Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyatakan HUT ke 7 Desa Tolok 1 Momentum Untuk Melakukan Instropeksi Diri.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyatakan HUT ke 7 Desa Tolok 1 Momentum Untuk Melakukan Instropeksi Diri. |
- Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyatakan HUT ke 7 Desa Tolok 1 Momentum Untuk Melakukan Instropeksi Diri.
- WAKIL BUPATI AJAK DIFABEL DAN SATLANTAS REMBUGAN PEMBUATAN SIM D
- PIMPIN PERINGATAN HPSN 2019, BUPATI MINTA PENGGUNAAN PLASTIK DIKURANGI
- Patroli Polsek Metro Tanah Abang Bekuk Dua Pelaku Curanmor
- Kodam Cenderawasih Lanjutkan Pengamanan Pembangunan Jembatan di Nduga
- Sekda siapkan akhir masa jabatan Gubernur-Wagub Maluku
- Elsa Kaize Minta Dukungan Voting Masyarakat Papua
- Sebaiknya Tidak Diam, Menag: Tokoh-Tokoh Agama Minta Presiden Jokowi Klarifikasi Isu-Isu Hoaks
- Disdukcapil Ambon terbitkan 3.000 kartu identitas anak
- Bupati Malra tinjau TPA Iso
- DPRD targetkan delapan Raperda ditetapkan April
- Pemkot Ambon serahkan delapan Ranperda ke DPRD
- BI Maluku sosialisasi kebanksentralan di Ambon
- Promosi Maluku Tenggara, KIEM dan Diskominfo Malra Buat Website Wonderful Kei
- Satgas TMMD Mengajar Ngaji Pada Anak-anak di Masjid istiglal Desa Labuang
- Prajurit TNI-Polri (Satgas TMMD) Miliki Keluarga dan Teman Baru
- Pemilu 2019, TNI komitmen jaga Netralitas
- Meski Masih Terjadi, PGI Nilai Proses Intoleransi di Indonesia Cenderung Turun
- PHDI Undang Presiden Jokowi Hadiri Upacara Dharmasanti Dalam Rangka Nyepi di Bali
- Buka Diklat Angkatan VIII, Waseskab: Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Terus Berkembang
- "HINDARI PELANGGARAN DALAM TUGAS YANG BISA MERUGIKAN ISTITUSI" ARAHAN KOMPOL TOGU MATANARI SAAT MEMIMPIN KEGIATAN APEL PAGI DI HALAMAN MAPOLRES DAIRI
- PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PARA TAHANAN SAAT SIDANG DI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
- BRI CABANG TOLITOLI SIAP MELAYANI PENGELOLAAN KEUANGAN DI SELURUH PERANGKAT DAERAH DENGAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI
- SEKDA KABUPATEN TOLITOLI MEMINTA AGAR LKPJ BUPATI TAHUN INI DITAMPILKAN SECARA VISUALISASI
- Terdakwa mengaku pakai narkoba ringkus bandar
| Posted: 05 Mar 2019 01:39 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyatakan HUT ke 7 Desa Tolok 1 Momentum Untuk Melakukan Instropeksi Diri.. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Permyataaan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw tersebut saat bawakan sambutan di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Desa Tolok I, Kabupaten Minahasa, Selasa (5/3/2019) sore Lanjut Wagub Kandouw menyebutkan masyarakat Desa Tolok I harus bersyukur karena bisa merayakan HUT desa. "Bicara HUT dari 365 hari ada berapa HUT kita rayakan, mulai HUT pribadi, anak bahkan gereja dan desa. Tapi merayakan HUT diawali dengan iman alias bersyukur. Orang yang tidak bersyukur Tuhan marah. Jadi, mari kita manfaatkan momentum ini," tegas Wagub Kandouw. Ia mengatakan dalam HUT desa ini para hukum tua jadikan momentum untuk lihat kedalam sampai sejauh mana sudah tujuh tahun berdiri," ujarnya. Ia pun mengharapkan adanya perubahan di Desa Tolok I. "Patokannya tahun ini lebih bagus dari tahun lalu dan tahun depan lebih bagus dari tahun ini dalam segala aspek, mulai dari kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kesehatan. Itu harus berubah," terangnya. Sementara itu, mewakili tokoh masyarakat Desa Tolok Meiki Onibala dalam sambutannya mengatakan kehadiran Wakil Gubernur Steven Kandouw di Desa Tolok merupakan kali kedua. "Pemprov Sulut melalui wagub sudah dua kali hadir di sini ikut HUT. Luar biasa perhatian pemprov. Pak wagub dari acara pendamping desa tadi pagi di kantor gubernur langsung menuju ke sini. Oleh karena itu, masyarakat Tolok I tentu harus bangga," tutur Onibala. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulut ini dalam sambutannya menambahkan masyarakat Desa Tolok wajin menyukseskan pemilihan Presiden, legislatif DPR, DPRD kabupaten/kota. "Masyarakat desa tak ada golput (golongan putih), usahakan torang memilih semua. Wajib hadir gunakan hak pilih,"beber Onibala. Turut hadir Kasat Pol PP Provinsi Sulut Drs. Steven Liow, Kaban Kesbangpol Sulut Drs. Mecky Onibala, Anggota DPRD Sulut Jenny Mumek, Tokoh Agama Desa Tolok Raya serta Perangkat Daerah setempat dan masyarakat Desa Tolok 1. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyatakan HUT ke 7 Desa Tolok 1 Momentum Untuk Melakukan Instropeksi Diri. . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| WAKIL BUPATI AJAK DIFABEL DAN SATLANTAS REMBUGAN PEMBUATAN SIM D Posted: 05 Mar 2019 01:34 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul WAKIL BUPATI AJAK DIFABEL DAN SATLANTAS REMBUGAN PEMBUATAN SIM D. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
BLORA. Keinginan para penyandang disabilitas di Kabupaten Blora untuk bisa mengurus SIM D mendapatkan jalan cerah setelah Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si mempertemukan mereka dengan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Blora, Senin siang (4/3/2019). Bertempat di ruang rapat Wakil Bupati, tiga orang perwakilan komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) bertemu langsung dengan Kasatlantas Polres Blora, AKP Himawan Aji Angga, SH, SIK dan jajarannya. Di hadapan Wakil Bupati dan Kasatlantas, Ghofur, selaku Ketua Komunitas DBM menyampaikan keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas ketika ingin mengurus SIM D. "Banyak dari anggota kami yang belum tahu bagaimana proses pembuatan SIM D, yakni SIM yang memang dibuat untuk orang berkebutuhan khusus. Banyak isu yang mengatakan bahwa difabel sulit untuk memperoleh SIM D. Padahal banyak anggota kami yang mahir mengendarai motor. Kalau bisa jangan dipersulit. Kami juga ingin menjadi warga yang taat aturan, mengendarai motor dengan memiliki SIM," ujar Ghofur. Mendengar penjelasan Ghofur, Kasatlantas AKP Himawan Aji Angga, SH, SIK menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada yang mempersulit proses pembuatan SIM D bagi para difabel. Buktinya hingga saat ini Satlantas Polres Blora sudah menerbitkan sebanyak 25 SIM D untuk para difabel. "Kami sadar bahwa jumlah difabel di Blora cukup banyak, infonya sampai 600 lebih. Namun menurutnya pengurusan SIM tersebut harus tetap menjalani serangkaian proses sesuai aturan yang berlaku, diantaranya pemeriksaan kesehatan," ucap Kasatlantas. "Untuk syarat administrasi dan kondisi fisik biasanya tidak begitu terkendala. Namun ketika teman-teman difabel menjalani tes kesehatan sebagai salah satu syarat pengurusan SIM, banyak yang tidak memenuhi syarat. Sehingga hal inilah yang perlu dipahami," lanjut Kasatlantas. Sementara itu, dr. Irawan Tedjawardana, mitra Satlantas Polres Blora yang bertugas memeriksa kesehatan para pemohon SIM, dalam rapat tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak mempersulit dalam proses pemeriksaan kesehatan. "Kami tidak mempersulit, justru kami ingin melindungi teman-teman difabel agar tidak celaka di kemudian hari. Jika memang tidak memenuhi syarat kesehatan ya kami tidak berani meloloskannya. Ketentuan lolos dan tidaknya sudah diatur dalam aturan yang dibuat dari pusat, yakni Polri," jelas dr. Irawan Tejdawardana. Lantas ia menyontohkan jika difabel itu tuna rungu atau kesulitan pendengaran pasti kemungkinan lolos tes kesehatannya sangat kecil atau sulit. Apalagi buta warna tidak bisa membedakan warna lampu traffic light. "Kalau memang bisa mengendarai motor tapi pendengarannya terganggu kan bahaya. Contohnya saat menjalankan motor di jalan raya lalu diklakson tidak mendengar kan bisa berakibat kecelakaan. Contoh seperti inilah yang perlu dipahami. Memang difabel berhak mengajukan pembuatan SIM D, namun belum tentu semuanya bisa lolos persyaratannya," ungkap dr. Irawan Tedjawardana. Menurutnya jika ada difabel yang seharusnya tidak lolos kesehatan namun tetap diberikan SIM, dan dikemudian hari terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang lain terluka, maka SIM yang dimiliki ini akan dipertanyakan keabsahannya dan penerbit SIM bisa dituntut kenapa memberikan SIM kepada orang yang belum lolos persyaratan kesehatannya. Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si pun memberikan jalan tengah agar seluruh difabel yang ingin mengurus SIM D bisa menjalani proses sesuai aturan perundang-undangan. "Gini saja, agar keinginan difabel terpenuhi dan tidak mengurus sendiri-sendiri mungkin karena takut. Tolong Mas Ghofur sebagai koordinator DBM bisa mendata berapa anggotanya yang ingin mengurus SIM D. Nanti diproses secara kolektif saja ke Satlantas dengan tetap menempuh prosedur yang berlaku. Jadi jika nanti tidak lolos, juga harus menyadari kekurangannya. Keinginan difabel terwadahi, sebaliknya pihak Satlantas juga tidak melanggar aturan," kata Wakil Bupati. Kasatlantas pun setuju dengan usul Wakil Bupati. Bahkan dirinya meminta agar ketika pengurusan SIM D massal untuk difabel ini, juga mengundang 25 difabel lainnya yang telah memiliki SIM D. "Nanti kalau bisa 25 difabel yang sudah kami terbitkan SIM D nya turut diundang. Agar mereka bisa ikut menjelaskan kepada teman-teman difabel lainnya tentang bagaimana syarat yang harus dipenuhi seorang penyandang disabilitas dalam mengurus SIM D. Kami akan berikan waktu khusus untuk ini," terang Kasatlantas. Rembugan ini pun selesai dengan baik dan akan ditindaklanjuti dengan pendataan difabel yang akan mengajukan proses pembuatan SIM D oleh pengurus DBM. Acara diakhiri dengan foto bersama di ruang rapat. (Tim Berita Humas Protokol Setda Blora) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang WAKIL BUPATI AJAK DIFABEL DAN SATLANTAS REMBUGAN PEMBUATAN SIM D . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| PIMPIN PERINGATAN HPSN 2019, BUPATI MINTA PENGGUNAAN PLASTIK DIKURANGI Posted: 05 Mar 2019 01:34 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PIMPIN PERINGATAN HPSN 2019, BUPATI MINTA PENGGUNAAN PLASTIK DIKURANGI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Apel dipimpin langsung oleh Bupati Djoko Nugroho, dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekda dan Kepala OPD se Kabupaten Blora. Serta diikuti sejumlah pegawai perwakilan dari seluruh OPD, pelajar dan masyarakat sekitar. Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran untuk mengurangi penggunaan plastik agar sampah plastik di Kabupaten Blora bisa berkurang dan tidak mencemari kelestarian lingkungan. "Saya minta setiap penyelenggaraan rapat, jangan menyajikan minuman pakai botol atau gelas plastik yang sekali pakai langsung buang. Bungkus makanan ringannya juga jangan pakai plastik. Silahkan diformulasikan dan dikoordinasikan dengan seluruh OPD," ucap Bupati.
Menurut Bupati, Pemkab Blora juga akan terus membenahi sistem pengolahan sampah di TPA Temurejo yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar Blora semakin bersih dan sehat. "TPA ini merupakan salah satu penyebab gagalnya Blora meraih Adipura. Maka dari itu akan kita perbaiki sistem pengelolaannya dan melengkapi fasilitas pengolahan sampahnya. Sampah merupakan masalah yang serius, sehingga harus dituntaskan bersama-sama," lanjut Bupati. Kepada Dinas Pendidikan, Bupati meminta agar seluruh guru-guru bisa menyontohkan gerakan buang sampah pada tempatnya sejak dini kepada anak didiknya. Karena menurut Bupati membangun perilaku manusia itu harus dilakukan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang positif. Masyarakat diminta terus meningkatkan kebersihan lingkungannya dan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai atau kawasan jembatan, pintanya.
Dalam acara tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan sembako kepada petugas kebersihan kota, meresmikan tempat pengolahan limbah industri batik, bank sampah dan meninjau proses penguraian sampah organik menggunakan lalat Black Soldier Fly (BSF) di TPA Temurejo. Terpisah, Kepala DLH Kabupaten Blora, Ir. Dewi Tedjowati menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa inovasi di TPA sampah. Diantaranya pengembangbiakan lalat Black Soldier Fly (BSF) yang maggotnya berperan sebagai pengurai sampah organik serta pengaktifan kembali Instalasi Pengolahan Limbah Batik untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh perajin batik skala rumah tangga yang ada di Blora. "Hasil dari penguraian sampah organik oleh maggot BSF bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sedangkan untuk pengolahan limbah batik, saat ini kami baru bisa memfasilitasi Kecamatan Blora dan Jepon saja. Namun demikian pengolahan limbah batik di Blora ini menjadi satu-satunya di Jawa Tengah karena kabupaten/kota lainnya belum memilikinya, " ucapnya. Di Kabupaten Blora, lanjutnya, saat ini mempunyai dua TPA, yakni di Blora dan Cepu. TPA itu menampung sampah dari sejumlah wilayah kecamatan dengan dilayani menggunakan sejumlah armada oleh sejumlah petugas kebersihan.
Sebagai informasi, HPSN tahun 2019 ini telah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu dimulai tanggl 15 Februari 2019 dilakukan kegiatan bersih-bersih sampah di sekitar jembatan Pakis. Kemudian bersih-bersih lingkungan Taman Mustika hingga simpang empat Karangjati. Serta bersih-bersih dari Sirkuit Super Mario hingga TPA Temurejo. "Kami juga melaksanakan talk show di radio bersama kepolisian, serta apel siaga di TPA Temurejo kali ini," jelasnya. Setelah itu, menurut Dewi Tedjowati, akan melakukan kegiatan yang sama di antaranya di kali Grojogan dan Pasar Induk Sido Makmur Blora. "Kegiatan kebersihan lingkungan bersama seperti ini akan kami lakukan setiap hari Jumat," pungkasnya. (Tim Berita Humas Protokol Setda Blora) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PIMPIN PERINGATAN HPSN 2019, BUPATI MINTA PENGGUNAAN PLASTIK DIKURANGI . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Patroli Polsek Metro Tanah Abang Bekuk Dua Pelaku Curanmor Posted: 05 Mar 2019 01:11 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Patroli Polsek Metro Tanah Abang Bekuk Dua Pelaku Curanmor. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Selasa, 5 Maret 2019 15:55 WIB PUSKOMINFO, BID HUMAS PMJ - Petugas patroli Polsek Metro Tanah Abang meringkus Dua pencuri sepeda motor (curanmor) di Jalan Petamburan, Tabah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019) pagi. Dua bandit itu adalah Nurfalah (21 tahun) dan Susanto (19 tahun). Sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan dan kunci T disita sebagai barang bukti. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Lukman Cahyono, mengatakan sekira pukul 04.00 WIB, Selasa (5/32019), keduanya masuk rumah Ilham (26 tahun) dengan merusak gembok pagar. Tersangka Susanto langsung mencongkel stang sepeda motor yang diparkir di depan rumah. Ia kemudian mendorong kendaraan itu menuju jalan raya. Aksi mereka gagal saat Ilham terbangun untuk sholat subuh. Ia kaget sepeda motornya tak ada di depan rumah. Ia bergegas mencari dan mendapati motornya dibawa orang tak dikenal. Sontak ia meneriakinya maling. Panik, dua bandit itu mempercepat langkahnya. Namun mereka harus berhadapan dengan polisi yang tengah patroli menggunakan sepeda motor. Petugas pun siap membekuknya. Dua bandit itu pun kabur. Polisi tak kalah sigap mengejar lalu meringkusnya. "Satu tersangka melawan, mengajak berkelahi," katanya. "Tapi begitu disebutkan yang diajak ribut itu polisi, juga melihat ada pistol di balik baju maka ia langsung menyerah."kata Kapolsek. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Patroli Polsek Metro Tanah Abang Bekuk Dua Pelaku Curanmor . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Kodam Cenderawasih Lanjutkan Pengamanan Pembangunan Jembatan di Nduga Posted: 05 Mar 2019 01:10 AM PST  SENTANI, LELEMUKU.COM - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, S.I.P menyatakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua sebagai salah satu program strategis Nasional akan tetap dilanjutkan.Ia menyatakan sama halnya dengan program-program lainnya di seluruh Indonesia. Pembangunan ini bertujuan untuk membuka isolasi daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, guna menjamin keadilan sosial menyentuh sampai ke lapisan masyarakat hingga ke pedalaman meski ada ancaman keamanan di daerah tersebut. "Pembangunan juga merupakan wujud kehadiran negara di seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Namun sebagaimana kita ketahui semua bahwa di Papua ancaman keamanan masih sangat tinggi. Masih ada Saudara kita yang mempersenjatai diri secara illegal dan melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan merongrong kedaulatan negara. Termasuk menggangu proses pembangunan di Papua. Itulah sebabnya proses pembangunan tersebut harus diamankan oleh prajurit TNI," ungkap Pangdam kepada wartawan disela-sela acara pembukaan Apel Komandan Satuan (Dansat) jajaran Kodam XVII/Cenderawasi di Rindam Ifar Gunung Sentani, Kabupaten Jayapura pada Selasa (5/3). Ia katakan, TNI mengerahkan 600 personel memperkuat Kodam XVII/Cen untuk melanjutkan proyek jembatan di Nduga yang sempat terhenti karena aksi penembakan dari KKSB. "Pasukan TNI tersebut akan digelar di sepanjang jalur pembangunan Trans Papua Wamena-Mumugu, khususnya dalam pembangunan jembatan. Tekhnis pelaksanaannya pembangunan akan dilanjutkan oleh satuan zeni konstruksi (zikon) TNI AD, sedangkan tenaga ahli tetap dari PT. Istaka Karya dan PT. Brantas," Pangdam melanjutkan. Dikatakan proyek yang dikerjakan PT. Istaka Karya dan PT. Brantas Abdibraya yang sempat terhenti akibat adanya insiden pembantaian terhadap puluhan karyawan PT. Istaka Karya oleh gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya di Yigi pada 2 Desember 2018 lalu. "Negara tidak boleh mundur hanya karena adanya teror dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara akan tetap melanjutkan pembagunan samapai selesai, ini demi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat," ujar dia. (Pendam17) | ||||||||
| Sekda siapkan akhir masa jabatan Gubernur-Wagub Maluku Posted: 05 Mar 2019 01:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sekda siapkan akhir masa jabatan Gubernur-Wagub Maluku. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Sekda Maluku, Hamin Bin Thaher telah menyiapkan akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2014 - 2019, Said Assagaff - Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2019, sekaligus pelantikan Gubernur - Wagub periode 2019 - 2024, ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sekda siapkan akhir masa jabatan Gubernur-Wagub Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Elsa Kaize Minta Dukungan Voting Masyarakat Papua Posted: 05 Mar 2019 12:50 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pramugari cantik asal Kabupaten Merauke, yang mewakili Provinsi Papua di ajang kecantikan Puteri Indonesia 2019, Elsa Irwanti Elisabeth Kaize meminta dukungan voting dari Masyarakat Papua untuk menjadi Puteri Indonesia Favorit Sosial Media 2019 dan Puteri Indonesia Favorit Kepulauan.Dengan cara voting melalui Mustika Ratu Flagship Store di Lazada, Instagram dari SCTV, Puteri Indonesia dan Mustika Ratu. Periode voting Puteri Indinesia Social Media dan Kepulauan dimulai tanggal 27 Februari pukul 19.00 WIB hingga 7 Maret 2019 pukul 24.00 WIB serta berbelanja di Lazada. "Jangan lupa terus vote saya untuk menjadi Puteri Indonesia Favorite Kepulauan," tulis gadis 24 tahun itu di akun Instagram miliknya seperti dikutip Lelemuku.com. Elsa mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dan jatuh cinta dengan proses karantina Pemilihan Puteri Indonesi (PPI) yaitu Pra Karantika sejak Sabtu (23/2) hingga Selasa (26/2) dan Karantina sejak Rabu (27/2) hingga malam perhelatan pada Jumat (8/3) nanti, sebab ia mengaku melalui kegiatan itu dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. "Jatuh cinta dengan proses yang menjadikan versi terbaik dari dirimu," kata dia. Elsa mengungkapkan walau dirinya sangat gugup menantikan malam puncak dari PPI 2019 namun dirinya sangat bersukacita dengan materi motivasi diri yang diberikan selama karatina. "Puji Tuhan semua proses ini akan saya lewati dengan rasa syukur dan gembira karena ini adalah kesempatan berharga yang saya miliki sekali seumur hidup saya," ungkapnya. Berikut aturan lengkap voting Elsa menjadi Puteri Indonesia 2019 bisa dengan melalui Mustika Ratu Flagship Store di Lazada, Instagram SCTV dengan nama akun @sctv, akun @officialputeriindonesia dan Mustika Ratu dengan akun @MustilaRatuIND. Periode voting Puteri Indonesia Favorit Social Media dan Kepulauan dimulai 27 Februari pukul 19.00 WIB hingga 7 Maret 2019 pukul 24.00 WIB. Vote yang masuk diluar waktu tersebut tidak akan dihitung. Selain itu bisa dengan cara berbelanja di lazada https://ift.tt/2ThTppj dimana setiap kelipatan Rp 1.000 mendapat 1 vote. Dari hasil voting itu akan terpilih enam orang Puteri Indonesia Favorit Sosial Media Kepulauan dan akan dipilih satu Puteri Indonesia Favorit Sosial Media yang memiliki jumlah voting tertinggi dari ke-39 finalis dimana satu untuk masuk ke Top 11. Jumlah voting adalah total jumlah voting dari Mustika Ratu Flagship Store Lazada, dan dari jumlah voting di @sctv, @officialputeriindonesia dan @MustikaRatuIND. Apabila pemenang jumlah voting tertinggi sudah masuk dalam Top 11 di malam Grand Final, maka juri akan memilih satu nama yang ada di urutan voting tertinggi selanjutnya. Pihak Yayasan Puteri Indonesia (YPI) dan Mustika Ratu berhak mendiskualifikasi vote yang masuk apabila menemukan adanya upaya untuk mencurangi hasil vote dan akan memberikan pengumuman penutupan voting. Jika dengan alasan apapun terjadi kegagalan dalam system voting, YPI dan Mustika Ratu berhak menunda pengumuman hasil voting tanpa pemberitahuan sebelumnya serta hasil akhir diputuskan YPI dan Mustika Ratu yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. (Laura Sobuber) | ||||||||
| Sebaiknya Tidak Diam, Menag: Tokoh-Tokoh Agama Minta Presiden Jokowi Klarifikasi Isu-Isu Hoaks Posted: 05 Mar 2019 12:43 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sebaiknya Tidak Diam, Menag: Tokoh-Tokoh Agama Minta Presiden Jokowi Klarifikasi Isu-Isu Hoaks. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi menerima tokoh-tokoh ulama Aceh, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3) siang. (Foto: Oji/Humas) Setelah menerima pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), dan setelah juga menerima para tokoh ulama Aceh, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3). Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang mendampingi Presiden Jokowi secara bergiliran menerima tokoh-tokoh dari berbagai agama itu mengatakan, sebagian tokoh agama memanfaatkan pertemuan dengan Presiden untuk meminta klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang, berita-berita tidak berdasar, hoaks, dan lain sebagainya. "Terkait Bapak Presiden itu antek asing atau tidak, kemudian isu PKI, isu tidak memperhatikan umat Islam, dan seterusnya, dan seterusnya yang semuanya itu dijawab oleh Bapak Presiden bahwa itu semua tidak benar," kata Menag kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima tokoh-tokoh ulama Aceh, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3) siang. Terkait isu-isu itu, menurut Menag, para tokoh agama dan ulama mengharapkan agar Presiden sebaiknya tidak lagi diam saja menyikapi isu-isu yang tidak berdasar itu, dan mereka meminta Presiden lebih tegas untuk menjawab, mengklarifikasi bahwa semua isu-isu apalagi yang berkembang di media sosial (medsos) itu tidak benar. "Mereka para ulama itu, tokoh-tokoh masyarakat sangat mendukung dan bersedia sepenuhnya membantu Bapak Presiden untuk menyebarluaskan jawaban terhadap berita-berita yang tidak berdasar itu," jelas Menag. Jangan Ancam Keutuhan Mengenai respon Presiden Jokowi terkait masukan dari para tokoh agama dan ulama itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Presiden menyampaikan bahwa kehidupan politik di Indonesia memang menimbulkan keragaman pilihan, karena agenda politik itu kan tidak tunggal, selalu ada pilihan-pilihan, ada calon-calon anggota legislatif, ada capres-capres, cawapres, dan seterusnya. Tapi keragaman ini, Presiden meminta jangan sampai lalu kemudian ditempuh dengan cara-cara yang tidak sehat, dengan membuat berita-berita yang tidak berdasar, apalagi saling menebarkan fitnah. "Yang ini akibatnya tidak hanya kepada para calon yang sedang tampil, apakah calon anggota legislatif atau capres-cawapres, tapi keutuhan bangsa ini secara keseluruhan," ujar Menag mengutip Presiden Jokowi. Menag menuturkan, itu yang harus menjadi pemahaman semua bahwa keragaman perbedaan pilihan politik jangan sampai lalu kemudian menimbulkan keutuhan sebagai sebuah bangsa itu terancam bahkan lalu kemudian terpecah-belah. "Ini yang Bapak Presiden wanti-wanti dan seluruh ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka agama yang hadir amat sangat mendukung dengan pandangan seperti ini," pungkas Menag. (RSF/OJI/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sebaiknya Tidak Diam, Menag: Tokoh-Tokoh Agama Minta Presiden Jokowi Klarifikasi Isu-Isu Hoaks . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Disdukcapil Ambon terbitkan 3.000 kartu identitas anak Posted: 05 Mar 2019 12:36 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Disdukcapil Ambon terbitkan 3.000 kartu identitas anak. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Ambon, 5/3 (ANTARA News) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil ) Ambon telah menerbitkan sebanyak 3.000 Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0 hingga mendekati 17 tahun."Sampai saat ini kita telah ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Disdukcapil Ambon terbitkan 3.000 kartu identitas anak . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Posted: 05 Mar 2019 12:36 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati Malra tinjau TPA Iso. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhammad Thaher Hanubun bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat meninjau TPA (tempat pembuangan akhir) sampah di Iso, kecamatan Kei Kecil Timur, Senin.Bupati menemui ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati Malra tinjau TPA Iso . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| DPRD targetkan delapan Raperda ditetapkan April Posted: 05 Mar 2019 12:36 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul DPRD targetkan delapan Raperda ditetapkan April. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Ketua DPRD Kota Ambon Jammes Maatita mengatakan, delapan Raperda yang baru diterima dari Pemerintah Kota Ambon dalam rapat paripurna masa sidang tahun 2019 ditargetkan akan disetujui dan ditetapkan akhir masa sidang pertama ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DPRD targetkan delapan Raperda ditetapkan April . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Pemkot Ambon serahkan delapan Ranperda ke DPRD Posted: 05 Mar 2019 12:36 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemkot Ambon serahkan delapan Ranperda ke DPRD. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyerahkan delapan pokok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ambon.Delapan Ranperda diserahkan Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkot Ambon serahkan delapan Ranperda ke DPRD . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| BI Maluku sosialisasi kebanksentralan di Ambon Posted: 05 Mar 2019 12:36 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BI Maluku sosialisasi kebanksentralan di Ambon. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku kembali melaksanakan sosialisasi terkait kebanksentralan dan ciri-ciri keaslian uang rupiah.Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BI Maluku sosialisasi kebanksentralan di Ambon . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Promosi Maluku Tenggara, KIEM dan Diskominfo Malra Buat Website Wonderful Kei Posted: 05 Mar 2019 12:35 AM PST  LANGGUR, LELEMUKU.COM - Komunitas Infomasi Teknologi Evav Malhein (KIEM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Maluku Tenggara (Malra) presentasikan website promosi Kepulauan Kei yakni Wonderful Kei.Website miliki Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ini mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat umum yaitu bekerjasama dengan Diskominfo sebagai SKPD Pembina ITE Maluku Tenggara untuk membuat membuat website Promosi Pariwisata Maluku Tenggara dimana Presentasi KIEM ini dilakukan di Ruang Bupati Maluku, Senin (4/3). KIEM dan Diskominfo Malra mempresentasikan Website Wonderful Kei dihadapan Bupati Malra M. Taher Hanubun dan Wakil Bupati Malra Petrus Beruatwarin serta diikuti sejumlah Pimpinan OPD yaitu PTL. Kepala Diskominfo Atala Latu Latar sebagai sponsor dan Pimpinan OPD lainnya diruang kerja Bupati. Pada kesempatan tersebut, Bupati Hanubun berterima kasih kepada Komunitas KIEM dan Diskominfo yang telah bersama-sama menyiapkan media ini, sehingga kedepan pariwisata sudah dipromosi melalui website sendiri milik Pemerintah Daerah Maluku Tenggara, olehnya itu agar kedepan dilengkapi data dan gambar wisata serta akses jaringan selular 3G dan 4G di Wilayah Kei Besar. Terkait dengan pelaksanaan persentasi website Wonderful Kei, Ketua Komunitas KIEM Ronald Tethol mengatakan website promosi pariwisata ini dibangun oleh komunitas KIEM untuk membantu Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dalam memperomosikan Pariwisata Maluku Tenggara dengan dilengkapi konten-konten lokasi wisata terlengkap karena sampai pada data GIS (Gogle Maps). Selain itu website wonderful Kei menurut Ronal Tethol diberikan cuma-cuma atau gratis atau dalam bahasa kei disebut Yelim kepada Pemerintah Daerah, untuk membangun Pariwisata sebagai sektor unggulan Maluku Tenggara dan ini merupakan wujud kepedulian sebagai anak evav tanpa maksud apapun. Ronald Tethol mengakui bahwa masih kurang beberapa destinasi wisata, namun akan berupaya semaksimal mungkin bersama Pemerintah Daerah termasuk instansi terkait untuk melengkapinya. Pada waktu dekat ini Bupati Maluku Tenggara akan melakukan launching sekaligus pemanfaatan website yang beralamat di www.wonderfulkei.com. Selain itu Atala Ratu Latar, disela-sela momentum tersebut mengatakan akan berupaya untuk memaksimalkan jaringan selular bersama Stakeholder baik Kementerian Komunikasi Informasi (Kominfo), Telkom dan Telkomsel untuk perluasan jaringan Internet di Kei Besar sehingga mereka juga dapat mengakses semua pelayanan berbasis IT. (DiskominfoMalra) | ||||||||
| Satgas TMMD Mengajar Ngaji Pada Anak-anak di Masjid istiglal Desa Labuang Posted: 05 Mar 2019 12:18 AM PST | ||||||||
| Prajurit TNI-Polri (Satgas TMMD) Miliki Keluarga dan Teman Baru Posted: 05 Mar 2019 12:08 AM PST | ||||||||
| Pemilu 2019, TNI komitmen jaga Netralitas Posted: 05 Mar 2019 12:08 AM PST | ||||||||
| Meski Masih Terjadi, PGI Nilai Proses Intoleransi di Indonesia Cenderung Turun Posted: 05 Mar 2019 12:08 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Meski Masih Terjadi, PGI Nilai Proses Intoleransi di Indonesia Cenderung Turun. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Pengurus PGI berjalan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3) siang. (Foto: JAY/Humas) Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menilai meskipun proses intoleransi masih terjadi di sejumlah daerah di tanah air, namun kalau dilihat sebenarnya tendensinya menurut pada belakangan ini. "Kita melihat proses intoleransi ini buah dari perjalanan panjang dari pembiaran yang terlalu lama dari kelompok-kelompok intoleran yang berlangsung di negara ini selama ini. Kalau kita lihat tendensinya kan menurun sebenarnya belakangan ini," kata Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, usai bersama pengurus PGI diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3) siang. Mengenai terjadinya pemindahan makam di beberapa tempat, Pdt. Gomar Gultom mengatakan, kalau dilihat motifnya lebih karena soal pilkada atau pemilu. Tidak semua kasus yang terjadi belakangan ini murni karena intoleransi agama tapi juga karena pilihan-pilihan politik dan ini dipolitisir. "Kita juga mesti aware terhadap ini untuk tidak menyamaratakan semua kasus –kasus yang ada," ujarnya. Secara umum, menurut Pdt. Gomar Gultom, PGI menilai bahwa tidak ada penambahan signifikan terhadap kasus-kasus penutupan rumah ibadah misalnya. Yang ada, lanjut Sekretaris Umum PGI itu, masih efek-efek dari kasus yang lama, yang belum terselesaikan sampai sekarang. Menyinggung masalah Pemilu tanggal 17 Aril mendatang, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan, bahwa PGI secara khusus mengeluarkan imbauan, baik melalui video klip maupun surat pastoral supaya seluruh warga gereja aktif menjadi pemilih, tidak ada seorangpun akan menjadi golput. "Itu imbauan kita. Dan kalau bepergian, hendak mengurus formulir A5. Kalau mau mau berlibur, berliburlah setelah mencoblos pada tanggal 17 April," sambung Gomar. Konvensi Gereja dan Masyarakat Sebelumnya Ketua Umum PGI Pdt. Hendriette Tabita Hutabarat-Lebang menyampaikan, kedatangan pengurus PGI ke Istana Merdeka dimaksudkan untuk menyampaikan dan mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri Konvensi Gereja dan Masyarakat yang akan diselenggarakan di Manado, 28-31 Maret 2019. Pada helatan ini Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey didapuk menjadi ketua panitia. Konvensi ini, lanjut Ketua Umum PGI, diselenggarakan untuk merenungkan, menggumuli masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam konteks iman kristiani dan bagaimana umat kristiani merespon, ikut berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa ini, ikut memberi sumbangsih bagi tujuan kemaslahatan semua umat. "Pada saat yang sama, gereja-gereja di Indonesia berpartisipasi dalam mengadakan perubahan-perubahan yang dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang berubah cepat," kata Pdt. Hendriette. Menurut Hendriette, PGI juga akan mengadakan Sidang Raya pada 8-13 November 2019 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). PGI juga menyampaikan undangan kepada Presiden untuk menghadiri Siang Raya ini. Saat menerima pengurus PGI itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Staf Khusus Presiden Bidang Politik dan Pemerintahan Ari Dwipayana. (GUN/JAY/ES)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Meski Masih Terjadi, PGI Nilai Proses Intoleransi di Indonesia Cenderung Turun . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| PHDI Undang Presiden Jokowi Hadiri Upacara Dharmasanti Dalam Rangka Nyepi di Bali Posted: 05 Mar 2019 12:08 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PHDI Undang Presiden Jokowi Hadiri Upacara Dharmasanti Dalam Rangka Nyepi di Bali. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi didampingi Menag dan Staf Khusus Presiden menerima Pengurus PHDI, di Istana Mereka, Jakarta, Selasa (5/3) pagi. (Foto: JAY/Humas) Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang di dalamnya terdapat Prajaniti, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, dan WHDI melaporkan persiapan peringatan Hari Suci Nyepi yang jatuh pada Kamis (7/3) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3) pagi. Ketua Umum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya, kepada wartawan seusai pertemuan menjelaskan, bahwa pada Rabu (6/3) besok akan dilaksanakan ritual dalam rangka Hari Suci Nyepi, di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. "Kami melaporlan juga akan melaksanakan Dharmasanti, nanti kita akan lakukan di Bali di Art Center. Tinggal tanggal waktunya nanti dari Bapak Presiden, kapan beliau ada waktu luang untuk melakukan. Ancer-ancernya 5 April yang akan kami laksanakan di Bali," kata Tenaya. Untuk di Prambanan, menurut Ketua Umum PHDI itu, nanti Menteri Agama yang akan hadir. Sementara untuk yang di Bali, PHDI berharap Presiden Joko Widodo bisa datang. Ia menyebutkan, upacara Dharmasanti sudah beberapa kali dilakukan di Jakarta, tapi kali ini akan dilaksanakan di Bali, karena umat Hindu di tanah air ingin untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, untuk jangan lupa kampung halaman. Menurut Tenaya, Dharma Santi itu acara untuk silaturahim semuanya, dalam rangka perayaan Nyepi. "Dengan saling asah, asih, asuh untuk membangun negeri ini lebih jaya ke depan. Damai Negeriku, Maju Indonesia," ujarnya. Dalam kesempatan itu Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi berpesan agar umat Hindu bisa melaksanakan kegiatan peringatan Hari Suci Nyepi dan rangkaiannya dengan tertib dan aman. "Beliau juga sampaikan agar kita tetap menjaga kesatuan, persatuan bangsa menghadapi pesta demokrasi seperti ini," kata Tenaya. Saat menerima pengurus PHDI itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Staf Khusus Presiden Bidang Politik dan Pemerintahan Ari Dwipayana. (DNA/JAY/ES)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PHDI Undang Presiden Jokowi Hadiri Upacara Dharmasanti Dalam Rangka Nyepi di Bali . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Buka Diklat Angkatan VIII, Waseskab: Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Terus Berkembang Posted: 05 Mar 2019 12:08 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Buka Diklat Angkatan VIII, Waseskab: Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Terus Berkembang. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Waseskab Ratih Nurdiati didampingi Deputi DKK Yuli Harsono berfoto bersama peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat I Angkatan VIII Tahun 2019 di, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (5/3) pagi. (Foto: Rahmat/Humas) Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati mengemukakan, pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) terus berkembang dengan baik secara kuantitas dan kualitas. Untuk sisi kuantitas, jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) telah menghadirkan 181 orang Pejabat Fungsional Penerjemah yang tersebar dari 57 instansi pemerintah pusat dan daerah yang tersebar di 25 provinsi. Peningkatan jumlah penerjemah ini, menurut Waseskab, juga turut meningkatkan jumlah bahasa pada Jabatan Fungsional Penerjemah; sehingga terdapat bahasa Arab, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis, Bugis, dan yang terbaru bahasa Jawa Pegon. Sementara dari sisi kualitas, sejak tahun 2016 pada tingkat nasional, Sekretariat Kabinet (Setkab) selaku Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah telah menyelenggarakan 7 kali bimbingan teknis, 2 diklat fungsional penjenjangan pertama, dan 2 diklat teknis dengan materi tersebut. "Sekretariat Kabinet juga baru saja melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi pada bulan Februari 2019 yang diikuti 20 peserta penerjemah," kata Waseskab saat memberikan sambutan pada pembukaan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VIII Tahun 2019 di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (5/3) pagi. Waseskab Ratih Nurdiati menjelaskan, Uji Kompetensi merupakan syarat kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi bagi penerjemah sebagai upaya untuk memastikan dan menjamin bahwa setiap calon pemangku jabatan yang lebih tinggi telah menguasai kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Pada tahun 2018, lanjut Waseskab, JFP juga mencatat sejarah dengan keikutsertaan 2 (dua) PFP dari Sekretariat Kabinet pada pelatihan penerjemahan lisan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka seleksi penerjemah lisan untuk Presiden. Selain itu, guna memberikan pengalaman penerjemahan tulis dan lisan, sejak tahun 2016 Sekretariat Kabinet telah menugaskan PFP ke acara-acara internasional maupun acara-acara resmi kenegaraan. "Sekretariat Kabinet juga telah 6 kali menerbitkan Jurnal Penerjemahan, dalam rangka memperluas wawasan penerjemahan, terutama bagi para Pejabat Fungsional Penerjemah," sambung Waseskab seraya menambahkan, melalui berbagai jenis upaya ini, Jabatan Fungsional Penerjemah diharapkan dapat semakin berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga akan semakin berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Ia menyebutkan, pada tahun 2018, Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan penerjemahan hampir 400 halaman dokumen hukum terkait EoDB (Ease of Doing Business). Tingkatkan Kapasistas Setelah perjalanan 13 tahun, Jabatan Fungsional Penerjemah kini berada dalam konteks nasional dan internasional yang terus berkembang dengan cepat. Untuk menyikapi perubahan itu, Waseskab mengingatkan, para Pejabat Fungsional Penerjemah dituntut untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga tidak tertinggal dari perkembangan tersebut. "Untuk itu, Sekretariat Kabinet berupaya membekali Pejabat Fungsional Penerjemah dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk dapat menjadi penerjemah pemerintah yang berkompetensi tinggi dan mampu menghasilkan kinerja yang tinggi pula," tegas Waseskab seraya menambahkan, dengan kompetensi, diharapkan Pejabat Fungsional Penerjemah akan lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan penugasan. Sehubungan dengan itu, Waseskab Ratih Nurdiati berharap para peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VIII Tahun 2019 dapat memanfaatkan secara maksimal diklat fungsional ini. "Ikutilah setiap sesi diklat dengan penuh perhatian dan semangat tinggi, sehingga dapat membawa pulang ilmu dan kemampuan yang meningkat di bidang penerjemahan," pesan Waseskab. Sebelumnya Deputi Sekretaris Kabinet bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Yuli Harsono dalam laporannya mengatakan, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penerjemah sejak tahun 2016, Sekretariat Kabinet berkomitmen kuat untuk melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah secara nasional, termasuk dengan melaksanakan 18 kewajiban yang diembannya, sebagaimana tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam hubungan itu, menurut Yuli, Sekretariat Kabinet mendapatkan kehormatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban itu yaitu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah. "Kewajiban ini penting dilaksanakan karena akan turut mendukung pengembangan karier Pejabat Fungsional Penerjemah ke depan," ujarnya. Untuk memenuhi kewajiban itu, Sekretariat Kabinet untuk ketiga kalinya menyelenggarakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama, yaitu untuk Angkatan VIII Tahun 2019, mulai tanggal 4 Maret – 13 April 2019 di Jakarta, dan mengambil tempat di Badan Diklat Kejaksaan RI, Kampus B, Jalan Raya Hankam Nomor 60, Ceger, Jakarta Timur. Sebelumnya Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VII tahun 2018 dan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan tahun 2018 dilaksanakan di tempat yang sama. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VII diikuti sebanyak 22 peserta, berasal dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Arsip Nasional, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Tampak hadir dalam pembukaan itu antara lain Staf Ahli Seskab bidang Politik Dyah Kusumastuti, Staf Ahli bidang Reformasi Birokrasi Syafrudin, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan Eko Harnowo, Kepala Biro SDM dan Ortala Ratih Mayangsari, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI. (FID/RAH/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Buka Diklat Angkatan VIII, Waseskab: Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Terus Berkembang . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Posted: 05 Mar 2019 12:08 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul "HINDARI PELANGGARAN DALAM TUGAS YANG BISA MERUGIKAN ISTITUSI" ARAHAN KOMPOL TOGU MATANARI SAAT MEMIMPIN KEGIATAN APEL PAGI DI HALAMAN MAPOLRES DAIRI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.         https://ift.tt/2qBuc8o Waka Polres Dairi KOMPOL TOGU MATANARI Pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019 Sekira Pukul 07.30 Wib, Memimpin Pelaksanaan Kegiatan Apel Pagi Personil Polres Dairi Di Halaman Apel Mako Polres Dairi. Kegiatan Apel Pagi tersebut dihadiri Oleh Para Kabag Polres Dairi, Para Kasat Fung Polres Dairi, Para Perwira Staf Polres Dairi Dan Personil Gabungan Bag, Sat dan Staf Polres Dairi Serta Seluruh Personil PNS Polres Dairi Dalam kesempatan tersebut pimpinan apel pagi memberikan arahan serta Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat berkumpul pada pelaksanaaan Apel Pagi dihalaman Mako Polres Dairi. Atensi kepada personil Polres Dairi yang terlibat pada pelaksanaan tugas pengamanan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 di Universitas STAIS Sidikalang Kab. Dairi, laksanakan tugas pengamanan dengan baik dan bertanggungjawag serta selalu melekat di lokasi kegiatan, sampai dengan selesai kegiatan dilaksanakan. Jangan sepele dalam pelaksanaan tugas yang kita emban, laksanakan semua tugas dimulai dengan ketulusan hati agar semua yang kita tugas yang kita laksanakan, bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendela yang berarti. Utamakan kepentingan dinas diatas segalanya dan selalu tanamkan disiplin serta loyalitas juga dedikasi yang tinggi kepada institusi dengan mengedepankan kebersamaan dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas yang kita emban untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hindari pelanggaran dalam tugas yang bisa merugikan Istitusi juga diri sendiri dan selalu taat terhadap Peraturan yang berlaku sesuai dengan SOP, Untuk Mewujudkan Personil Polri Yang Promoter Khususnya di Wilayah Hukum Polres Dairi. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang "HINDARI PELANGGARAN DALAM TUGAS YANG BISA MERUGIKAN ISTITUSI" ARAHAN KOMPOL TOGU MATANARI SAAT MEMIMPIN KEGIATAN APEL PAGI DI HALAMAN MAPOLRES DAIRI . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PARA TAHANAN SAAT SIDANG DI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG Posted: 05 Mar 2019 12:08 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PARA TAHANAN SAAT SIDANG DI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kapolres Dairi AKBP ERWIN WIJAYA SIAHAAN, S.I.K melalui Personil Sat Samapta Polres Dairi dibawah pimpinan Kasat Samapta AKP LAMHOT LIMBONG dan Personil Dari Kejaksaaan Negeri Sidikalang Melaksanakan Pengawalan dan Pengamanan Tahanan Pada Hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019. Pengamanan dan Pengawalan Tahanan tersebut di lakukan dengan cara melakukan penjemputan para tahanan yang akan melaksanakan persidangan pada Hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019 dari Rutan Sidikalang dan dibawa menuju ke Pengadilan Negeri Sidikalang untuk di Sidangkan. Saat di pengadilan negri sidikalang personil Sat Samapta yang bertugas membagi sip lagi dengan dua orang melakukan pengamanan di depan pintu persidangan yang lagi di gelar sedangkan satu orang personil lain nya menjaga tahanan yang belum mendapat giliran untuk disidangkan. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PARA TAHANAN SAAT SIDANG DI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Posted: 05 Mar 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BRI CABANG TOLITOLI SIAP MELAYANI PENGELOLAAN KEUANGAN DI SELURUH PERANGKAT DAERAH DENGAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sejak Januari 2019 yang lalu telah mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Sistem transaksi non tunai ini dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak perbankan di daerah ini yang salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tolitoli. Perangkat Daerah yang dilayani oleh BRI pada sistem transaksi non tunai pengelolaan keuangan daerah yaitu Kantor Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan 9 (sembilan) Kantor Kecamatan.
Yoggi Pramudianto Sukendro selaku Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Tolitoli menyatakan kesiapannya memberikan pelayanan apabila pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli menyerahkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tolitoli dalam transaksi non tunai ini. "Kami yang paling besar dan terluas di antara semua bank di Tolitoli, memiliki enam Kantor Unit plus Satu Kantor Cabang, 13 ATM dan 121 Brilink, sehingga kami sudah sangat siap dan mampu untuk membantu kinerja para Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli", kata Yoggi. Yoggi menambahkan, bahwa unit terjauh BRI adalah BRI Unit Bangkir di Kecamatan Dampal Selatan dan BRI Unit Sandana di Kecamatan Galang. Selain itu, operasionalisasi BRI Tolitoli disupport dengan lima unit mobil teras keliling dan 121 Brilink yang agennya adalah masyarakat Tolitoli yang dijadikan agen untuk semua transaksi penyaluran Perbankan. "Brillink ini dapat dimanfaatkan dalam semua transaksi seperti setor tunai transfer, beli pulsa, tiket pesawat, listrik dan lain-lain, ditambah sekarang ini BRI memiliki satelit sendiri sehingga tidak ada lagi permaslahan dari sisi jaringan", ucapnya sembari menyampaikan harapan besarnya selaku Pimpinan Cabang BRI Tolitoli untuk dapat mensupport Pemerintah Daerah Tolitoli secara keseluruhan agar bisa lebih maju lagi. Reporter: ISTIQAMAH, S.Ksi Editor : AULIA, S.IP Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BRI CABANG TOLITOLI SIAP MELAYANI PENGELOLAAN KEUANGAN DI SELURUH PERANGKAT DAERAH DENGAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| SEKDA KABUPATEN TOLITOLI MEMINTA AGAR LKPJ BUPATI TAHUN INI DITAMPILKAN SECARA VISUALISASI Posted: 05 Mar 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul SEKDA KABUPATEN TOLITOLI MEMINTA AGAR LKPJ BUPATI TAHUN INI DITAMPILKAN SECARA VISUALISASI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, Drs Hi Mukaddis Syamsuddin MSi, memimpin rapat Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018 di Suwot Pollimpungan Kantor Bupati Tolitoli Jum'at pagi (1/3). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda termasuk melakukan evaluasi terhadap beberapa perangkat daerah yang belum menyerahkan Data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) termasuk data pendukung LKPJ dan LPPD Kabupaten Tolitoli. Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah meminta agar tahun 2019 ini melakukan perubahan terhadap LPPD yang sebelumnya hanya berada pada peringkat keempat. Dikatakan, pada tahun sebelumnya, penyampaian LKPJ Bupati dilaporkan dalam bentuk narasi, namun untuk tahun ini akan ditampilkan secara visualisasi hasil-hasil yang dicapai Pemerintah Daerah dalam satu tahun. Oleh karena itu peran Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk menyampaikan data yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas Laporan LPPD Kabupaten Tolitoli.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mukaddis Syamsuddin juga berharap agar masing-masing perangkat daerah sudah menyerahkan dokumen atau yang dibutuhkan pada waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 6 Maret 2019 kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, bila terdapat hal-hal yang belum dipahami khususnya menyangkut teknis pengisian format, dapat dikonsultasikan langsung pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, pinta Sekda. Rapat penyusunan LKPJ dan LPPD Kabupeten Tolitoli ini dihadiri Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan, DR Adjimain Laterey MSi, para kepala Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, para Camat dan para Kepala Sub Bagian Program dari masing-masing perangkat daerah. Reporter: SARNI HASAN, SE Editor : AULIA, S.IP Terima kasih karena telah membaca informasi tentang SEKDA KABUPATEN TOLITOLI MEMINTA AGAR LKPJ BUPATI TAHUN INI DITAMPILKAN SECARA VISUALISASI . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||||
| Terdakwa mengaku pakai narkoba ringkus bandar Posted: 05 Mar 2019 12:07 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Terdakwa mengaku pakai narkoba ringkus bandar. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Andre Leatemia dan Alfred Tuhumury, dua anggota BNNP Maluku yang menjadi terdakwa kasus nakoba golongan satu jenis sabu mengaku menggunakan barang bukti untuk mencari dan menjerat pelaku lain yang masuk kategori pengedar hingga ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terdakwa mengaku pakai narkoba ringkus bandar . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |