penjabat Sekda Papua Ridwan Rumasukan merasa terharu dengan kepercayaan itu. Pihaknya menyatakan siap melaksanakan tugas utama untuk menyiapkan panitia seleksi (Pansel) dalam melakukan penjaringan terhadap sekda definitif.

"Untuk itu, saya mohon dukungan dari seluruh jajaran agar bisa laksanakan amanah ini dengan baik. Sehingga proses pemerintahan di Papua bisa terus berjalan sesuai yang diharapkan," tutup Ridwan. (DiskominfoPapua)

Julius Wiratno Ungkap SKK Migas dan KKKS Tuntaskan 4 Proyek Hulu Migas pada Kuartal I 2020

Posted: 08 Apr 2020 03:41 AM PDT

Julius Wiratno Ungkap SKK Migas dan KKKS Tuntaskan 4 Proyek Hulu Migas pada Kuartal I 2020
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada kuartal pertama tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan empat (4) proyek hulu minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan-kegiatan yang menyerap investasi sekitar US$ 45 juta ini memberikan tambahan produksi gas sekitar 80 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dan menghasilkan listrik 4 MegaWatt (MW).

Ke empat proyek yang berhasil diselesaikan adalah 3 (tiga) proyek gas dan 1 (satu) proyek utilitas. Rinciannya adalah Grati Pressure Lowering yang dilakukan oleh Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd. di Jawa Timur. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan produksi gas sebesar 30 MMscfd. Proyek kedua adalah pengembangan Lapangan gas Randugunting oleh PT PHE Randugunting di Jawa Tengah, yang berpotensi memberikan tambahan produksi 5 MMscfd. Proyek ketiga adalah pengembangan Lapangan gas Buntal-5 oleh Medco E&P Natuna Ltd. di Laut Natuna, memberikan tambahan produksi 45 MMscfd. Terakhir adalah pembangunan Sembakung Power Plant oleh PT Pertamina EP. Pembangkit yang dibangun akan digunakan untuk mendukung operasi hulu migas di wilayah Kalimantan Timur.

"Kami bersyukur empat proyek hulu migas telah dapat direalisasi tepat waktu. Capaian ini merupakan salah satu usaha yang kami lakukan untuk menjaga produksi migas sesuai target," kata Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Sepanjang tahun 2020 direncanakan terdapat 11 proyek hulu migas yang akan onstream. Mayoritas proyek merupakan proyek pengembangan lapangan gas. Jumlah proyek ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya ada 9 proyek.

Keberadaan proyek hulu migas akan memberikan kontribusi pada penambahan produksi migas yang bermuara pada pemasukan negara. Selain itu, proyek-proyek hulu migas juga akan menggerakan sektor ekonomi di daerah dan menciptakan lapangan kerja.

SKK Migas dan KKKS bekerja keras menjaga agar proyek hulu migas yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 dapat direalisasi tepat waktu. Namun menghadapi wabah Covid-19 dan penurunan harga minyak ini, Julius mengaku pihaknya harus duduk bersama dengan KKKS untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan, termasuk mengevaluasi target capaian proyek.

"Hampir semua KKKS  yang kami hubungi meminta akses khusus untuk pekerja dan material yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kami harus membuat perencanaan ulang. Tujuannya agar kegiatan yang kami lakukan memberi manfaat maksimal bagi negara," tambah Julius.

Sejauh ini SKK Migas telah mengindentifikasi beberapa dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap proyek hulu migas, antara lain transportasi material lebih lama, khususnya pengiriman material dari luar negeri, mobilisasi pekerja ke lokasi lebih sulit karena perizinan dan waktu karantina, kegiatan manufaktur peralatan migas untuk proyek tertunda atau lebih lama, persetujuan pengurusan perijinan lebih lama, serta produktivitas engineering dan konstruksi menjadi lebih rendah.

Beberapa upaya yang dilakukan agar proyek kegiatan tetap dapat dilaksanakan, tidak berhenti total. Salah satunya, meminta agar para kepala daerah memberikan privilege terhadap pergerakan manusia dan barang yang dibutuhkan oleh hulu migas, tanpa melanggar kaedah kehati-hatian.

"Dalam menjalankan operasi, kami selalu menjunjung tinggi keselamatan kerja. Oleh karena itu kami juga setuju dengan adanya protocol yang ketat dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Namun demikian kami berharap agar kegiatan lapangan tetap dapat dijalankan walaupun dengan pergerakan yang berkurang tersebut," demikian Julius. (SKKMigas)

Kuartal I Tahun 2020, SKK Migas dan KKKS Rampungkan 4 Proyek

Posted: 08 Apr 2020 03:41 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pada kuartal pertama tahun 2020, SKK Migas dan KKKS telah berhasil menyelesaikan empat (4) proyek hulu minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan-kegiatan yang menyerap investasi sekitar US$ 45 juta ini memberikan tambahan produksi gas sekitar 80 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dan menghasilkan listrik 4 MegaWatt (MW).

Menurut Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih bahwa Ke empat proyek yang berhasil diselesaikan adalah 3 (tiga) proyek gas dan 1 (satu) proyek utilitas. Rinciannya adalah Grati Pressure Lowering yang dilakukan oleh Ophir Indonesia (Sampang) Pty. Ltd. di Jawa Timur. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan produksi gas sebesar 30 MMscfd. Proyek kedua adalah pengembangan Lapangan gas Randugunting oleh PT PHE Randugunting di Jawa Tengah, yang berpotensi memberikan tambahan produksi 5 MMscfd. Proyek ketiga adalah pengembangan Lapangan gas Buntal-5 oleh Medco E&P Natuna Ltd. di Laut Natuna, memberikan tambahan produksi 45 MMscfd. Terakhir adalah pembangunan Sembakung Power Plant oleh PT Pertamina EP. Pembangkit yang dibangun akan digunakan untuk mendukung operasi hulu migas di wilayah Kalimantan Timur.

"Kami bersyukur empat proyek hulu migas telah dapat direalisasi tepat waktu. Capaian ini merupakan salah satu usaha yang kami lakukan untuk menjaga produksi migas sesuai target," kata Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno di Jakarta, Minggu (5/4).

Sepanjang tahun 2020 direncanakan terdapat 11 proyek hulu migas yang akan onstream. Mayoritas proyek merupakan proyek pengembangan lapangan gas. Jumlah proyek ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya ada 9 proyek.

Keberadaan proyek hulu migas akan memberikan kontribusi pada penambahan produksi migas yang bermuara pada pemasukan negara. Selain itu, proyek-proyek hulu migas juga akan menggerakan sektor ekonomi di daerah dan menciptakan lapangan kerja.

SKK Migas dan KKKS bekerja keras menjaga agar proyek hulu migas yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 dapat direalisasi tepat waktu. Namun menghadapi wabah Covid-19 dan penurunan harga minyak ini, Julius mengaku pihaknya harus duduk bersama dengan KKKS untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan, termasuk mengevaluasi target capaian proyek.

"Hampir semua KKKS yang kami hubungi meminta akses khusus untuk pekerja dan material yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kami harus membuat perencanaan ulang. Tujuannya agar kegiatan yang kami lakukan memberi manfaat maksimal bagi negara," tambah Julius.

Sejauh ini SKK Migas telah mengindentifikasi beberapa dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap proyek hulu migas, antara lain transportasi material lebih lama, khususnya pengiriman material dari luar negeri, mobilisasi pekerja ke lokasi lebih sulit karena perizinan dan waktu karantina, kegiatan manufaktur peralatan migas untuk proyek tertunda atau lebih lama, persetujuan pengurusan perijinan lebih lama, serta produktivitas engineering dan konstruksi menjadi lebih rendah.

Beberapa upaya yang dilakukan agar proyek kegiatan tetap dapat dilaksanakan, tidak berhenti total. Salah satunya, meminta agar para kepala daerah memberikan privilege terhadap pergerakan manusia dan barang yang dibutuhkan oleh hulu migas, tanpa melanggar kaedah kehati-hatian.

"Dalam menjalankan operasi, kami selalu menjunjung tinggi keselamatan kerja. Oleh karena itu kami juga setuju dengan adanya protocol yang ketat dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Namun demikian kami berharap agar kegiatan lapangan tetap dapat dijalankan walaupun dengan pergerakan yang berkurang tersebut," tutup Julius. (Laura Sobuber)

Klemen Tinal Maklumi Undurnya Pelaksanaan PON XX 2020

Posted: 08 Apr 2020 03:41 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal memaklumi wacana pemerintah pusat yang ingin memundurkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Bumi Cenderawasih.⠀
⠀
Ia menyebut iven empat tahunan itu, merupakan agenda nasional yang menjadi wewenang pemerintah pusat sepenuhnya. Sementara Pemerintah Provinsi Papua hanya dipercayakan sebagai tempat atau tuan rumah penyelenggaraan PON.⠀
⠀
"Artinya, PON itu gawenya atau hajatan negara yang mana Papua jadi tuan rumah. Jadi terserah (negara) mau bilang mulai silahkan, mundur juga tidak ada masalah. (Keputusan) itu tergantung negara," terang ia. ⠀
⠀
Kendati demikian, Klemen memastikan Pemprov Papua sudah sangat siap jika PON tetap dilaksanakan sesuai jadwal sebelumnya. ⠀
⠀
Dimana seluruh venue yang dibangun dari APBD Provinsi Papua, sudah rampung (100 persen pengerjaan) pada Maret 2020 lalu. ⠀
⠀
"Tinggal venue yang dibangun dari APBN yang menurut target selesai Juni 2020 mendatang, mungkin agak molor sedikit". ⠀
"Intinya saya yakin pemerintah pusat bakal memutuskan dengan bijaksana dan yang terbaik untuk PON. Sebab ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Namun sekali lagi kami Papua sebagai pasti tuan rumah selalu siap," tegasnya.⠀
⠀
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto di Jakarta membuka mewacanakan penundaan pelaksaan PON jika pandemi Covid-19 masih belum mereda hingga Juli mendatang.⠀
⠀
"Karena bila Juli pandemi itu berakhir, masih harus ada masa recovery yang bisa sampai Desember. Sehingga PON Papua yang diadakan pada 20 Oktober 2020 bisa jadi tak terlaksana," kata ia. (DiskominfoPapua)

Dengar Arahan Beberapa Menteri, Rahim Odeyani dan Yanto Asri Lakukan Video Conference

Posted: 07 Apr 2020 09:41 PM PDT

WEDA, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani bersama Sekretaris Daerah Yanto M. Asri didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, melakukan Video Confrence dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Menteri KKP Irjen Pol Antam Novambar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
Menteri BUMN Erich Tohir, Kepala BKPM Bahlil La Hadalia, Ketua Apindo, Ketua Kadin, ketua HIPMI, Bupati/Wakil, Sekda, Walikota Se-Indonesia.

Vicon dilaksanakan di Ruang kerja Wakil Bupati Halmahera Tengah pada Selasa (07/04/2020) guna mendengar arahan terkait Video Confrence.

Dalam Vicon Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengimbau kepada seluruh bupati agar pangan tidak boleh di lock karena merupakan kehidupan orang banyak. Sementara Menteri Tenaga Kerja menyampaikan bahwa dalam Krisis Covid19 Melibatkan 7 BLK memproduksi masker yang ada di beberapa propinsi.
Menteri BKPM mengeluarkan kebijakan Melonggarkan segala bentuk perizinan yg berhubungan dengan kebutuhan kesehatan dan menghimbau agar Hati-hati dalam membuat APD terutama memyangkut material (bahan). Dan untuk Realisasi investasi.
Butuh kerjasama pusat, propinsi daerah dan pengusaha.

Turut mendampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Dalam Vicon Asisten Bidang Administrasi Said M. Yastab, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Hakany Husain, kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Ridwan Salidin, Sekretaris Bapelibangda Mufty Murhum, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Yusmar Ohorella. (HumasHalteng)

Petrus Fatlolon Bebaskan Tagihan Pelanggan PDAM di Tanimbar

Posted: 07 Apr 2020 09:41 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan tagihan rekening air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat ekonomi lemah, pasca merebaknya bencana non alam Pandemi global penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Tanimbar, Nomor 694/32-Tahun/2020 tentang pembebasan tagihan rekening air pelanggan PDAM yang ditujukkan kepada seluruh pelanggan PDAM di Saumlaki.

Dijelaskan dalam isi surat edaran tersebut, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan bantuan operasional kepada PDAM untuk membebaskan tagihan rekening air pelanggan PDAM dengan kategori K1 dan K2 selama dua bulan yang terhitung dari bulan April atau pemakaian air bulan Maret dan tagihan bulan Mei atau pemakaian air bulan April pada seluruh wilayah kerja PDAM Kepulauan Tanimbar.

"Ini merupakan salah satu solusi dari penanganan dampak ekonomi pandemi Covid," tandas Bupati Fatlolon. (Laura Sobuber)

Polda Maluku Masih Tunggu Hasil Lab 16 Calon Perwira Setukpa Lemdikpol Sukabumi

Posted: 07 Apr 2020 09:41 PM PDT

Polda Maluku Masih Tunggu Hasil Lab 16 Calon Perwira Setukpa Lemdikpol SukabumiAMBON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyatakan status kesehatan 16 calon perwira terkait Corona Virus atau COVID-19 masih menunggu hasil laboratorium dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku Mohamad Rum Ohoirat dalam rilis media pada Rabu (08/04/2020) mengatakan bahwa ke 16 calon perwira Polda Maluku saat ini sedang menjalani karantina di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku di Passo, Kota Ambon selama 9 hari.

"Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan para calon perwira dalam keadaan sehat dan bugar, tidak ada keluhan apapun," jelas dia.

Ia menyatakan pada Selasa (07/04/2020) ke 16 calon perwira tersebut telah mengikuti proses pengambilan sampel uji atau Swab dan selanjutnya dikirim ke Laboratorium Kemenkes RI untuk diteliti lebih lanjut.

"Sampai saat ini hasilnya belum keluar, untuk itu diharapkan semua bersabar menunggu hasil tersebut," ucapnya.

Ohourat mengatakan sampai dengan saat ini untuk mengetahui seseorang terpapar virus corona atau tidak hanya melalui metode tes PCR.

Para perwira merupakan bagian dari 300 calon perwira yang dinyatakan positif usai mengikuti Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Polri (Setukpa Lemdikpol) di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Mereka tergabung dengan 1.550 siswa.

Dalam rapid test atau tes cepat yang dilakukan kepada 1.550 siswa itu setelah ada seorang siswa yang mengeluh sakit demam berdarah dengue (DBD). Hasil rapid test menunjukkan sebanyak 300 siswa positif Covid-19. Para siswa kemudian dikembalikan ke masing-masing polda.

Selanjutnya Tim kesehatan Maluku dan bidang dokter kesehatan Polda Maluku melakukan tes cepat atau rapid test untuk enam belas calon perwira yang dikarantina. Setelah dilakukan pengujian, 4 calon polri dinyatakan negatif dan 12 dinyatakan positif virus corona. Mereka selanjutnya menjalani karantina guna mengetahui hasil utuh dari kondisi kesehatan mereka. (Albert Batlayeri)

Cegah Covid-19, Desa Sifnana Berlakukan Sistem Satu Pintu

Posted: 07 Apr 2020 08:11 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Pemerintah Desa (Pemdes) Sifnana di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) memberlakukan sistem satu pintu masuk dan keluar desa guna mencegah penyebaran Pandemic Virus Corona atau Novel Coronavirus (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Hal tersebut diakui oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Sifnana, Herman Yosep Yempormase, S. Fil. Ia mengatakan dari hasil rapat evaluasi Tim Relawan Desa Sifnane Omele Lawan Covid-19 menyepakati beberapa hal, diantaranya portal utama desa mulai diberlakukan pada Selasa (07/04/2020) tepatnya di Rukun Tetangga (RT) 10 yang terletak di depan kediaman Andreas Jamlean dengan ketentuan warga yang diijinkan masuk atau keluar maksimal satu kali dengan alasan sangat penting dan dapat dipertanggungjawabkan atau dalam kondisi emergensis serta jika perlu akan mengamankan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan.

"Desa Sifnana ada 25 RT dan 5 RW dengan jumlah sekitar 3000 warga, kalau kita hitung jalan pintu masuk ke desa ada 10 titik dan terkait dengan penutupan akses jalan, ini semua mendasari keprihatinan bersama negeri ini akan wabah virus korona,"ungkap dia di ruang kerjanya kepada Lelemuku.com pada Selasa (07/04/2020).

Yempormase menambahkan bahwa ke-9 portal lainnya itu di RT 1, 2, 5, 14, 19, 23, 24 dan 25 akan tetap dijaga oleh Tim RT masing-masing. Kemudian ia mengimbau kepada RT lain yang tidak termasuk dalam daftar penjagaan untuk tidak diijinkan memasang portal masuk dan keluar RT, melakukan penagihan sukarela di RT bersangkutan dan Ketua RT tetap menjalankan tugas pengawasan dan pengamanan seperti biasa tanpa menciptakan suasana kerumunan.

Sementara RT yang masuk dalam klasifikasi pemasangan portal agar tidak melakukan penagihan sukarela sebelum ada surat edaran resmi dari Pemerintah Desa (Pemdes), tidak dibenarkan memanfaatkan jam jaga pada pukul 21.00 WIT hingga 06.00 WIT sebagai kesempatan bermain judi dan mabuk-mabukan, Ketua RT bisa mensiasati jam jaga malam dengan melakukan pembagian tugas baik kepada anggota RT maupun sukarelawan karang taruna yang telah diberi surat tugas oleh Pemdes dan pastikan ada penerangan atau lampu pada posisi portal yang dipasang.

"Ini adalah usaha kami dalam pencegahan dan semoga virus ini cepat berakhir. Kami berharap dengan ansitipasi sosial yang kemudian tidak menerima tamu yang datang dari luar dengan identitas yang belum jelas. Kami selektif dalam menerima tamu, meminimalisir jam keluar, kecuali mendesak, lebih baik banyaklah tinggal di rumah. Bagi para petugas baik ketua RT di 10 portal, linmas dan karang taruna, kami semua pasti berkerja keras sekali," Harap Sekdes Sifnana itu. (Laura Sobuber)

Dirjen Bina Bangda Kemendagri Apresiasi Penangan Covid-19 di Malut

Posted: 07 Apr 2020 07:41 AM PDT

TERNATE, LELEMUKU.COM – Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Terbatas penanganan penyebaran Covid-19. Pemerintah pusat melalui Kemendagri melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah (Bappeda), terkait dengan Penanganan dan pencegahan Covid-19 serta penyususnan RKPD tahun 2021.

Sekadar diketahui, Rakor melalui vidoe conferens antar Kemendagri yang diwakili oleh Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori, dan Plh. Dirjen Bina Bangda Kemendagri Hari Nur Cahya Murni, sementara khusus untuk Pemprov Malut diwakili oleh Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir, yang didampingi oleh kepala Bappeda Salmin Janidi, Selasa (7/4), di lantai 2 kantor perwakilan Malut.

Kepala Bappeda Malut, dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa hal terkait dengan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 serta perkembangan pelaksanaan Musrenbang dibeberapa Kabupaten/Kota di Malut.

"Untuk perkembangan Musrenbang RKPD 2021 di Malut, baru dua daerah yang melakukannya yaitu, Haltim dan Taliabu. Sisanya 8 Kabupaten/Kota termasuk Provinsi belum melakukan Musrenbang, hal ini mengingat ada perbaikan dokumen terkait dengan penanganan Covid-19," katanya. Lanjut Salmin, pemprov sendiri rencananya akan melakukan pada tgl 22 April mendatang.

Dirinya juga menyentil soal regulasi Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemda dan instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemda. Bahwa terkait dengan regulasi itu, pemprov Malut telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Malut memiliki anggaran DTT yang tersedia Rp15 Miliar. Untuk langkah
awal, kami telah memberikan bantuan pada tim Gugus untuk melakukan penanganan secara cepat (penyediaan APD, penyediaan sarana/gedung karantina pasien), penangana Kesehatan, dampak ekonomi dan JPS (jaringan pengamanan sosial)," jelasnya.

Selain itu dirinya juga menyampaikan bahwa pemprov Malut telah merelokasi anggaran perjalanan keluar daerah untuk kebutuhan percepatan penanganan Covid-19 berupa pembuatan undangan rapat, sewa gedung dan peningkatan koordinasi lintas sektoral.

Mantan Karo Humas ini juga mengungkapkan, sesuai arahan Mendagri terkait dengan penggunanan anggran bahwa tidak perlu melakukan konsultasi pada DPRD, namun pihaknya akan menyampaikan melalui pemberitahuan bahwa telah terjadi pergeseran pada pagu anggaran yang tersedia.

"DPRD Malut juga membentuk Pansus. Olehnya itu, kami (Pemprov) berharap ada perlindungan hukum dari pemerintah pusat terkait dengan pergeseran dan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, sehingga kami bisa bekerja lebih fokus dan tepat sasaran," ujarnya.

Mendengar penyampaian dari Kepala Bappeda Malut, Plh Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni, memberikan apresiasi dan mangatakan bahwa langkah dan penanganan Covid-19 di Malut suda sangat komprehensif.

"Terimakasih. Sudah sangat komprehensif, sangat tepat dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengalokasian anggaran dalam penanganan Covid-19 ini. Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Terkait dengan pembentukan Pansus oleh DPRD, pihaknya meminta agar Pemrov Malut tetap mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemda. (HumasMalut)

Herry Naap Ingin Pengawasan Di Wilayah Perbatasan Biak Harus Ketat

Posted: 07 Apr 2020 07:41 AM PDT

BIAK, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan terhadap penularan virus corona (Covid-19). Setelah pekan lalu mengharuskan setiap kampung membentuk relawan di pencegahan dan penanganan Covid-19, maka kini giliran pengawasan di wilayah perbatasan kabupaten menjadi perhatian serius.

Bahkan, pembukaan posko pengawasan di dua distrik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Supiori mulai didirikan, Selasa (7/4) kemarin. Kedua poskoh yang dijaga tim penanganan dan pencegahan Covid-19 tingkat distrik itu didirikan di Halaman Kantor Distrik Bondifuar dan Distrik Swandiwe.

Dengan adanya kedua poskoh tersebut maka setiap penumpang yang menggunakan kendaraan melintasi wilayah itu wajib diperiksa kesehatannya dan diambil data-datanya. Langkah itu diambil untuk memastikan bahwa setiap warga yang masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Biak Numfor sehat.

"Poskoh yang didirikan di Distrik Bondifuar dan Swandiwe pada dasarnya bertujuan untuk memproteksi masyarakat, khususnya lagi dalam hal kesehatan. Setiap orang yang lewat wajib diperiksa kesehatannya, saya kira ini sangat penting ditengah merebaknya virus corona di sejumlah daerah di Indonesia dan di Biak Numfor langkah-langkah antisipasi harus diambil," ujar Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd yang turun langsung mempersiapkan didirikannya poskoh di Distrik Swandiwe.

Diperketatnya pengawasan di tingkat distrik dan kampung juga untuk mengantisipasi masukanya orang dari luar Biak atau kabupaten lainnya di Papua lewat sejumlah pelabuhan atau pantai mengingat Biak Numfor dan Supiori adalah wilayah kepulauan.

"Biak dan Supiori itu kepulauan, jadi kemungkinan orang dari luar datang dengan menggunakan speedboat atau perahu bisa saja, karenanya pemeriksaan kesehatan di wilayah perbatasan perlu dilakukan. Lebih baik ada langkah antisipasi, jadi tidak ada tujuan lain. Langkah pendirian poskoh ini sangat membantu untuk kepentingan masyarakat Biak Numfor dan termasuk Supiori," tandas Bupati yang juga adalah Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Biak Numfor.

Selain melakukan pemeriksaan, poskoh itu juga akan mengawasi setiap kendaraan lewat sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Pasalnya, dengan adanya poskoh pengawasan itu maka mulai pukul 18.00 WIT sudah tidak diperbolehkan kendaraan keluar masuk di wilayah Kabupaten Biak Numfor, khususnya melalui wilayah perbaatasn di kedua distrik tersebut. Dan di kedua poskoh yang terletak di bagian Barat dan Utara Biak (wilayah perbatasan) juga dijaga oleh aparat TNI/Polri.

Pengoperasian perdana kedua poskoh di dua distrik yang di wilayah perbatasan itu dipantau langsung oleh Plt. Asisten I Setda Kabupaten Biak Numfor Drs. Gabriel Judi Wanma dan sejumlah aparat TNI/Polri lainnya. (HumasBiakNumfor)

Herry Naap Minta Masyarakat Biak Satukan Tekad Lawan Corona

Posted: 07 Apr 2020 07:11 AM PDT

BIAK, LELEMUKU.COM – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Biak Numfor yang juga adalah Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd kembali menyeruhkan kepada semua pihak tanpa terkecuali untuk terus bersama-sama melakukan "perlawanan" terhadap virus corona (Covid-19). Meskipun Kabupaten Biak Numfor belum ada kasus, namun upaya-upaya pencegahan tetap akan digalakkan.

Semua pihak termasuk masyarakat, diajak diminta supaya menyatukan tekad yang sama untuk melakukan berbagai tindakan pencegahan. Misalnya saja dengan tetap menjaga diri supaya bisa terhindar dari penyakit yang menakutkan itu. Selain itu, masyarakat dan semua pihak juga diminta supaya mengikuti dan memperhatikan anjuran-anjuran pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah, khususnya lagi di Kabupaten Biak Numfor.

Dikatakan, bahwa kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkait dengan pencegahan virus corona itu pada dasarnya untuk kebaikan bersama. Diakui Bupati, bahwa setiap kebijakan kadang kalah tetap ada pro dan kontra di lapangan, namun demi untuk kepentingan bersama dan orang banyak maka kebijakan atau aturan itu harus ditegakkan.

"Saya paham benar, kadang-kadang kebijakan itu ada yang tidak terima atau terjadi pro dan kontra, namun apapun yang kami lakukan itu adalah untuk kepentingan orang banyak dan kita semua," ujar Bupati.

"Memang, saya menyadari bahwa setiap keputusan atau penegakan aturan kadang ada yang menilai lain, namun itu tergantung orang melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Yang pasti sebagai Bupati, saya tetap akan melihatkan yang terbaik untuk kepentingan orang banyak," sambung Bupati Herry Naap. (HumasBiakNumfor)

Jaga Daya Beli Masyarakat, Jokowi Siapkan Program Padat Karya Tunai

Posted: 07 Apr 2020 04:37 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo mengatakan di tengah pandemi global Covid-19 saat ini, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Melalui unggahan di Media Sosialnya, Jokowi menyatakan bahwa khusus kepada masyarakat di pedesaan yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai. Pelaksanaan program ini akan dipercepat untuk dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di pedesaan.

Jokowi sampaikan dirinya sangat memahami keadaan saat ini yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, Jokowi telah meminta semua kementerian, lembaga, dan daerah untuk memperbanyak program-program padat karya tunai.

"Saya melihat sejumlah kementerian seperti PUPR, Perhubungan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BUMN, memiliki program-program yang dalam implementasinya bisa dikaitkan dengan padat karya tunai," kata dia pada Selasa (07/04/2020).

Selain itu, padat karya tunai juga dapat diterapkan secara masif menggunakan skema dana desa. Prioritasnya pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, atau yang setengah menganggur.

Kendati begitu, dalam pelaksanaannya, program ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, seperti tetap menjaga jarak dan memakai masker bagi setiap pekerjanya. (Laura Sobuber)