Warga Jayapura Hadiri Pencanangan Ke-110 HUT Kota dan Pekabaran Injil di Tanah Tabi

Warga Jayapura Hadiri Pencanangan Ke-110 HUT Kota dan Pekabaran Injil di Tanah Tabi

Warga Jayapura Hadiri Pencanangan Ke-110 HUT Kota dan Pekabaran Injil di Tanah Tabi

Posted: 05 Feb 2020 02:12 AM PST

Warga Jayapura Hadiri Pencanangan Ke-110 HUT Kota dan Pekabaran Injil di Tanah TabiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pencanangan ke-110 Hut Kota Jayapura dan Pekabaran Injil di Tanah Tabi di banjiri warga Kota Jayapura, berlangsung di Lapangan Trisila Lantamal X Jayapura, distrik Jayapura Selatan, Sabtu (1/2).

Sejumlah kegiatan hiburan dengan banjir dooprize juga mewarnai pencanangan ke-110 Hut Kota Jayapura dan PI di Tanah Tabi.Ketua panitia HUT ke-110 Kota Jayapura dan pekabaran Injil di Tanah Tabi, Drs Amos Salossa mengatakan pencanangan perayaan Hut ke-110 Kota Jayapura dan PI di Tanah Tabi, dilakukan untuk merefleksikan dan mengevaluasi capaian dan kemajuan pembangunan selama ini.

"Dengan tujuan untuk mengenang kembali sejara peradaban kota Jayapura, untuk meningkatkan rasa memiliki, guna meningkatkan motivasi dan inovasi dalam mengembangkan kota Jayapura, "kata Amos Salossa melalui sambutannya.

Selain itu, perayaan HUT ke-110 Kota Jayaapura dan PI di Tanah Tabi, untuk berkreasi dalam dunia hiburan, wisata promosi, dan dunia bisnis di kota Jayapura.

Peringan HUT ke-110 Kota Jayapura dan PI di Tanah Tabi dicanangkan juga tema yaitu "Dengan persahabatan kita wujudkan pelayanan execellent" dan sub tema tahun 2020,  " Satu hati satu tujuan, mewujudkan pelayanan prima, guna meningkatkan kesekahteraan masyarakat menuju sukses penyelenggaraan PON xx tahun 2020"

Dilanjutkan dengan pembukaan selubung jadwal kegiatan peringat HUT ke-110 Kota Jayapura dan PI di Tanah Tabi.

Pencanangan ditandai dengan pelepasan balon gas ke udara sebanyak 110 balon, dan jalan sehat dengan route star lapangan trisila ke ringroad dan finis lapangan trisila.Selain itu, sejumlah Pelayanan gratis juga dilakukan, berupa pembuatan Dokumen kependudukan dari Disdukcapil, Pasar Murah Tani, dari disperindagkop, Taspen, dan layanan kesehatan serta layanan lainnya.

Acara dihadiri, Wali Kota Jayapura, Wakil Wali Kota, Forkopimda kota Jayapura, ketua klasis port Numbay, Dansatrol Lantmal X Jayapura, Ketua FKUB Kota Jayapura, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan ribuan warga Kota Jayapura.  (HumasKotaJayapura)

PD Panca Karya Beri Kontribusi Rp1 Miliar Buat PAD Provinsi Maluku

Posted: 04 Feb 2020 06:12 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya akhirnya menunjukkan performanya yang semakin sehat. Setelah Gubernur Maluku, Murad Ismail, menunjuk Rusdy Ambon menjadi Plt. Direktur PD Panca Karya, 20 Mei 2019 lalu, kondisi manajemen perusahaan milik daerah itu semakin membaik setelah mengalami krisis keuangan berkepanjangan akibat hutang ke pihak ketiga yang membengkak.

Setelah menjadi beban daerah karena memiliki hutang yang merupakan warisan manajemen sebelumnya, terhitung sejak Januari 2020, PD Panca Karya sudah kembali bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku.

Dirut PD. Panca Karya, Rusdy Ambon mengatakan, pihaknya telah melakukan transfer Rp1 miliar dari Bank Mandiri Cabang Ambon ke PT. Bank Maluku dan Maluku Utara, sebagai tanggung jawab BUMD milik Pemprov Maluku.

"Setelah ditunjuk Gubernur Maluku, Bapak Murad Ismail, untuk membenahi PD. Panca Karya, terutama manajemen maupun unit usahanya, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa memberikan kontribusi bagi PAD Pemprov Maluku, menyusul beberapa tahun mengalami defisit karena krisis keuangan," kata Rusdy kepada pers di Ambon, Rabu (29/1).

Rusdy mengatakan, bukti setoran PAD tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Maluku, Plt Sekda Maluku, Kepala BPKAS, dan Kepala Dispenda Maluku. "Ini adalah bagian dari mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku ini mengungkapkan, pihaknya mulai berkontribusi bagi PAD setelah berhasil melunasi hutang antara lain, gadai sertifikat lahan kantor di BNI 46 Ambon sebesar Rp1,5 miliar, hutang BBM dari PT. Sumber Rejeki dan biaya doking kapal motor penyeberangan (KMP) dengan total Rp2 miliar lebih.

Rusdy mengakui, pembayaran utang terkait gadai sertifikat maupun lainnya itu merupakan terobosan dalam membenahi unit usaha milik PD Panca Karya, antara lain dari operasional kapal motor penyeberangan (KMP), HPH, Trans Amboina, dan unit usaha lainnya. Dia juga berencana akan membuka sektor pariwisata melalui pelayaran KMP Roro 1500 JT bantuan dari Pemerintah Pusat, untuk melayari Ambon-Banda-Tual, pulang pergi.

"Mudah-mudahan setelah ini, performa perusahaan Panca Karya semakin baik, dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi daerah," harapnya.

Tangan dingin Rusdy dalam menangani PD Panca Karya, tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan Gubernur pada dirinya. Dia berhasil membawa PD Panca Karya keluar dari kemelut dan krisis berkepanjangan.

Kemelut yang tadinya melilit PD Panca Karya, menurut dia, disebabkan oleh manajemen yang buruk, sarana dan prasarana kantor yang sudah bocor dan tidak layak lagi, kantor sering mengalami banjir, SDM terbatas, dan kurangnya inovasi dalam berbisnis.

Rusdy bertekad untuk terus membenahi manajemen perusahaan. Setelah menyelesaikan hutang perusahaan dan sudah bisa menyumbang bagi PAD, Rusdy kini punya obsesi untuk memperbaiki performa perusahaan dengan membangun kantor berlantai dua pada tahun ini, termasuk menyertakan stafnya untuk mengikuti Diklat maupun Bimtek terkait dengan inovasi berbisnis.

Semaksimal mungkin, dia akan membenahi manajemen khususnya sumberdaya manusia di perusahaan. Menurutnya, manajemen perusahaan yang didukung manager keuangan maupun manager pemasaran dan umum yang profesional, akan memberikan dampak positif bagi operasional unit usaha yang dikelolah perusahaan plat merah ini.

"Kami telah menghitung biaya operasional PD Panca Karya mencapai Rp900 juta setiap bulan, dan ini bisa dibayar dari operasional KMP Tanjung Kuako yang melayari trayek penyeberangan Hunimua-Waipirit," tandasnya. (HumasMaluku)

Murad Ismail Penuhi Undangan Jokowi Hadiri Gerakan Menuju Eliminasi TBC 2030

Posted: 04 Feb 2020 05:42 AM PST

BANDUNG, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Murad Ismail, memenuhi undangan Presiden RI, Joko Widodo, dalam rangka pencanangan Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 yang berlangsung di Cimahi Techno Park, Bandung, Rabu (29/01/2020). Tujuan dari program ini adalah untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari penyakit TBC (tuberkulosis).

Pertemuan ini dihadiri lebih dari 800 perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah, sektor swasta, serta anggota masyarakat. Momentum ini bertujuan untuk mendorong respon terhadap TBC di pusat dan daerah berdasarkan pendekatan lintas sektor.

"Untuk mencapai target eliminasi TBC 2030 perlu kerja keras dari semua pihak, bukan hanya sektor kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk membangun jalan, tetapi juga hunian yang sehat," pesan Presiden saat pencanangan.

Indonesia masih mengalami beban penyakit menular yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ketiga pengidap TBC terbanyak di dunia dengan estimasi 845 ribu kasus.

Presiden menyatakan secara tegas upaya penanggulangan TBC di Indonesia akan dilakukan secara masif dan konsisten, yakni diantaranya melalui komitmen Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030. Intinya tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi yang paling penting adalah pencegahan.

"Gerakan ini harus konsisten dan masif. Saya setuju, fokusnya bukan hanya soal pengobatan, tapi yang utama adalah pencegahan," ujarnya

Dirinya berpesan kepada para kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyakit TBC. Ia tidak ingin sebuah daerah memiliki angka TBC yang tinggi.

"Ini mumpung ada pak gubernur, saya lihat-lihat banyak gubernur, tolong betul-betul saya titip, di daerah juga sama. Percuma pertumbuhan ekonominya baik, tapi di provinsi bapak TBC-nya juga tinggi, nggak ada artinya. Karena apa pun, SDM adalah nomor satu," tegasnya.

Presiden mengatakan, penyakit TBC harus benar-benar disembuhkan. Karena pengaruh negatifnya bukan hanya pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan produktivitas masyarakat.

Program dari gerakan yang dicanangkan Presiden ini adalah Temukan TBC, Obati, Sembuhkan Sampai Tuntas (TOSS 2030). Terkait dengan itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, sangat mendukung dan meminta agar warga masyarakat di Maluku yang sakit TBC, atau batuk yang tidak sembuh-sembuh, untuk dapat secara aktif melaporkan diri ke puskesmas untuk diperiksa.

"Kalau positif TBC, maka akan diobati secara gratis selama enam bulan hingga sembuh total," kata Gubernur.

Sesuai data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, estimasi kasus TBC di Maluku tahun 2019 adalah berjumlah 6.379 jiwa, dari jumlah penduduk Maluku sebanyak 1.802.870 jiwa atau sebanyak 0,35 persen. Secara nasional, data Provinsi Maluku sampai dengan triwulan 3 tahun 2019, dari estimasi 6.379 ditemukan 2.551 (40 persen) dan menjadi urutan ke 13 di antara 34 Provinsi.

"Sedangkan angka keberhasilan pengobatan mencapai 59 pesen atau 2.699 orang dari kasus yang ditemukan di tahun 2018 sebanyak 4.575 kasus TBC," ungkapnya.

Sementara berdasarkan data yang sudah terekap di Sistem Informasi TBC sampai dengan bulan Desember 2019, penemuan kasus TBC Provinsi Maluku sudah mencapai 51 persen atau 3.253 orang dari estimasi 6.379 orang.

"Saya minta agara lintas sektor terkait dapat berkolaborasi untuk dapat menyelesaikan masalah TBC di Maluku, sebagaimana arahan Bapak Presiden. Saya juga minta agar masyarakat bisa proaktif melaporkan dirinya, saudaranya, atau tetangganya yang sakit TBC. Apalagi pengobatan TBC oleh pemerintah, dilakukan secara gratis sampai pasien benar-benar sembuh," tandasnya. (HumasMaluku)

Widya Murad Ismail Kunjungi Bayi Gizi Buruk, Hellena Elle di RSUD dr. Haulussy Ambon

Posted: 04 Feb 2020 05:42 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Usianya delapan bulan, namun berat badannya hanya enan kilogram. Bayi mungil itu tampak sangat kurus. Berat badannya, tidak seperti berat badan normal bayi seumurannya.

Istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, pun terpanggil untuk menyempatkan diri mengunjungi bayi gizi buruk itu.

Selain tampak kurus, bayi perempuan itu juga terbaring lemas dan kaku. Saking kurusnya, pada tangan dan kedua kaki, tampak tulang-tulang yang menonjol.

Begitulah kondisi Helena Elle, bayi asal Waitatiri, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, itu saat ini.

Untuk mengembalikan kondisinya ke berat badan normal, Helena tengah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy, Ambon.

dr. Sriwahyuni Joko yang menangani Helena, mengatakan, bayi mungil itu menderita gizi buruk tipe campuran yaitu kekurangan energi dan kekurangn protein. Pihaknya saat ini fokus untuk memperbaiki gizinya terlebih dulu, baru penanganan lainnya.

"Sekarang kita fokus untuk memperbaiki gizinya," kata Sriwahyuni.

Mendengar kabar adanya bayi gizi buruk di RSUD dr. Haulussy, Widya Murad Ismail didampingi Kepala RSUD dr. Haulussy Rita Tahitu, Kepala BKKBN Maluku Renta Rego, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Maluku Mustafa Sagadji, datang mengunjungi Helena di kamar rawat inapnya, Jumat (31/1) pagi.

Dengan penuh kasih sayang, Widya mengajak bayi mungil yang belum pandai bicara itu untuk berbicara. Widya juga memberi semangat bagi kedua orang tua Helena, Marten dan Ayu, untuk bersabar dan harus berjuang agar Helena bisa keluar dari krisis gizi yang dialaminya.

"Sabar ya bu. Cepat sembuh ya nak," kata Widya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini juga mengingatkan bahwa anak-anak sangat membutuhkan asupan gizi untuk tumbuh kembang mereka.

"Tidak perlu yang mahal-mahal, yang penting makanannya sehat," katanya.

Saat membesuk Helena, Widya juga membawa buah-buahan, makanan tambahan untuk balita, dan santunan kepada orang tua Helena, guna meringankan beban mereka. Apa yang diberikan Widya, disambut haru orang tuanya.

Tak hanya Helena, Widya juga menyempatkan diri mengunjungi beberapa pasien anak pengidap gizi buruk lainnya, yang berasal dari Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan salah satu bayi yang memiliki benjolan cukup besar di kepala. Semuanya sudah dalam penanganan di RSUD dr. Haulussy.

Sebagai Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku, Widya saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan gizi buruk dan stunting pada anak-anak di seluruh Maluku.

Berbagai upaya telah dilakukannya, baik turun langsung melakukan sosialisasi, maupun bersinergi dengan dinas-dinas dan instansi vertikal lainnya untuk turun memberikan bantuan langsung ke masyarakat.

Widya mengakui, kunjungan yang dilakukannya ini sebagai bentuk perhatian dan kepeduliannya ibunya anak-anak Maluku.

"Tadinya saya mengetahui ada anak yang terkena gizi buruk dari media sosial, dan saya langsung ingin menengok mereka," ucapnya.

Widya mengaku prihatin dengan kondisi ini, bukan hanya Helena, tetapi juga anak-anak lain yang tengah dirawat di RSUD dr Haulussy, yakni dari Kepulauan Tanimbar dan Buru Selatan.

"Saya turut prihatin. Ini bentuk perhatian saya sebagai ibunya orang Maluku, ibunya anak-anak Maluku. Anak-anak ini membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita," kata Widya mengingatkan. (Humasmaluku)

Murad Ismail Harap Pengurus WI Maluku Peka Mendengar Aspirasi Masyarakat

Posted: 04 Feb 2020 05:42 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Pengurus Wanita Islam (WI) Provinsi Maluku diharapkan memiiliki kepekaan yang tinggi dalam mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Aspirasi itu harus mampu diterjemahkan menjadi sebuah target dan komitmen bersama yang dapat diterima semua pihak dan menjadi materi dasar misi perjuagan organisasi.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Saleh Thio pada acara Pelantikan Pengurus Wanita Islam Provinsi Maluku periode 2020-2025, yang berlangsung di Gedung Ashari, Senin (03/01/2020).

Dijelaskan, WI Maluku merupakan sebuah organisasi muslimah yang independen yang memiliki fungsi sebagai wadah penghimpun potensi dan kemampuan muslimah di Maluku.
"Sebagai organisasi massa, Wanita Islam Maluku hadir dengan maksud untuk menyatukan umat Islam terutama kaum perempuan Maluku melalui transformasi ilmu dan pembinaan umat secara berkelanjutan tanpa melihat latar belakang suku, organisasi dan strata sosial," jelas gubernur.

Oleh karena itu, kehadiran pengurus baru diharapkan mampu melakukan penguatan kapasitas pengurus secara berkelanjutan. Setiap pengurus harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin organisasi kedepan secara profesional dan berkualitas.
"Jalin kebersamaan dengan semua pihak dan bangun komunikasi yang intens," tandas gubernur.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Wanita Islam, Widya Murad Ismail juga berharap pelantikan pengurus wilayah ini dapat menghasilkan program kerja yang optimal dan bermanfaat dalam upaya membangun bersama daerah ini dengan mencanangkan program dakwah yang menyeluruh dan terpadu dalam segala bidang kehidupan.

"Mari kita mulai lembaran baru dengan menegakkan syiar Islam di dalam diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan bangsa serta tingkatkan lagi ukhuwah islamiyah bersama ibu-ibu pengurus serta anggota wanita islam," ungkap Widya.
Widya juga menyebutkan berbagai persoalan sosial di masyarakat terkait dengan masalah HIV/AIDS, narkoba dan dampaknya pada generasi bangsa.

"Ini tanggungjawab kita bersama untuk dapat mensosialisasikan tentang dampaknya di masyarakat," ingat Widya.
Tak hanya itu, Duta Perangi Stunting (Parenting) juga menyampaikan tentang persoalan stunting yang menjadi program nasional dalam pengentasannya.
Di Provinsi Maluku prevalensi stunting cukup tinggi yakni, 34 persen.
"Artinya dari 10 anak, 3 atau 4 stunting," jelas Widya.

Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.

"Sebagai duta stunting yang bertangggjawab disini, saya berharap adanya dukungan Wanita Islam dan organisasi perempuan lainnya di Maluku bahwa ini tugas kita untuk bagaimana kita mensosialisasikan dan mengadvokasi supaya generrasi muda kita kedepan adalah anak anak yang bebas dari stunting,"pintanya.

Dijelaskannya, stunting biasanya terjadi karena suatu daerah yang terisolasi, sehingga susah berhubungan keluar daerah yang mengakibatkan sulit mendapatkan pelayanan medis.
"Ini tanggungjawab kita bersama. Sekali lagi, saya berharap kita semua bersama organisasi perempuan lainnya di Maluku untuk bersama memerangi stunting di Maluku, "tabdasnya.

Ketua PP WI, Martuah Mustafa memberikan apresiasi atas perhatian Widya terhadap berbagai persoalan seperti masalah HIV, narkoba dan stunting.

Dikatakan, Wanita Islam mempunyai sembilan bidang diataranya, pendidikan, keorganisasian, kesehatan lingkungan, ekonomi.

"Untuk bidang ekonomi, ada penguatan untuk ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi. Ini yang kita kedepankan. Karena apa? Ekonomi yang rapuh akan mengantarkan generasi muda kepada amoral dan kami banyak lmendaoat aporan tentang ini," ungkap Martuah.(HumasMaluku)

Murad Ismail Tandatangani Kerjasama Pengentasan Rawan Pangan dan Stunting di Maluku

Posted: 04 Feb 2020 05:42 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI, Senin (p3/01/2020) bertempat di Hotel Santika, melakukan penandatangan perjanjian kerjasana dalam rangka pengentasan rentan rawan pangan dan stunting di Provinsi Maluku.

Penadatangan perjaniian kerjasama dilakukan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail selaku Pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI oleh Agung Hendriadi.

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI dan rombongan yang telah mengunjungi Provinsi Maluku dalam rangka melaksanakan sebuah tugas dan amanah penting bagi kami rakyat Maluku," ungkap Gubernur.

Dikatakan, kegiatan ini sangat penting sebagai upaya untuk membangun sinergitas pembangunan ketahanan pangam di daerah.

Perjanjian kerjasama ini sebagai upaya berama untuk mengadakan kerjasama yang sinergis dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan yang diarahkan pada beberapa hal yaitu pertama, meningkatkan sinergi program di daerah rawan pangan dan stunting.

Kedua, meningkatkan pertukaran data dan informasi terkait kerawanan pangan dan stunting.

Ketiga, konvergensi pencegahan dan penurunan stunting dan melaksanakan program si daerah rentan rawan pangan secara terpadu.

Oleh karena itu, sebut gubernur, beberapa hal yang menjadi ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah peningkatan sinergi intervensi daerah rentan rawan pangan dan stunting, peningkatan penyediaan data dan informasi, pengentasan rawan pangan di daeran rentan rawan pangan dan stunting.

"Saya berharap kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Pembetdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPTP, Perguruan Tinggi dan Dinas kabupaten/kota yang membidangi ketahanan pangan untuk dapat melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan baik. Dengan demikian tujuan kita dalam pengentasan kerentanan rawan pangan akan tercapao sebagaimana yang diinginkan melalui kerja keras kita bersama," harap gubernur.

Pada kesempatan ini, gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dan rombongan yang telah memberikan dukungan dalam rangka pengentasan daerah rawan pangan dan stunting melalui kerjasama yang hari ini sudah ditandatangani sebagai awal yang di tahun 2020. (HumasMaluku)

Wabup Beruatwarin Harap PKS Beri Pengaruh Bagi Pembangunan di Malra

Posted: 04 Feb 2020 05:42 AM PST

LANGGUR, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si membuka Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 di Aula Hotel Syafira Langgur, Kamis, (30/01/2020).

Pada kesempatan tersebut, Ketua PKS Kab. Maluku Tenggara, Isnaini Rabrusun, SP menyampaikan PKS bukan hanya Partai Politik, tapi juga Partai Dakwah yang bertugas untuk menyuluh/Dakwah Kebaikan, Kebenaran. PKS membuka diri bagi siapa saja, juga ingin membentuk sifat karakter yang peduli akan kebaikan.

Ketua Sekterda III Tual, Malra dan Aru, Haslan S. Borut menyampaikan bahwa Nakhoda Kepengurusan ini melaksanakan Rakorda yang terakhir,
– Tahun 2015-2016, Tahun Konsolidasi
– Tahun 2016-2017, Tahun Penguatan
– Tahun 2017-2018, Tahun Mengkokohkan diri
– Tahun 2018-2019, Tahun Implementasi
-Tahun 2020, Tahun Evaluasi secara menyeluruh.

Lanjutnya, Rakorda Kepengurusan ini merupakan Rakorda terakhir dan berkewajiban untuk Rekuitmen anggota baru, mengawal kinerja Aleg yang tertinggi, mensukseskan janji-janji partai dan pencapaian organisasi modern.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa DPD PKS sebagai Lembaga tertinggi PKS di Malra diharapkan mampu merumuskan strategi partai yang menjangkau kedepan dengan tetap melandaskan diri pada visi partai sebagai capacity building, meningkatkan kapasitas kader lebih kokoh dan kuat, institusional building, agar keberadaanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai partai politik yang militan, tertib dan terstruktur dalam artian yang positif, social building, berbuat untuk kepentingan-kepentingan rakyat.

Political building, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di berbagai sektor termasuk institusi politis agar kebijakan pemerintah membawa manfaat kepada masyarakat dan National building, membangun budaya bangsa dan negara.

Pemkab Malra mengharapkan Peran Strategi PKS yang secara politis terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan-kebijakan di Kab. Malra yang sekaligus bertanggungjawab moril dalam mengawal roda penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Wakil Bupati menaruh harapan besar kepada PKS sebagai Partai politik berbasis da'wah yang dikelola secara profesional dan mampu memberikan pengaruh dalam proses politik, pembenaan kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin yang memiliki jiwa negarawan dan demokratis.

Beliau juga atas nama MTH-PB, menyampaikan terima kasih dan salut yang tulus kepada pengurus kader dan simpatisan PKS sebagai Partai Pengusung Pemerintahan ini. Pada kesempatan tersebut juga, diLaunching Rumah Keluarga Indonésia PKS di Kec. Hoat Sorbay. (HumasMalra)

Wabup Beruatwarin Harap GMKI Tual Dukung Pembangunan Lewat Intelektual Muda Kristen yang Potensial

Posted: 04 Feb 2020 05:42 AM PST

LANGGUR, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si Buka Diskusi Publik GMKI Cabang Tual Tahun 2020

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si membuka Kegiatan Diskusi Publik Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tual Tahun 2020 di Aula Anugerah Ohoijang, Kamis, (30/01/2020).

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin pada kesempatan tersebut menyampaikan GMKI sebagai wadah berhimpun tentu menyadari posisi strategisnya dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, serta mendukung akselerasi pembangunan lewat pemikiran-pemikiran segar ciri khas intelektual muda Kristen yang potensial.

Wabup berharap, kegiatan ini dapat merumuskan kebijakan yang strategis dalam pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Tema "Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa".

Ia juga menjelaskan terkait Pembangunan Jalan Trans Kei Besar, akan direalisasikan pada Tahun 2020 sepanjang 15,5 km, Tahun 2021 sepanjang 22,8 km, Tahun 2022 sepanjang 21,9 km, Pada Tahun 2023 sepanjang 21,3 km dan Tahun 2024 sepanjang 20,1 km sehingga Total : 101,6 km dengan Total Anggaran sebesar 1,2 Trilyun Rupiah.

Di sisi lain, Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Selatan Barat telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

Sesuai Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut Maluku Tenggara akan mendapatkan Program Desa Digital dan Bumdes dari Kementerian Desa, Peningkatan Kapasitas Bandara Karel Sadsuitubun sebesar Rp. 50 Milyard dari Kementerian Perhubungan, Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pulau Kei Besar akan dibangun Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Kelautan dan Perikanan karena telah masuk PPKT dari Ditjen PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan. P. Kei Besar juga akan mendapat alokasi Program Kawasan Kelapa untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Bersama Kab. KKT sebesar 29,21 Milyar Tahun 2020-2024 dari Kementerian Pertanian. Juga akan dibangun PLTS Roof Top dengan Nilai 26,40 Milyar bersama Kab/Kota lainnya di Maluku dari Kementerian ESDM.

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya yang mewakili Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Kab. Malra, Pimpinan OPD, Tokoh Agama, dan OKP lainnya. (HumasMalra)

Distrik Yendidori Putar Film Rohani Bahasa Biak Sambut HUT PI ke-165 Tahun 2020

Posted: 04 Feb 2020 05:12 AM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Pemutaran film dalam bahasa Biak dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Pekabaran Injil (PI) yang ke-165 ini diinisiasi oleh Kepala Distrik Yendidori Yohanes Ayer kerjasama dengan Klasis Biak Selatan serta PHRG jelang peringatan HUT ke-165 Pekabaran Injil (PI) di Tanah Papua khususnya di Biak Numfor.

Kegiatan pemutaran film itu dilangsungkan di Lapangan Kampung Padwa Sup ramai dipadati dengan masyarakat yang begitu antusias menyaksikan film rohani berbahasa Biak pada Minggu (02/02/2020).

"Pemutaran film rohani menggunakan bahasa Biak, diharapkan supaya anak-anak muda kita bisa mengerti tentang sejarah penciptaan manusia, kelahiran Yesus, kematian, sampai kepada kematian hingga kenaikan-NYA ke surga dan tetap mengingat budaya bahasa Biak" ujar Yohanes Ayer.

Karena anak-anak muda adalah aset pemerintah dan aset gereja, dan bagaimana mereka bisa memberitakan injil kalau sejarah penciptaan hingga Tuhan naik ke surga saja tidak dipahami mereka, sehingga gereja dan pemerintah harus sama-sama mendukung ini, karena fungsi gereja dan pemerintah adalah melayani, supaya ke depannya anak-anak muda di kampung tidak mengalami erosi idealisme sebagai anak-anak Tuhan, imbuh Ayer.

Pemutaran film berbahasa Biak merupakan kali ke dua, yang dihadiri Sekretaris Klasis Biak Selatan Pdt. Bruri Wutwensa, juga Pdt. Yan Mbaro. (HumasBiakNumfor)

Herry Naap dan Mada Indra Laksanta Teken MoU Siapkan Anak Papua Masuk Polisi

Posted: 04 Feb 2020 03:28 AM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Janji Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd akan menyiapkan anak-anak asli Papua masuk di institusi Polri ternyata bukan isapan jempol semata. Nota kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Momerandum of Under Standing (MoU) tentang pembinaan anak-anak asli Papua masuk di jalur bintara dan Akademi Kepolisian (Akpol) kini sudah diteken, di Gedung Wanita, Selasa (04/02/2020)

Nota kesepakatan menyiapkan anak-anak asli Papua melalui pembinaan itu diteken langsung oleh Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd bersama Kapolres Biak Numfor AKBP Mada Indra Laksanta, S.IK.,M.Si. Pendantanganan itu disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen dan jajaran pejabat lainnya baik dari Pemerintah Biak Numfor maupun Polres Biak Numfor.

Sebelum dilakukan pendanatanganan, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor Samuel Rumaikeuw, SH membacakan poin-poin kesepakatan dan syarat peserta anak-anak asli Papua yang akan disiapkan melalui pembinaan. Salah satunya dari sisi umur, bahwa anak Papua yang bisa disiapkan melalui berbagai kegiatan minimal berumur 17 tahun dan maksimal 19 tahun.

Bupati Herry A. Naap mengatakan bahwa, menyiapkan SDM anak asli Papua yang berkualitas akan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya yang berminat masuk di institusi kepolisian, TNI dan lainnya. Persiapan itu dinilai penting sehingga ketika ada penerimaan anak-anak asli Papua setidaknya sudah siap mengikuti tahapan seleksi.

"Pembinaan sebelum anak-anak ikut tes sangat penting, ya penting supaya anak-anak sejak awal sudah siap. Kalau mereka sudah siap maka tentu peluang untuk lolos seleksi nantinya cukup besar, dan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang berupaya menyiapkan regenerasi SDM berkualitas kedepan," ujar Bupati.

Tak hanya kerja sama dengan kepolisian, lanjut Bupati, namun hal yang sama juga akan dilakukan dengan satuan-satuan TNI lainnya, termasuk dengan sejumlah instansi lainnya. Kerja sama itu juga akan ditindaklanjuti dalam bentuk MoU, khususnya lagi dalam hal menyiapkan anak-anak asli Papua melalui pendidikan ataupun pelatihan sejak awal.

"Saya berharap dengan kerja sama dengan instansi terkait dalam menyiapkan anak-anak Papua ini, maka kedepan generasi emas Kabupaten Biak Numfor banyak yang akan dilahirkan dan mampu berprestasi diberbagai bidang, tidak hanya di Papua namun di Indonesia bahkan internasional. Kita harus mulai dari sekarang, kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita yang memulai lalu siapa lagi," pungkasnya. (HumasBiakNumfor)