Aliong Mus Nilai Pemprov Maluku Utara Abaikan Pulau Taliabu

Aliong Mus Nilai Pemprov Maluku Utara Abaikan Pulau Taliabu
Alien Mus Nilai Penentuan Kepala Daerah pada Pilkada 2020 Dimulai dari Daerah
Pemberontak Huthi di Yaman Klaim Serangan terhadap Fasilitas Minyak Arab Saudi
Herry Naap Serahkan DPA Tahun 2020 Kepada OPD yang Telah Rampungkan SPJ 2019

Posted: 30 Jan 2020 03:35 PM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM — Kabupaten Pulau Taliabu masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sejauh ini, daerah yang dimekarkan pada tahun 2013 itu minim alokasi anggaran.

Hal itu, disampaikan Aliong Mus, Bupati Pulau Taliabu, begitu disambangi kieraha.com, di acara uji kompetensi dan penyampaian visi misi cakada, di Ternate, Selasa (14/1/2020).

Politikus Partai Golkar itu menyebut, kalau Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, masih menganak tirikan kabupaten tersebut. Sebab, dari segi alokasi anggaran yang ada hingga saat ini, dari pemerintah provinsi ke Pulau Taliabu hanya sebesar Rp 8 miliar.

"Padahal, seharusnya ini diberikan perhatian, terutama soal alokasi anggaran yang besar dari pemprov untuk pembangunan Taliabu sebagai kabupaten yang baru," ucapnya.

"Pertanyaan saya, ada apa dengan Pulau Taliabu, sehingga gubernur masih menganaktirikan kabupaten ini, padahal daerah ini juga bagian dari Provinsi Maluku Utara. Harusnya ini lebih diperhatikan, tapi sampai sekarang tidak sama sekali," sambungnya.

Bakal calon bupati Taliabu 2020 itu bilang, di masa periodenya saat ini, Pemda Pulau Taliabu masih terus membangun infrastruktur jalan lingkar, pendidikan dan kesehatan."Untuk jalan lingkar insya Allah pembukaan badan jalan sudah selesai 100 persen tahun ini, itu kurang lebih 400 kilo meter. Sementara, di bidang pendidikan, kami sudah membangun sekitar kurang lebih 300 sekolah di seluruh desa di Kabupaten Pulau Taliabu," tambahnya. (LintasKhatulistiwa)

Alien Mus Nilai Penentuan Kepala Daerah pada Pilkada 2020 Dimulai dari Daerah

Posted: 30 Jan 2020 03:35 PM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM -Partai Golongan Karya (Golkar) akan menentukan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada 2020, harus dimulai dari penjaringan tingkat daerah. Sehingga semua kandidat harus mengikuti tahapan di daerah, dan tidak akan muncul kandidat dari DPP.

"Itu mekanisme yang berlaku di Partai Golkar saat ini, jadi tidak akan mungkin muncul kandidat di DPP kalau tidak ikut mekanisme penjaringan di daerah," ungkap Ketua DPD 1 Partai Golkar Maluku Utara, Alien Mus pada saat pembukaan Uji Kompetensi dan penyampaian visi misi cakada yang dilaksanakan DPD 1 Partai Golkar Malut, bertempat di Hotel Grand Daffam, Selasa (14/1/2020).

Dikatakan, setelah mengikuti tahapan penjaringan di masing-masing kabupaten/kota serta Provinsi yang melakukan uji kompetensi dan penyampaian visi misi, selanjutnya diserahkan ke DPP yang menentukan rekomendasi."Rekomendasi Partai Golkar akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, tetapi harus mengikuti mekanisme dari daerah," kata Alien Mus.

Selain itu kata anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara itu, mekanisme survey dengan biaya dibebankan kepada para bacalon adalah ketentuan yang diatur oleh DPP, bukan keinginan DPD 2 atau DPD 1."Survei dengan uang sekian ini bukan keinginan daerah, itu keputusan DPP Partai Golkar. Karena itu merupakan salah satu mekanisme penentuan cakada melalui survey," sebut Alien Mus.

Alien Mus mengatakan uji kompetensi kandidat ini merupakan salah satu daerah di seluruh Indonesia yang melakukan inovasi terhadap petunjuk pelaksana (juklat) tentang rekruitmen pimpinan daerah.

Dalam rekruitmen itu, Golkar mengkombinasikan wawancara oleh internal partai dan uji kompetensi oleh para tim pakar yang diambil dari akademisi, dengan melakukan uji kompetensi terhadap calon kepala daerah (cakada) yang ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Untuk rekomendasi yang dikeluarkan DPP pertengahan Februari 2020, baru akan diumumkan kandidat yang dinyatakan mendapatkan rekomendasi usungan partai berlambang pohon beringin tersebut."Insya Allah sekembalinya Ketum dari kunjungan kerja dengan bapak presiden atau pertengahan Januari sudah kita tentukan. Kemudian disurvei, dan pertengahan Februari sudah ditetapkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) siapa yang mau diusung," katanya.

Sementara lembaga survey yang digunakan Partai Golkar dalam menjaring calon kepala daerah telah direkomendasi oleh DPP. "Lembaga survey yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar," sebut Alien Mus. (LintasKhatulistiwa)

Pemberontak Huthi di Yaman Klaim Serangan terhadap Fasilitas Minyak Arab Saudi

Posted: 30 Jan 2020 02:35 PM PST

SANAA, LELEMUKU.COM - Pemberontak Huthi di Yaman yang didukung oleh Iran, Rabu (29/1) mengatakan mereka telah melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap target di Arab Saudi, termasuk fasilitas minyak milik raksasa energi Aramco.

"Pasukan Huthi menyerang Aramco di bandara Jizan, Abha dan Jizan, pangkalan Khamis Mushait dan beberapa target vital jauh di dalam wilayah Arab Saudi dengan sejumlah besar rudal dan drone," ujar Juru Bicara Huthi Yahya al-Saree dalam konferensi pers di ibukota Sanaa.

Saree tidak merinci kapan serangan itu dilancarkan dan Aramco maupun koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman tidak segera menanggapi permintaan konfirmasi mengenai klaim tersebut.

Saree mengemukakan serangan itu "sebagai aksi balas dendam atas meningkatnya serangan udara oleh musuh" dalam pertempuran baru-baru ini antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak di utara dan timur Sanaa.

Serangan terhadap fasilitas minyak Aramco September lalu menyebabkan kerusakan besar, mengurangi separuh produksi minyak mentah Saudi untuk sementara dan sempat menciptakan kekacauan di pasar minyak global.

Huthi mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi Amerika Serikat mengatakan serangan itu melibatkan rudal jelajah dari Iran dan dianggap sebagai "aksi perang." Iran membantah terlibat dalam serangan itu. (VOA)

Herry Naap Serahkan DPA Tahun 2020 Kepada OPD yang Telah Rampungkan SPJ 2019

Posted: 30 Jan 2020 07:35 AM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mendapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020, di Gedung Wanita, Kamis (30/01/2020).

Penyerahan DPA itu dilakukan langsung oleh Bupati Herry A. Naap, S.Si.,M.Pd dan hanya OPD yang telah melengkapi SPJ berhak mendapatkan DPA tahun 2020, sementara OPD yang belum lengkap dipending atau ditunda pemberiannya hingga dengan SPJ tahun 2019 telah dilengkapi.

Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan dengan penyerahan DPA itu maka diharapkan semua program wajib direaliasikan secapatnya di lapangan. Sementara OPD yang belum mendapatkan DPA dengan tegas diminta supay segera melangkapi sejumlah kekurangan dari SPJ-nya.

"Jadi selama SPJ belum dilengkapi maka OPD terkait tidak boleh mendapatkan DPA, karenanya segera lengkapi SPJ itu," ujar Bupati.

Adapun beberapa OPD yang secara simbolis telah merima DPA masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Pemungkiman, Distrik Biak Kota dan beberapa OPD lainnya. Sedangkan OPD lainnya khususnya yang belum menyelesaikan laporan pertanggumgjawaban tahun lalu belum bisa mendapatkan DPA tersbut.

Dalam kesempatan itu Bupati Herry A. Naap kembali mengingatkan kepada masing—masing pimpinan OPD supaya tetap membangun komunikasi dan koordinasi, membagikan DPA kemasing-masing pejabatnya minimal ditingkat pejabat eselon III sehingga juga dapat mengetahui semua program di bidangnya.

"Tidak boleh ada Kepala Dinas atau pimpinan OPD yang menyimpan DPA, harus diketahui bawahannya, Kabid atau pejabat lainnya juga harus tahu. Bagaimana kita berbicara trasparansi, reformasi terhadap pengelolaan tata pemerintahan dan keuangan kalau DPA saja disembunyi mati, semua harus transparan," imbuh Bupati.

Dalam kesempatan itu juga Bupati kembali secara tegas mengingatkan kepada masing-masing pimpinan OPD dan bendahara supaya memperhatikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan baik dan tepat waktu. Transparansi anggaran ditegaskan pula menjadi perhatian serius dimasing-masing OPD.

Sekedar diketahui, pendapatan daerah di APBD tahun 2020 sebesar Rp. 1.349.697.225.940,65 (Rp. 1,34 triliun). Jumlah pendapatan daerah sebesar itu masing-masing bersumber dari PAD sebesar Rp. 143.213.241.353,36, lalu dana perimbangan sebesar Rp. 913.732.826.000,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 292.751.158.587,29. (HumasBiakNumfor)