Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes
Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes |
- Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes
- Pemprov Papua Buka Penerimaan CPNS 2018 dari 11 hingga 29 Maret
- ILO Nilai Kesenjangan Gender Masih Lebar dalam Dunia Kerja
- Transaksi emas pinggiran masih normal
- Bupati : hukum positif dan adat bagi pemerkosa
- Gubernur Olly Dondokambey Apresiasi Eksistensi FGMB
- Bupati : hukum positif bagi pemerkosa
- Berikan Dukungan Manajemen Kabinet, Waseskab: Kuncinya di Setkab Itu Cepat dan Tepat
- Jum’at Bersih, Kapolsek Peureulak Barat Pimpin Gotong Royong Bersihkan Mako
- Bantah Kriminalisasi Ulama, Presiden Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat
- Bersama Warga Gampong Aceh, Bhabinkamtibmas Polsek Idi Rayeuk Gotong Royong Bersihkan Lingkungan
- Kanit Binmas Polsek Banda Alam Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2019 Di SMA Negeri 1 Banda Alam
- Petugas Gabungan Polres Aceh Timur Berhasil Amankan 28 Kilo Shabu dan Tiga Tersangka
- Presiden RI. Ir. JOKO WIDODO - Serahkan 814 Sertifikat Tanah Waqaf Di Lampung Tengah
- Sidak Kantor Badan Penghubung, Wagub Kandouw : Pengelola Hotel Asana Tidak Maksimal PAD Yang Diterima Tidak Sebanding Dengan Investasi
- ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS, BRIPKA MOHAMAD LAHABU SAMBANGI WARGA BINAANNYA
- MEMAKMURKAN MASJID, BHABINKAMTIBMAS BERSAMA WARGA SHOLAT JUMAT BERJAMAAH
- STOP BERITA HOAX, BHABINKAMTIBMAS AJAK MASYARAKAT PERANGI HOAX
- Gubernur Olly : Koperasi Topang Ekonomi Sulut
- Sebut Goyang 1 Cm Saja Tidak Bisa, Presiden Jokowi: Saya Bukan Sekali Dua Kali Naik KRL
- Soal integritas, FPPPK melaporkan secara resmi Bawaslu Kota Samarinda Ke DKPP RI
- BRI Dukung Rencana Pembangunan Nasional Melalui Kerjasama dengan Kementerian ESDM
- Kapolresta Pontianak : Peduli Sampah Harus Dimulai Dari Diri Kita Sendiri
- Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Kantor GKMI
- Harapan Marcus dan Kevin Cetak Hat-Trick di All England, Kandas
| Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes Posted: 08 Mar 2019 03:30 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kunjungan mendadak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana ke Plaza Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah. Jumat (8/3), disambut antusias masyarakat yang langsung berebut foto dengan Presiden. (Foto: Deny S/Humas) Saat berkunjung ke Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Jumat (8/3) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sempat menyambangi Plaza Bandar Jaya di kota tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden membeli sebuah mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) berwarna merah. Tentunya mobil tangki pengangkut BBM ini hanyalah sebuah mobil mainan yang akan diberikan kepada cucu pertamanya, Jan Ethes. Sementara Ibu Negara Iriana membelikan cucu kedua mereka, Sedah Mirah, sebuah boneka mainan dan sepasang sepatu sandal. Presiden dan Ibu Negara Iriana bersama rombongan tiba di Plaza Bandar Jaya pada pukul 10.00 WIB. Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang. Kedatangan Presiden dan Ibu Negara Iriana disambut riuh para pedagang dan pengunjung plaza tersebut. Keduanya pun tak sungkan melayani permintaan salaman dan foto dari masyarakat. Setelah sekira 45 menit melakukan blusukan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana meninggalkan Plaza Bandar Jaya untuk melanjutkan kunjungan kerjanya. (DNA/DNS/ES)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemprov Papua Buka Penerimaan CPNS 2018 dari 11 hingga 29 Maret Posted: 08 Mar 2019 02:50 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan akan melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipiul (CPNS) tahun 2018 pada tanggal 11 hingga 29 Maret 2019.Menurut surat bernomor 800/2540/SET itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinael, SIP, MKP, M.SI menyatakan bahwa hal ini dilakukan menindaklanjuti surat dari pemerintah pusat. "Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no B/234/M.SM.01.00/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Formasi CPNS tahu 2018 Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Papua," ujar dia. Selain berlangsung selama 15 hari kerja, Hery menyatakan pendaftaran online ini berlangsung terbatas dengan pengiriman berkas fisik pendaftaran ke https://ift.tt/2VEWr3m dari 13 Maret hingga 2 April 2019 pada pukul 24.00 WIT. Seleksi administrasi akan berlangsung pada 13 Maret hingga 4 April, Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 10 April. Cetak nomor ujian secara online selama 5 hari kerja dari tanggal 11 hingga 17 April. Selanjutnya seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang (CAT) berlangsung selama 15 hari kerja dari 24 April hingga 10 Mei. Kelulusan dari seleksi ini akan dilaksanakan pada 10 Juni 2019. Selanjutnya pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir akan dilaksanakan selama 15 hari kerja, mulai dari 13 Juni hingga 3 Juli 2019. (Albert Batlayeri) |
| ILO Nilai Kesenjangan Gender Masih Lebar dalam Dunia Kerja Posted: 08 Mar 2019 02:50 AM PST  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan kesenjangan gender dalam pekerjaan dan upah tetap lebar, dan hanya kebijakan dan UU yang kuat dan diterapkan yang akan mengubah situasi ini menjadi lebih baik.ILO hari Rabu (6/3) meluncurkan laporan baru bertajuk "A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future of Work for All" menjelang Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret.Ketika berbicara soal pekerjaan, perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. ILO menemukan bahwa kondisi ini hampir tidak berubah selama 27 tahun terakhir. Dikatakan kemungkinan perempuan mendapat pekerjaan 26 persen lebih kecil daripada laki-laki. Dikatakan hal ini juga meluas ke pekerjaan perempuan dalam posisi tinggi. Data ILO menunjukkan secara global hanya seperempat manajer atau pemimpin adalah perempuan. Dikatakan bahwa perempuan yang berhasil mencapai posisi puncak cenderung satu tahun lebih muda dan berpendidikan lebih baik daripada rekan laki-laki mereka. Terlepas dari kualifikasi ini, penulis penelitian mengatakan perempuan tidak mendapatkan gaji yang sama untuk pekerjaan top yang sama dengan laki-laki. Secara global, penelitian ini menemukan kesenjangan upah antar gender tetap pada rata-rata 20 persen. Shauna Olney adalah kepala divisi Gender, Equality and Diversity. Pejabat ILO ini mengatakan ibu dari anak kecil hingga usia 6 tahun memiliki peluang kerja terendah. "Penalti bagi ibu yang bekerja telah meningkat selama 10 tahun terakhir hingga 38 persen. Jadi, sekali lagi - ada sesuatu yang tidak beres. Ini menuju arah yang salah. Ada juga hukuman bagi ibu dalam posisi pemimpin di mana hanya 25 persen manajer yang memiliki anak adalah perempuan, dan jumlah perempuan dalam posisi manajerial naik menjadi 31 persen jika mereka tidak memiliki anak," katanya. Olney mengatakan pada VOA bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dalam peran kepemimpinan cenderung diremehkan. Dalam hal prestasi kerja, katanya perempuan cenderung dipuji karena apa yang disebut soft skill mereka, karena kemampuan mereka berkomunikasi dan berhubungan baik dengan orang-orang. "Saya pikir fakta bahwa kita menyebutnya lunak, menunjukkan bahwa kemampuan itu kurang dihargai. Mereka bukan hard skill, mereka bukan hal yang serius. Kemampuan lunak. Jadi, mengapa kita harus membayarnya? Mengapa kita menghargainya? Jadi saya pikir ada banyak bias dan bukti sangat jelas dalam hal bagaimana kita mengevaluasi apa yang dilakukan perempuan dan laki-laki," tambah Olney. Laporan ini menganjurkan langkah-langkah tertentu untuk mempercepat perubahan dalam mencapai kesetaraan gender. Menyerukan UU dan kebijakan yang kuat yang melarang diskriminasi di tempat kerja dan mempromosikan kesetaraan perlakuan, peluang dan hasil. Laporan ILO ini merekomendasikan untuk mendukung perempuan melalui transisi kerja dan memberi mereka suara dan perwakilan yang lebih besar dalam masalah perburuhan. (VOA) |
| Transaksi emas pinggiran masih normal Posted: 08 Mar 2019 02:41 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Transaksi emas pinggiran masih normal. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kegiatan transaksi emas di pedagang pinggir jalan pertokoan Ambon Plaza maupun di depan Kantor Pegadaian Kota Ambon, Maluku, hingga kini masih normal.Belum begitu ramai abang, biasa-biasa saja sejak beberapa hari belakangan ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Transaksi emas pinggiran masih normal . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bupati : hukum positif dan adat bagi pemerkosa Posted: 08 Mar 2019 02:41 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati : hukum positif dan adat bagi pemerkosa. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyatakan hukum positif harus diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan, sekalipun ada hukum adat yang mengatur sanksi atas kejahatan itu.Thaher menyatakan hal itu di hadapan para ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati : hukum positif dan adat bagi pemerkosa . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Gubernur Olly Dondokambey Apresiasi Eksistensi FGMB Posted: 08 Mar 2019 02:23 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Olly Dondokambey Apresiasi Eksistensi FGMB. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengapresiasi eksistensi Front Generasi Muda Bantik (FGMB) di Sulut. Olly meminta dukungan penuh FGMB atas jalannya program pembangunan daerah. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Olly Dondokambey Apresiasi Eksistensi FGMB . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bupati : hukum positif bagi pemerkosa Posted: 08 Mar 2019 02:11 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati : hukum positif bagi pemerkosa. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyatakan hukum positif harus diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan, sekalipun ada hukum adat yang mengatur sanksi atas kejahatan itu.Thaher menyatakan hal itu di hadapan para ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati : hukum positif bagi pemerkosa . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Berikan Dukungan Manajemen Kabinet, Waseskab: Kuncinya di Setkab Itu Cepat dan Tepat Posted: 08 Mar 2019 01:45 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Berikan Dukungan Manajemen Kabinet, Waseskab: Kuncinya di Setkab Itu Cepat dan Tepat. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Para Peserta Rakor Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet berfoto bersama, di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (8/3). (Foto: Humas/Anggun). Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab), Ratih Nurdiati, menyampaikan bahwa Sekretariat Kabinet (Setkab) bertugas untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Dalam menyelenggarakan manajemen kabinet tersebut, Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan bahwa kebijakan, pengarahan, keputusan ataupun instruksi Presiden dapat diluruskan, lebih daripada itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya," ujar Waseskab pada Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Jumat (8/3), di Palembang, Sumatra Selatan. Untuk mendukung peran tersebut, lanjut Waseskab, secara teratur Setkab mengusulkan agenda sidang kabinet atau rapat terbatas membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden. "Tugas tersebut makin dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dan Setkab diberikan arahan instruksi untuk juga mengawasi pelaksanaan dari arahan-arahan Presiden yang telah diputuskan pada sidang kabinet dan rapat terbatas khususnya," ujarnya. Meski namanya sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet, Waseskab menyampaikan bahwa tidak berarti pesertanya adalah Presiden dan menteri anggota kabinet saja. "Yang semakin membesar justru adalah sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet yang dihadiri oleh presiden, menteri kabinet dan juga seluruh stakeholder yang terkait dengan isu tersebut," papar Waseskab. Tugas Setkab, menurut Waseskab, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang diperlukan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan untuk setiap sidang artinya telah dihadirkan. "Sebagai contoh, sidang-sidang kabinet terkait dengan proyek strategis nasional kita lakukan sekitar 44 kali. Dalam sidang kabinet mengenai isu ini mengenai agenda percepatan proyek strategis nasional ini, yang pesertanya justru penting sekali kehadirannya adalah para kepala daerah," ujar Waseskab. Kepala daerah yang hadir, lanjut Waseskab, diberikan kesempatan untuk melaporkan langsung kepada Presiden perkembangan proyek yang ada di wilayahnya. "Setelah itu usulan kebijakan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dan pastinya didampingi lengkap oleh semua menteri yang terkait dengan proyek strategis yang dibahas pada hari itu. Ini perkembangan ke arah sini," tambahnya. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Waseskab, telah dilaksanakan 516 kali sidang kabinet dan rapat terbatas. Ini artinya, sambung Waseskab, 129 kali dalam satu tahun atau kalau dibagi berarti 3 kali dalam seminggu. Kata kuncinya di Setkab, menurut Waseskab, cuma cepat dan tepat itu saja. "Cepat tepat terutama dalam penyampaian materi sidangnya. Kecepatan menyiapkan materi sidang dan ketepatan untung mengangkat isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif untuk diusulkan sebagai putusan. Itu yang akan menentukan putusan sidang kabinet yang tepat. Cepat dan tepat," ujarnya. Putusan hasil sidang kabinet yang tepat tadi, menurut Ratih, menjadi kepentingan bersama karena semua membutuhkan itu untuk pedoman pelaksanaan selanjutnya. "Oleh karena itu, menjadi tugas bersama kita juga untuk berarti menyelenggarakan sidang kabinet itu dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu kita bersama-sama terus mengembangkan potensi-ptensi yang ada khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi yang kali ini kita angkat," tambahnya. Terapkan Teknologi Informasi  Para pembicara dalam Rakor Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet, di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (8/3). (Foto: Humas/Anggun). Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Yuli Harsono menyampaikan bahwa saat ini Setkab telah menerapkan berbagai teknologi informasi antara lain sistem informasi agenda sidang, sistem rekapitulasi undangan sidang, dan sistem kehadiran berbasis QR Code. "Kami bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk membangun secure chat dan secure email. Kami juga sudah menggagas pelaksanaan sidang kabinet berbasis paperless dengan materi dan paparan tayangan berbasis audio visual. Begitu pula untuk mempercepat hasil risalah sidang kabinet kami menggagas alat speech to text yang secara instan akan menghasilkan risalah dan risalah bisa kami diseminasi pada peserta sidang pasca sidang," ujar Deputi DKK. Ke depan, menurut Yuli, Setkab juga akan menggunakan sistem informasi diseminasi bahan sidang. "Bahan sidang bisa dibaca peserta sidang pada saat duduk di ruang sidang. Ke depan kita akan mengubah bahan sidang dapat diterima sebelum sidang. Dengan demikian bahwa setiap peserta sidang mempersiapkan dengan baik semua materi yang sudah disiapkan dari kementerian atau lembaga yang telah menyiapkan dengan baik," ujar Deputi DKK seraya menyampaikan dalam rakor kali ini juga telah diterapkan teknologi informasi dimaksud. Penyelenggaraan rakor, menurut Yuli, untuk mengetahui dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas. Rakor kali ini, lanjut Deputi DKK, juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari mitra kerja Sekretariat Kabinet dalam menyelenggaraan sidang kabinet, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyampaian risalah sidang kabinet. "Dan yang ketiga maksud dari rakor ini adalah untuk memperoleh masukan dari Bapak/Ibu yang akan dijadikan bahan penyempurnaan penyelenggaraan sidang kabinet pada masa yang akan datang," tambahnya. Di akhir penyampaian, Deputi DKK menyampaikan bahwa rakor kali ini juga mengharapkan adanya masukan tanggapan usulan dan gagasan dari peserta untuk penyempurnaan penyelenggaraan sidang kabinet. "Kita perlu terobosan, inovasi dan kreativitas agar pelaksanaan sidang kabinet di masa mendatang dapat lebih baik lagi lebih lancar, lebih efisien. Dalam kesempatan yang baik ini kami tentu menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak sehingga rakor ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar," pungkasnya. Turut hadir dalam acara kali ini Deputi Seskab Bidang PMK Surat Indrijarso, Staf Ahli Seskab Bidang RB Syafruddin, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Ahmad Thontowi Jauhari, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda, Provinsi Sumatra Selatan, Peneliti dan Praktisi komunikasi Adman Nursal, para pejabat eselon dua Sekretariat Kabinet serta mitra kerja Setkab dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas maupun Pertemuan. (RSF/EN) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Berikan Dukungan Manajemen Kabinet, Waseskab: Kuncinya di Setkab Itu Cepat dan Tepat . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Jum’at Bersih, Kapolsek Peureulak Barat Pimpin Gotong Royong Bersihkan Mako Posted: 08 Mar 2019 01:41 AM PST |
| Bantah Kriminalisasi Ulama, Presiden Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat Posted: 08 Mar 2019 01:35 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bantah Kriminalisasi Ulama, Presiden Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi memberikan sambutan pada penyerahan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang. (Foto: Deny S/Humas) Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tuduhan bahwa pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia menegaskan, siapapun kalau ada masalah hukum pasti dipanggil oleh aparat hukum. "Menteri ada, menteri yang masuk sel juga ada, iya ndak? Gubernur masuk sel? ada. Bupati masuk sel? Ada," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan usai menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang. Kepala Negara meminta, jangan nanti kalau masuk sel ngomong dikriminalisasi. Kalau punya masalah hukum, tegas Presiden, ya pasti masuk sel. "Pasti akan dipanggil oleh aparat hukum, disidik, diperiksa. Siapapun," tegas Kepala Negara. Tetapi kalau ada ulama yang tidak memiliki salah, kalau ada yang dikenakan hukum kemudian masuk ke sel, Presiden Jokowi meminta agar menyampaikan kepada dirinya. "Saya urus kalau hal-hal seperti itu. Itu namanya kriminalisasi. Orang nggak salah tahu-tahu dimasukkan sel. Itu namanya kriminalisasi," ucap Presiden. Kalau punya salah, siapapun, lanjut Presiden, Menteri yang masuk sel saja ada, Gubernur juga banyak, DPR, DPRD juga banyak. Jangan ada yang nanti ngomong kriminalisasi, kriminalisasi ulama. "Ya kalau ada, siapapun kalau punya masalah hukum ya pasti diperiksa, disidik oleh aparat hukum. Kemudian kalau masuk pengadilan digedog salah harus masuk sel berapa tahun ya masuk," kata Presiden Jokowi seraya menegaskan, dirinya tidak bisa membantu apa-apa kalau seperti itu. "Yang bisa saya bantu, kalau ada kriminalisasi, nggak salah, tahu-tahu masuk sel. Saya urus kalau itu," tegas Presiden. Marak Hoaks  Presiden Jokowi menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang. (Foto: Deny S/Humas) Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, sekarang ini banyak yang namanya fitnah-fitnah, yang namanya hoaas di mana-mana, di kabar bohong dimana-mana. Apalagi menjelang yang namanya bulan politik, tinggal kurang lebih 40 hari lagi, semakin marak di mana-mana. Untuk itu, Presiden menitipkan pesan kepada para ulama, kyai, para tokoh-tokoh yang ada di kampung, yang ada di desa, bisa meluruskan. "Jangan sampai masyarakat ini resah gara-gara urusan yang namanya hoax, yang namanya kabar fitnah, kabar bohong yang biasanya dimulai lewat media sosial," tuturnya. Menurut Kepala Negara, sekarang ini (penyebaran hoaks) bukan hanya media sosial saja, tapi sudah dari pintu ke pintu. Kalau yang ditambahkan itu benar, Presiden mengatakan, dirinya tidak ada masalah. "Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, katakan yang haq itu haq, yang bathil itu bathil. Sudah," ujar Kepala Negara. Presiden juga menyampaikan, dirinya tidak senang misalnya dipuji-puji, ndak. Tapi juga jangan sampai ada menuduh-nuduh dirinya itu PKI, sebab dirinya lahir tahun19'61 sementara PKI dibubarkan tahun 1965-1966. "Umur saya baru 4 tahun. Nggak ada PKI balita," tegasnya. Presiden juga menyindir isu nanti pemerintah melarang azan tidak boleh. Ia menegaskan, tidak ada seperti itu. "Negara kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang? Logikanya kan nggak masuk. Tapi di bawah itu terus dihembus-hembuskan dan yang percaya itu tidak kecil," ungka Presiden seraya menambahkan, berdasarkan survei, yang percaya akan isu itu 9 juta orang lebih. Ia juga menyampaikan ada lagi fitnah, kabar baru sebulan, yang disebarkan dua bulan ini dari pintu ke pintu, bahwa pemerintah nanti akan melegalkan kawin sejenis. "Logikanya nggak masuk," tegas Presiden Jokowi serata menambahkan, negara kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan norma-norma agama yang kita anut ini sangat sesuai dengan syariat. Kita juga memiliki nilai-nilai tata krama, nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. (DNA/DNS/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bantah Kriminalisasi Ulama, Presiden Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bersama Warga Gampong Aceh, Bhabinkamtibmas Polsek Idi Rayeuk Gotong Royong Bersihkan Lingkungan Posted: 08 Mar 2019 01:21 AM PST |
| Posted: 08 Mar 2019 01:06 AM PST |
| Petugas Gabungan Polres Aceh Timur Berhasil Amankan 28 Kilo Shabu dan Tiga Tersangka Posted: 08 Mar 2019 12:51 AM PST |
| Presiden RI. Ir. JOKO WIDODO - Serahkan 814 Sertifikat Tanah Waqaf Di Lampung Tengah Posted: 07 Mar 2019 11:56 PM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Presiden RI. Ir. JOKO WIDODO - Serahkan 814 Sertifikat Tanah Waqaf Di Lampung Tengah. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  BANDAR JAYA - RAPEMDA 92,8 FM, Jum'at 08 Maret 2019, Sebanyak 814 Sertifikat Tanah Wakaf di serahkan Presiden RI.Joko Widodo di Masjid Agung Istiqlal Bandar Jaya Lampung Tengah.  Dari Pantaun Tim Liputan Dinas Kominfo REZA & IDHAM HARIS sertifikat tersebut dibagikan Presiden usai presiden Melaksanakan Sholat Jum'at Ratusan sertifikat tanah wakaf ini ditujukan untuk masjid, mushala, tempat pendidikan, dan pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung.  Presiden bertanya Kenapa ini diberikan? Karena setiap saya ke kampung, masuk ke desa, yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah, itu ada di mana-mana. Bukan hanya urusan tanah hak milik, tetapi juga tanah wakaf," Ujar Jokowi. Kehadiran Presiden RI ke 7 Ir.Jokowi ke lampung Tengah dalam rangka usai meresmikan jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, ( Diskominfolamteng - REZA IDHAM HARIS ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Presiden RI. Ir. JOKO WIDODO - Serahkan 814 Sertifikat Tanah Waqaf Di Lampung Tengah . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Posted: 07 Mar 2019 11:43 PM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sidak Kantor Badan Penghubung, Wagub Kandouw : Pengelola Hotel Asana Tidak Maksimal PAD Yang Diterima Tidak Sebanding Dengan Investasi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Kerja kerja dan kerja yang selalu dimintakan dalam kepemimpinan ODSK, ternyata terus dievaluasi Wagub Sulut Steven Kandouw, dimana Badan Penghubung Sulut di Jakarta menjadi lokasi inspeksi mendadak. Dikatakan Wagub Sulut Drs Steven Kandouw bahwa saat berada di Badan Penghubung Jakarta melakukan kerja sama dengan pengelola Hotel Asana Kawanua yang dinilai tidak maksimal dalam pendapatan asli daerah (PAD) " Mewakili Gubernur dalam kerja sama dengan pengelola Hotel Asana yang dinilai tidak maksimal. Karena PAD yang diterima tidak sebanding dengan investasi kita," tandas Wagub Steven , Jumat (08/03/2019) pagi tadi Wagub Drs Steven OE Kandouw yang didampinngi oleh Kepala Badan Penghubung Roy Saroinsong , dalam agenda kerja ke Ibukota Negara-Jakarta, menyambangi Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulut di Jakarta, yang berlokasi di Bilangan Cempaka Putih Raya No 120 Jakarta Pusat, untuk melihat aktifitas dan rutinitas kerja para ASN/THL serta mengevaluasi Kinerja para Pejabat Struktural, termasuk memintakan laporan seputar tugas pokok dan fungsi, diantaranya pola kerjasama dengan Managemen Hotel Asana Kawanua, Asrama-asrama Mahasiswa yang tersebar di Pulau Jawa yakni di Kota Bogor, Jogja, Bandung dan Malang dan meminta untuk mengelola kantor dan asrama dengan sistem yang baik . Ditambahkan Kaban Penghubung Roy Saroinsong yang juga mantan Kabag Humas Pemprov Sulut , bahwa kedatangan Wagub berkaitan dengan Profil dan Performance akan Kantor yang menjadi Duta Provinsi Sulut di Ibukota Jakarta, dalam hal sinergitas dengan Kementerian, Lembaga, maupun antar sesama Kantor Badan Penghubung/Perwakilan Provinsi lainnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sidak Kantor Badan Penghubung, Wagub Kandouw : Pengelola Hotel Asana Tidak Maksimal PAD Yang Diterima Tidak Sebanding Dengan Investasi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS, BRIPKA MOHAMAD LAHABU SAMBANGI WARGA BINAANNYA Posted: 07 Mar 2019 11:25 PM PST |
| MEMAKMURKAN MASJID, BHABINKAMTIBMAS BERSAMA WARGA SHOLAT JUMAT BERJAMAAH Posted: 07 Mar 2019 11:25 PM PST |
| STOP BERITA HOAX, BHABINKAMTIBMAS AJAK MASYARAKAT PERANGI HOAX Posted: 07 Mar 2019 11:25 PM PST |
| Gubernur Olly : Koperasi Topang Ekonomi Sulut Posted: 07 Mar 2019 10:43 PM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Olly : Koperasi Topang Ekonomi Sulut. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE membuka kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-41 Koperasi Unit Desa (KUD) Wenang yang mengangkat tema kerja keras, efisien dan efektif di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur, Jumat (8/3/2019) siang.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Olly : Koperasi Topang Ekonomi Sulut . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Sebut Goyang 1 Cm Saja Tidak Bisa, Presiden Jokowi: Saya Bukan Sekali Dua Kali Naik KRL Posted: 07 Mar 2019 10:25 PM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sebut Goyang 1 Cm Saja Tidak Bisa, Presiden Jokowi: Saya Bukan Sekali Dua Kali Naik KRL. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Presiden Jokowi ikut berdesak-desakan dengan penumpang lainnya saat naik KRL dari Tanjung Barat (menuju Bogor, Rabu (6/3) lalu. (Foto: IST) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya bukan sekali dua kali naik Kereta Rel Listrik (KRL) sebagaimana yang dilakukannya pada Rabu (6/3) lalu, saat pulang dari menghadiri sebuah acara di Jakarta Selatan. "Hanya saya naiknya pasti siang atau pukul 10.00 atau pukul 14.00, jadi pada posisi yang tidak banyak yang naik, ya ramai tapi sepi gitu, masih bisa duduk," kata Presiden Jokowi saat ditanya wartawan usai meresmikan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (Segmen Bakauheni – Lematang Dan Segmen Kotabaru – Terbanggi Besar) dan Terminal dan Dermaga Eksekutif Merak Dan Bakauheni, di Gerbang Tol Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat (8/3) pagi. Namun, menurut Presiden, ada yang menyampaikan kepada dirinya kalau mau mencooba KRL itu naik pak pukul 06.00 – 08.00 pagi, kalau pagi, kalau sore itu pukul 16.00 – 18.00. "Nah, itu dadakan saja, pas kemarin acara ada yang menyampaikan itu kan, dadakan saya sudah langsung loncat naik di Tanjung Barat, di dekat Lenteng Agung," ungkapnya. Presiden menjelaskan, dirinya pulang dari sebuah acara di Lenteng Agung sengaja memilih KRL untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Diakuinya, dirinya betul-betul merasakan betul betul kondisi sebenarnya. "Mau bergerak saja tidak bisa, terutama yang dari Jakarta ke Depok itu mau bergerak saja tidak bisa," ujarnya. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, di dalam gerbong pun banyak yang menyampaikan kepada dirinya agar ditambah tambah keretanya. Artinya, memang harus tambah gerbong atau tambah kereta. Problemnya, menurut Presiden, kalau tambah kereta berarti akan banyak simpangan yang tutup terus, sudah 10 menit sekarang kalau dijadikan 5 menit berarti kan palang kereta apinya itu hanya 5 menit gini-gini terus kan. Oleh sebab itu, pekerjaan besar di Jakarta, menurut Presiden, adalag elevated, kereta api yang elevated. "Itu saja, memang biaya besar tapi tidak ada jalan lain selain itu," tegas Presiden seraya menambahkan, sehingga headway bisa diatur. Presiden Jokowo menegaskan, transportasi massal harus disiapkan. Kenapa dibangun MRT (Mass Rapid Transport), kenapa di bangun LRT (Light Rail Transit, menurut Presiden, karena memang kebutuhan di DKi akan transportasi massal itu sudah terlambat. "Ya tadi pas jam-jam seperti itu coba, mau Goyang 1 senti saja tidak bisa. Kita bisa agak longgar, agak longgar itupun masih berdiri, itu setelah dari Depok menuju Bogor karena yang turun sudah agak banyak," pungkas Presiden Jokowi. (DNA/DNS/ES)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sebut Goyang 1 Cm Saja Tidak Bisa, Presiden Jokowi: Saya Bukan Sekali Dua Kali Naik KRL . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Soal integritas, FPPPK melaporkan secara resmi Bawaslu Kota Samarinda Ke DKPP RI Posted: 07 Mar 2019 10:22 PM PST  Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur saat menyerahkan laporan ke DKPP RISamarinda, Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (FPPPK) resmi melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.Anggota FPPPK disambut oleh salah satu unsur Pimpinan DKPP RI yakni Dr. Darjono. Laporan tersebut diterima oleh staf DKPP tertanggal 8 Maret 2019. Saat dikonfirmasi harian ini ketua FPPPK membenarkan telah melaporkan Bawaslu ke DKPP RI. "Benar, kami telah secara resmi memasukan laporan ke DKPP tinggal tunggu sidang saja". Ujar Sudirman. 8/3/19. Lebih lanjut sudirman menjelaskan dengan memasukan laporan tersebut merupakan fungsi kontrol masyarakat kepada lembaga Negara dan dilindungi secara undang-undang. "Merupakan kepedulian kita bersama sekaligus bentuk kontrol kita bersama agar sama-sama mengawasi dan mengontrol lembaga negara dan kami mengutus salah satu anggota kami untuk mengantarkan laporan ke DKPP RI". Tegasnya. Lebih jauh Raja Ivan Sihombing selaku Sekjen FPPPK mengatakan laporan tersebut buntut dari kinerja Bawaslu Kota Samarinda yang dinilai telah mengabaikan kode etik dan integritas sebagai pengawas pemilu terutama dengan lolosnya ke 5 anggota DPRD Kota Samarinda dan ditetapkan sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT) pada pemilu 2019 serta hasil sidang Bawaslu bulan lalu. "Bawaslu kota samarinda kami nilai telah abai terhadap kode etik dan integritas mereka sebagai pengawas pemilu, kita lihat bahwa dengan diloloskannya oleh KPU ke 5 anggota dewan yang kami nilai masih bermasalah berarti kuat dugaan Bawaslu tidak bekerja serta kami menilai dari hasil putusan sidang bulan lalu dimana berkas sidang tersebut dibuat dan ditetapkan tanggal 13 bulan 2 tahun 2019 namun disidangkan tanggal 14 dan penyerahan putusan ke pelapor tertanggal 15 padahal kita tau batas gugatan untuk ke satu tingkat diatas adalah 3 hari. Dari situ saja kita bisa menilai bahwa Bawaslu kota Samarinda telah mengabaikan dan merugikan hak orang lain" tegas Ivan. Diketahui beberapa poin yang dilaporkan oleh Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (FPPPK) antara lain, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh komisioner Bawaslu Kota Samarinda, dugaan yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu terhadap PKPU nomor 20 tahun 2018 . (Lap, 8/03/19). Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Soal integritas, FPPPK melaporkan secara resmi Bawaslu Kota Samarinda Ke DKPP RI . Silahkan membaca berita lainnya. |
| BRI Dukung Rencana Pembangunan Nasional Melalui Kerjasama dengan Kementerian ESDM Posted: 07 Mar 2019 10:20 PM PST JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali bersinergi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memberikan jasa dan layanan keuangan perbankan serta berbagai dukungan kegiatan lainnya yang dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS)yang diselenggarakan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta (15/02).Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDMEgo Syahrial dan Direktur Kelembagaan Bank BRI Sis Apik Wijayanto. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS ini, Bank BRI akan memberikan dukungan jasa dan layanan perbankan yang prima kepada lebih 6.600 pekerja Kementerian ESDM dan seluruh unit kerja Kementerian ESDM melalui 9.647 unit kerja BRI dan 309.775jaringan e-Channel di seluruh Indonesia. Sis Apik Wijayanto mengungkapkan bahwa Bank BRIakan terus mendukung visi Kementerian ESDM dalam rencanapembangunan nasional 2015-2019, yakni Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Tidak hanya itu Sis Apik juga mengungkapkan, BRI akan mendukung Kementerian ESDM untuk mewujudkan pembangunan sektor ESDM menjadi lebih progresif dan berkeadilan sesuai dengan tagline Kementerian ESDM,yaitu #EnergiBerkeadilan. Kerjasama ini juga merupakan sarana yang strategis bagi kedua belah pihak dalam mengembangkan berbagai lini bisnis khususnya dalam mewujudkan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (BP –PEN) 2005-2025 yang digagas Kementerian ESDM. Nantinya peranan BRI sebagai lembaga keuangan perbankan adalah memberikan layanan keuangan yang cepat, aman, dan murah serta mampu menjawab tantangan industri ESDM jangka panjang. "Tentu kami akan terus memperluas berbagai kerjasama dengan kementerian ESDM. Ini merupakan langkah nyata kami untuk roadmap energi dan rencana pembangunan nasional yang selama ini telah dicanangkan oleh pemerintah, " kata Sis Apik Wijayanto. (BRI) |
| Kapolresta Pontianak : Peduli Sampah Harus Dimulai Dari Diri Kita Sendiri Posted: 07 Mar 2019 09:51 PM PST |
| Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Kantor GKMI Posted: 07 Mar 2019 09:34 PM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Kantor GKMI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Dalam sambutannya, Gubernur Olly menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk mendukung pembangunan tempat ibadah merupakan bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. "Saya bersyukur karena kantor GKMI bisa diresmikan hari ini. Sehingga dapat dengan mudah pemerintah berkomunikasi dengan GKMI. Kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat berupa tempat-tempat ibadah dan sarana bagi para hamba Tuhan," kata Olly. Selain itu, Olly juga menerangkan pentingnya peranan gereja dan pemerintah berperan dalam mengawal proses pembangunan di Sulut. "Pembangunan di berbagai sektor terus berjalan lancar. Turis asing yang berkunjung ke Sulut juga bertambah banyak. Ini karena Sulut aman, nyaman dan tenteram," beber Olly. Lebih jauh, Olly mengapresiasi dukungan Presiden Joko Widodo atas pembangunan pariwisata Sulut "Peran Presiden Jokowi dalam pembangunan di Sulut sangat besar. Pada tahun 2020 nanti, kita menargetkan 1 juta turis asing yang datang ke Sulut. Kalau mau maju harus bersatu," imbuh Olly. Untuk diketahui pada peresmian kantor pengurus GKMI, Gubernur Olly memberikan bantuan dana pembangunan dari Pemprov Sulut sebesar Rp. 500 juta. Peresmian tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Ketua Umum GKMI H. B. Suwuh, M.Th, para Gembala dan Hamba Tuhan serta pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Kantor GKMI . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Harapan Marcus dan Kevin Cetak Hat-Trick di All England, Kandas Posted: 07 Mar 2019 09:30 PM PST LONDON, LELEMUKU.COM - Harapan pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo, untuk menyabet gelar juara All England untuk ketiga kali berturut-turut, pupus.Pasangan "The Minions" itu harus menyerah di tangan ganda putra China Liu Cheng/Zhan Nan dengan 21-19 20-22 21-17 pada putaran pertama turnamen bulu tangkis YONEX All England Terbuka di Birmingham, Inggris, Rabu (6/3), seperti dilaporkan BWF World Tour. Tidak hanya Marcus/Kevin yang gugur pada putaran pertama All England kali ini. Beberapa pebulu tangkis unggulan lainnya sudah harus berkemas pulang dini. Chen Long, juara dua kali tunggal putra, dilibas oleh pebulu tangkis muda Denmark, Rasmus Gemke. Unggulan ketiga tunggal putri dan salah satu favorit juara, Pusarla V. Sindhu dari India, terpaksa menyerah di tangan pebulu tangkis Korea Selatan, Sung Ji Hyun, meski sempat unggul delapan match points. Selain Pusarla, pebulu tangkis lain yang tak lolos babak pertama adalah unggulan ketujuh tunggal putri, Ratchanok Intanon; unggulan kedua ganda putri Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi; dan unggulan kelima tunggal putra, Son Wan Ho. Wan Ho mundur dari turnamen karena cedera. Jonatan Christie lolos ke babak kedua. Hari ini, Kamis (7/3), Jojo dijadwalkan bersua dengan Kidambi Srikanth dari India. Tommy Sugiarto juga lolos ke putaran kedua setelah mengalahkan Rajiv Ouseph dengan 21-16, 21-15. Jadwal laga lainnya untuk Kamis seperti dilaporkan oleh BWF World Tour adalah Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea) vs. Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Japan). Hasil laga putaran pertama bisa dilihat di sini. (VOA) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |