#TACIGI - Jateng

#TACIGI - Jateng

Pemprov Sulut Gelar Rakor Reformasi Birokrasi

Posted: 18 Oct 2018 03:55 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemprov Sulut Gelar Rakor Reformasi Birokrasi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey  yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Praseno Hadi membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ruang C.J. Rantung, Kamis (18/10/18).

Dirinya menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi utara yang selama ini berjalan dipandang belum berhasil dan belum optimal mengemban fungsi-fungsi utamanya.

"Masih terdapat etika dan perilaku ASN yang masih perlu reformasi, seperti : kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratis, inefisien dan tidak disiplin," beber dia.

Dirinya mencontohkan bentuk inefisien dapat dilihat dari penyusunan anggaran untuk penugasan tugas luar daerah.

"Kalau bisa dua orang saja yang berangkat kenapa mesti sampai enam orang ? Kalau dibuat efisien, dari situ saja kita sudah bisa menghemat anggaran," imbuh Praseno.

Dalam rapat kali ini di agendakan pula evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merunut pada catatan sementara hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2018.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja area perubahan Reformasi Birokrasi diantaranya : mental aparatur dan manajemen perubahan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM ASN, peraturan perundang-undangan dan pelayananan publik.

Kesemuanya itu perlu didukung oleh dokumen laporan yang mampu memberikan output yang optimal dalam rangka menciptakan clean government and good governance.

Hadir dalam rapat itu, Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Provinsi Sulut Glady Kawatu, para pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara.


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov Sulut Gelar Rakor Reformasi Birokrasi . Silahkan membaca berita lainnya.

Lihat Implementasi Pengembangan SDGs, Tim Pemkot Ambon Sambangi Banyuwangi

Posted: 18 Oct 2018 03:32 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lihat Implementasi Pengembangan SDGs, Tim Pemkot Ambon Sambangi Banyuwangi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Banyuwangi,mollucastimes.com-Guna melihat sejauhmana implementasi SDGs yang telah dikembangkan, Pemerintah Kota Ambon dan Sekretariat Apeksi Komisariat Wilayah (Komwil) VI mengunjungi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Hal ini dikatakan Ketua Tim Kota Ambon,  Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Kota Ambon, Steve  Dominggus, Kamis 18/10/18 melalui rilisnya.

"Kunjungan kami  merupakan realisasi kerjasama antara Apeksi dan United Cities and Local Government Asia Pasific (UCLG ASPAC) fasilitasi implementasi Sustainable Development Goals (SDGs)," aku Domingggus yang juga merupakan Sekretaris Umum Apeksi Komwil VI.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Iskandar Azis yang berkenan menerima Tim mengatakan bahwa sektor yang mendominasi pembangunan adalah sektor pariwisata.

"Pariwisata memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membantu serta mendorong pertumbuhan pembangunan di Banyuwangi. Sebab itulah maka seluruh perencanaan pembangunan  baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun informasi dan  publikasi difokuskan pada sektor pariwisata," jelasnya.

Selain mengunjungi Kantor Bupati, Tim juga melakukan kunjungan ke Kantor Desa Ketapang yang merupakan salah satu dari 72 Desa Pintar (Smart Village) di Kabupaten Banyuwangi.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Ketapang, H.Slamet Kasihono beserta jajarannya.

Dikatakan, hal yang membantu pengembangan desa yaitu adanya penerapan aplikasi SIMDES serta pengembangan kapasitas aparatur desa.

"Seluruh kepengurusan administrasi kependudukan dilakukan di Kantor Desa.Jadi masyarakat tidak lagi mengunjungi Kantor Camat, melainkan langsung ke Kantor Desa untuk mengurus semua keperluan administrasi kependudukan. Baik itu pengurusan surat menyurat, pengurusan akte kelahiran, pengurusan akte kematian dan sebagainya dapat diproses di Kantor Desa. Pasalnya, kami telah memasang aplikasi SIMDES untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Juga kapasitas aparatur desa yang telah ditingkatkan melalui pembelajaran teknis cara melayani masyarakat serta pengelolaan aplikasi SIMDES tersebut," papar Kasihono.

Bahkan menurutnya, Pemkab Banyuwangi lewat seluruh Kantor Desa juga menyediakan fasilitas internet gratis bagi masyarakat pada Cafe IDes (Internet Desa).

"Dengan adanya internet gratis di seluruh Kantor Desa, maka masyarakat terutama anak-anak sekolah dapat mengakses internet untuk keperluan pendidikan. Misalnya kalau ada pekerjaan rumah yang harus diambil dari internet, mereka bisa datang ke Kantor Desa masing-masing untuk mengakses kebutuhan tugas maupun pekerjaan rumah," tambahnya.

Tim Kota Ambon yang dipimpin Steven Dominggus ini mengikutsertakan beberapa dinas diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta Tim Sekber APEKSI Komisariat Wilayah VI mengakhiri kunjungan dengan menghadiri ramah tamah  yang diselenggarakan oleh Bupati Banyuwangi Azwar Anaz bertempat di Pendopo Bupati Banyuwangi. (MT-01)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lihat Implementasi Pengembangan SDGs, Tim Pemkot Ambon Sambangi Banyuwangi . Silahkan membaca berita lainnya.

Kodim 1502/Masohi Panen Padi Perdana Program Ketahanan Pangan

Posted: 18 Oct 2018 03:23 AM PDT

Kodim 1502/Masohi Panen Padi Perdana Program Ketahanan Pangan

Posted: 18 Oct 2018 03:22 AM PDT

Latih Kemampuan Fisik Prajurit, Korem 151/Binaiya Gelar Garjas Periodik

Posted: 18 Oct 2018 03:08 AM PDT

Latih Kemampuan Fisik Prajurit, Korem 151/Binaiya Gelar Garjas Periodik

Posted: 18 Oct 2018 03:08 AM PDT

Latih Kemampuan Fisik Prajurit, Korem 151/Binaiya Gelar Garjas Periodik

Posted: 18 Oct 2018 03:07 AM PDT

Latih Kemampuan Fisik Prajurit, Korem 151/Binaiya Gelar Garjas Periodik

Posted: 18 Oct 2018 03:07 AM PDT

KPADK laporkan kasus pengadaan boiler 4 PLTU Lati ke KPK, Najemuddin: Kami akan ikuti proses hukum

Posted: 18 Oct 2018 01:48 AM PDT

Direktur Utama Indo Pusaka Berau (Najemuddin)

Tanjung Redeb. Direktur Utama Indo Pusaka Berau (IPB) Najemuddin angkat bicara dalam menanggapi langkah Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan (KPADK) yang melaporkan kasus pengadaan boiler 4 PLTU Lati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Beliau mengatakan akan mengikuti proses hukum yang ada.
"Kami akan mengikuti proses hukum yang ada sekarang saya tidak berani banyak bicara sebab kasus ini sedang ditangani oleh penegak hukum." Ungkap Najemuddin. (18/10/18).
Terpisah saat ditanya terkait keinginan mantan Direktur Utama IPB (Chaerrudin) yang tidak sabar dan berkeinginan kasus pengadaan boiler 4 cepat diselesaikan, beliau (Najemuddin) enggan berkomentar.
"Saya no comen hal itu" tutupnya.
Diketahui berdasarkan komunikasi panglima KPADK dengan eks Direktur Utama IPB (Chaerrudin) yang dikirimkan screnshotnya ke harian ini, Chaerrudin merasa tidak sabar agar kasus pengadaan boiler 4 PLTU Lati segera diselesaikan. "Semoga bisa segera cepat, saya juga ga sabaran" kutipan isi percakapan tersebut. (Lap,18/10/18).
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPADK laporkan kasus pengadaan boiler 4 PLTU Lati ke KPK, Najemuddin: Kami akan ikuti proses hukum . Silahkan membaca berita lainnya.

Wahyudi: Garbi Kalsel Siap Deklarasi di Banjarmasin Minggu Ini

Posted: 18 Oct 2018 01:24 AM PDT

Konsolidasi persiapan deklarasi Garbi Kalsel/foto:ist/beritabanjarmasin.com
BANJARMASIN, BBCOM - Setelah resmi dideklarasikan di beberapa kota besar di Indonesia, Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) juga akan dideklarasikan di Banjarmasin, Minggu (21/10/2018).

Gerakan yang digadang-gadang membawa narasi Indonesia sebagai kekutan kelima dunia ini mengajak masyarakat luas dengan cita cita mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju di bidang ekonomi, teknologi dan militer ini memiliki tagline nasionalis, religius, demokrasi dan kesejahteraan. "Kita akan deklarasi di Kalsel tepatnya di Banjarmasin," terang Windy Barbital Prasetyo, ketua panitia deklarasi Garbi Kalsel kepada BeritaBanjarmasin.com, Kamis (18/10/2018).

Selain itu, mahasiswa pasca keperawatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini mengatakan, akan mendatangkan ratusan pemuda di Kota Banjarmasin yang nantinya akan berkumpul di Rumah Anno 1926. "Persiapan sudah 70 persen menjelang deklarasi pada hari Minggu 21 Oktober ini," tukasnya.

Poster deklarasi Garbi Kalsel/beritabanjarmasin.com
Senada dengan Windy, Wahyudi Ketua Garbi Kalsel meyakini, bahwa Garbi adalah gerakan intelektual yang digagas anak muda sebagai wadah menyemai gagasan menjadikan indonesia sebagai kekuatan kelima dunia.

"Kami mengajak semua kawan-kawan  yang punya cita-cita sama untuk hadir dan bergabung dalam deklarasi gerakan arah baru indonesia chapter Kalsel," jelas mantan Presiden BEM ULM tahun 2003 ini. (ayo/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wahyudi: Garbi Kalsel Siap Deklarasi di Banjarmasin Minggu Ini . Silahkan membaca berita lainnya.

Kapolda Kalsel Kunjungi SPN Banjarbaru, Ini Arahannya

Posted: 18 Oct 2018 01:09 AM PDT

Kunjungan kerja Kapolda Kalsel ke Sekolah Kepolisian negara (SPN) Kalsel/beritabanjarmasin.com
BANJARBARU, BBCOM - Kapolda Kalimantan Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani, didampingi Pejabat Utama Polda Kalsel dan Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Ny Rinny Yazid Fanani beserta Pengurus Bhayangkari melaksanakan kunjungan kerja ke SPN Banjarbaru Polda Kalsel, Rabu (17/10/2018).

Dalam kunjungan tersebut, Irjen Pol Yazid Fanani, memberikan arahan kepada para tenaga pendidik (Gadik) dan siswa Diktuk Brigadir Tugas Umum, yang saat ini tengah mengikuti pendidikan.

Dalam arahannya, Yazid Fanani menyampaikan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan Polri untuk menghasilkan lulusan yang mampu memasuki abad ilmu pengetahuan. Di mana, ilmu pengetahuan menjadi instrumen penting dalam dinamika masyarakat.

"Saya sangat berharap kepada para Gardik agar selalu bersemangat dan tulus saat menjalankan kewajibannya supaya kelak setelah lulus bisa menjadi polisi yang bermartabat. Dan itu sangat penting," ujar Yazid yang langsung disambut tepukan tangan para siswa.

Suasana makan siang di asrama Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Kalsel/beritabanjarmasin.com
Selain itu, pihaknya berharap agar para siswa benar-benar bisa memanfaatkan waktu pendidikan yang selatif singkat tersebut supaya bisa mengembangkam potensi yang dimiliki. Dalam pengarahannya, Yazid juga mengingatkan kepada para pejabat struktural SPN Banjarbaru untuk menghilangkan budaya koruptif dan praktik-praktik yang menyimpang dalam bentuk apapun.

"Tugas dan tanggung jawab sekalian sangat berat, karena warna masa depan Polri ditentukan dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh para pengajar dan pendidik," tegasnya.

Setelah memberikan pengarahan Kapolda Kalsel melakukan makan siang bersama para siswa SPN Banjarbaru dengan penuh keakraban. (edoz/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolda Kalsel Kunjungi SPN Banjarbaru, Ini Arahannya . Silahkan membaca berita lainnya.

Usai Melayani Pengaturan Lalu Lintas Anggota Patroli Berdialog Dekatkan Polisi Dengan Masyarakat

Posted: 18 Oct 2018 01:02 AM PDT

Anggota Polsek Solokanjeruk Gelar Binrohtal Rutin Setiap Hari Kamis Pagi

Posted: 18 Oct 2018 01:02 AM PDT

Bhabinkamtibmas Desa Cimenyan Sambangi Gardu Induk PLN

Posted: 18 Oct 2018 01:02 AM PDT

Kegiatan sosialisasi penerimaan anggota polri.

Posted: 18 Oct 2018 01:02 AM PDT

Tangkal Hoax Dengan Binluh Warga Binaan

Posted: 18 Oct 2018 01:02 AM PDT

Bhabinkamtibmas Desa Nagreg, Menghadiri Pengajian Rutin Warga

Posted: 18 Oct 2018 01:02 AM PDT

Undang-Undang Otsus Jawaban Untuk Kuatkan Integrasi Papua di Indonesia

Posted: 18 Oct 2018 12:48 AM PDT

Undang-Undang Otsus Jawaban Untuk Kuatkan Integrasi Papua di IndonesiaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai UU Otonomi Khusus (Otsus) diyakini menjadi jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Integrasi dimaksud, menurut Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdani, dalam hal dan upaya mengatasi berbagai ketimpangan dan kesenjangan di Papua melalui pemerataan pembangunan, untuk supaya Papua bisa duduk setara dan berdiri sejajar dengan provinsi lainnya di nusantara.

Hal demikian disampaikan Benny dalam kunjungannya ke Jayapura, bersama tim Komite I DPD RI, dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, yang diterima Gubernur Lukas Enembe beserta jajaran serta Forkompinda, kemarin.

Menurut Benny, masa berlaku UU Otsus sudah akan habis dalam tiga tahun kedepan, tepatnya di 2021. Dilain pihak, Pemprov Papua tengah mengusulkan untuk merevisi UU Otsus. Untuk itu, pihaknya bersama tim merasa perlu untuk menyerap aspirasi yang ada.

"Sebab DPD RI melihat bahwa kebijakan UU Otsus ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk bersinergi bersama-sama, sekaligus bergandengan tangan dalam konteks membangun Papua seutuhnya."

"Karena cukup sudah pandangan kebijakan politik negara maupun pembangunan yang berbau diskriminatif bagi Papua. Dimana dahulu ada pembangunan yang bersifat Jawa sentris (terpusat di pulau Jawa), sehingga pandangan ini harus dikubur. Sama halnya untuk Jakarta sentris harus diakhiri dan tidak boleh lagi dimunculkan. Sehingga indonesia sentris melihat dari sabang sampai merauke. Itu yang perlu dilakukan diseluruh Indonesia," harapnya.

Ia tambahkan, terkait keinginan Pemprov Papua untuk mendorong RUU Otsus Plus, akan diperjuangkan untuk bisa masuk dalam pembahasan DPR RI. Sebab pihaknya yakin, RUU Otsus Plus bakal menjadi jawaban untuk memberi motivasi bagi semua pihak di Papua, guna mengejar ketertinggalan.

"Intinya kami dari DPD RI penting mengingatkan bahwa pemberian Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adaah menegakan keadilan, superemasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua."

"Ini semua dalam rangka kesetaraan, keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah NKRI," tuntasnya. (DiskominfoPapua)
Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

PT. Jatim Jaya Perkasa Di Tuduh Y (56) Thn Selaku Istri FZ Berkerjasama Dengan Polisi

Posted: 18 Oct 2018 12:47 AM PDT


PT. Jatim Jaya Perkasa Di Tuduh Y (56) Thn Selaku Istri FZ Berkerjasama Dengan Polisi 

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | ROKAN HILIR | [ 17 Oktober 2018 ] , Alben Tajudin SH selaku kuasa hukum tersangka Yunaldi Zega yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polres Rohil pada Rabu 10 Oktober 2018 bersama Faigizaro Zega yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap PT Jatim Jaya Perkasa membantah atas semua tuduhan terhadap kliennya.

Bantahan tersebut disampaikan Alben Tajudin SH saat konferensi pers, Selasa 16 Oktober 2018 di kantor Cutra Andika Partners yang berada Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil Prov.Riau.

"Memang benar bahwa Yunaldi Zega seorang Advokat atau pengacara seperti mana yang di beritakan oleh teman teman wartawan. Tapi, kami membantah dan tidak benar apa semua tuduhan yang ditujukan kepada Yunaldi Zega. Seperti melakukan pemerasan atau menerima duit Rp 10 juta yang diduga dari Hasfiandi humas perusahan PT Jatim Jaya Perkasa.
Nah, uang itu adalah uang yang di serahkan Hasfiandi kepada Faigizaro Zega selaku ketua Serikat Buruh yang memperjuangkan hak hak buruh yang belum di penuhi oleh perusahaan PT.Jatim Jaya Perkasa," jelas Alben.

Ia menjelaskan, pada Senin 8 Oktober 2018, Faigizaro Zega ditelpon oleh humas PT.Jatim Jaya Perkasa yang bernama Hasfiandi untuk mengajak bertemu membicarakan hak-hak karyawan yang belum dibayar oleh perusahan.

Pertama yang harus dibayar adalah masalah hak cuti melahirkan dua orang karyawan, yang sebagaimana berdasarkan putusan dinas tenaga kerja Provinsi Riau yang nilainya sebanyak Rp 15 juta.
Pada saat itu, Hasfiandi mengajak bertemu dengan Faigizaro Zega di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Namun, perjanjian untuk bertemu di Duri dibatalkan oleh Hasfiandi.

Dan Hasfiandi mengajak Faigizaro Zega bertemu di Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil untuk membayar hak hak buruh. Yunaldi Zega sebagai kuasa hukum karyawan PT Jatim Jaya Perkasa diajak lah oleh Faigizaro Zega untuk mendampingi diri nya bertemu dengan Hasfiandi humas Pt Jatim Jaya Perkasa.

Namun, di pertemuan tersebut diduga sudah atur skenario untuk dilakukan operasi tangkap tanggan (OTT) oleh pihak polisi bersama perusahaan.
Seolah-olah Faigizaro Zega dan Yunaldi Zega melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Padahal, yang meminta bertemu adalah pihak perusahan berjanji membayar hak hak karyawan yang belum dibayar," ungkap Alben.

"Namun, yang paling aneh lagi terhadap OTT yang dilakukan Polres Rohil. Bahwa klien kami saat di lakukan OTT tidak ada di dekat Faigizaro Zega dan Hasfiandi, klien kami Yunaldi Zega berada di meja lain tidak berdekatan dengan mereka yang lagi berembuk. Yunaldi Zega tidak ada menerima duit dan tidak tahu menahu malasah duit malah bisa di jerat OTT, Ini semua merupakan hal aneh. Sementara pasal 368 ayat 1 Jo 335 ayat 1 yang dikenakan pada klen kami unsur unsur pidana yang tak terpenuhi.

Hingga saat ni, klien kami belum dilakukan BAP nya oleh pihak penyidik," kata Alben.
Sementara itu, Yanti (56) selaku istri Faigizaro Zega mengatakan bahwa perusahan dengan pihak Polres Rohil sudah ada kerja sama untuk menjebak suaminya.
"Seolah olah suami saya melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Suami saya diundang sama Hasfiandi untuk menyelesaikan hak buruh yang belum dibayar oleh perusahan. Tapi, malah suami saya yang dituduh melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Saya mendengar saat itu, Hasfiandi nelpon suami saya bahwa beliau mengajak bertemu dengan suami untuk menyelesaikan masalah hak hak karyawan yang belum di bayar sama perusahaan," kata Yanti. ( Sumber: RiauSky.com )

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PT. Jatim Jaya Perkasa Di Tuduh Y (56) Thn Selaku Istri FZ Berkerjasama Dengan Polisi . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini Fakta 7 Lokasi Sasaran Pelaku Jambret Sebelum Berhasil Diringksus Polsek Mandau

Posted: 18 Oct 2018 12:37 AM PDT

Ini Fakta 7 Lokasi Sasaran Pelaku Jambret Sebelum Diringksus Polsek Mandau 

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | MANDAU | [ 15 Oktober 2018 ] , Akhirnya Pelaku Pencurian dengan kekerasan / Jambret yang sering meresahkan masyarakat berhasil di tangkap oleh Tim Opsnal Reskrim Polsek Mandau.

Yang Mana SP,  23 thn, laki-laki, Islam, Tidak kerja, Jln. Cengkeh Kel. Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan juga FR, 26 Thn, laki-laki, Tidak kerja, Jl. Sudirman Gg. TK Aisyah 2 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis harus berurusan dengan Pihak Kepolisian Mandau karena diduga telah melakukan Pencurian dengan kekerasan ( Jambret ) di Beberapa tempat sehingga membuat masyarakat resah dan takut akibat ulah para Pelaku Jambret ini .

Karena dirasakan sering meresahkan masyarakat dan atas dasar laporan dari Korban Team Opsnal yang sebelumnya melakukan penyelidikan dan mencocokkan beberapa alat bukti berupa rekaman CCTV dan dicocokkan dengan data - data para pelaku ternyata sesuai dengan keterangan serta ciri - ciri yang diberikan oleh Korban Jambret saat membuat laporan di Polsek Mandau pada hari Jum'at 12 Oktober 2018.

Berdasarkan Laporan Tersebut hanya berselang 2 hari Team Opsnal Reskrim Polsek Mandau Berhasil mengamankan pelaku Jambret berserta barang bukti :

1). 1 unit sepeda motor yg digunakan pelaku merek Honda Vario warna hitam les merah tanpa No.pol.
2). 1 buah baju kaos warna hitam bertulisan di dada ditemukan dalam job sepeda motor diatas.
3). 1 buah baju lengan panjang warna putih biru yg dikenakan tersangka.
4). 2 buah helm standar masing-masing merek GM warna putih dan biru.

Paur humas polres bengkalis Ipda R simamora membenarkan adanya penangkapan 2 orang diduga pelaku Jambret yang dilakukan oleh Team Opsnal Reskrim Polsek Mandau pada hari Minggu tgl 14 Oktober 2018 pd pukul 17.00 Wib, di Jl. Sudirman Gg. TK Aisyah 2 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

Dan Berikut adalah 7 Tempat yang sebelumnya telah menjadi sasaran Aksi 2 orang diduga pelaku Jambret ini :

1. Jln. Seroja Desa Tambusai batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
2. Jln. Hangtuang depan PLN Kel. Air Jamban Kec. Bengkalis.
3. Jln. Hangtuah  depan Ajo Birin Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
4. Jln. Kayangan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
5. Jln. Nusantara Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
6. Jln. Mawar Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
7. Jln Sudirman depan kantor Camat Mandau Kel. Air Jamban Kab. Bengkalis.

Kini Pelaku dan Barang Bukti berupa :

1). 1 unit sepeda motor yg digunakan pelaku merek Honda Vario warna hitam les merah tanpa No.pol.
2). 1 buah baju kaos warna hitam bertulisan di dada ditemukan dalam job sepeda motor diatas.
3). 1 buah baju lengan panjang warna putih biru yg dikenakan tersangka.
4). 2 buah helm standar masing-masing merek GM warna putih dan biru , Telah di bawa ke Polsek Mandau demi untuk proses lebih lanjut .

Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh 2 Orang diduga Pelaku Jambret ini harus rela menginap di Sel Tahanan Polsek Mandau guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. ( Galih )

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ini Fakta 7 Lokasi Sasaran Pelaku Jambret Sebelum Berhasil Diringksus Polsek Mandau . Silahkan membaca berita lainnya.

Undang-Undang Otsus Jawaban Untuk Kuatkan Integrasi Papua di Indonesia

Posted: 18 Oct 2018 12:10 AM PDT

Undang-Undang Otsus Jawaban Untuk Kuatkan Integrasi Papua di IndonesiaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai UU Otonomi Khusus (Otsus) diyakini menjadi jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Integrasi dimaksud, menurut Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdani, dalam hal dan upaya mengatasi berbagai ketimpangan dan kesenjangan di Papua melalui pemerataan pembangunan, untuk supaya Papua bisa duduk setara dan berdiri sejajar dengan provinsi lainnya di nusantara.

Hal demikian disampaikan Benny dalam kunjungannya ke Jayapura, bersama tim Komite I DPD RI, dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, yang diterima Gubernur Lukas Enembe beserta jajaran serta Forkompinda, kemarin.

Menurut Benny, masa berlaku UU Otsus sudah akan habis dalam tiga tahun kedepan, tepatnya di 2021. Dilain pihak, Pemprov Papua tengah mengusulkan untuk merevisi UU Otsus. Untuk itu, pihaknya bersama tim merasa perlu untuk menyerap aspirasi yang ada.

"Sebab DPD RI melihat bahwa kebijakan UU Otsus ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk bersinergi bersama-sama, sekaligus bergandengan tangan dalam konteks membangun Papua seutuhnya."

"Karena cukup sudah pandangan kebijakan politik negara maupun pembangunan yang berbau diskriminatif bagi Papua. Dimana dahulu ada pembangunan yang bersifat Jawa sentris (terpusat di pulau Jawa), sehingga pandangan ini harus dikubur. Sama halnya untuk Jakarta sentris harus diakhiri dan tidak boleh lagi dimunculkan. Sehingga indonesia sentris melihat dari sabang sampai merauke. Itu yang perlu dilakukan diseluruh Indonesia," harapnya.

Ia tambahkan, terkait keinginan Pemprov Papua untuk mendorong RUU Otsus Plus, akan diperjuangkan untuk bisa masuk dalam pembahasan DPR RI. Sebab pihaknya yakin, RUU Otsus Plus bakal menjadi jawaban untuk memberi motivasi bagi semua pihak di Papua, guna mengejar ketertinggalan.

"Intinya kami dari DPD RI penting mengingatkan bahwa pemberian Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adaah menegakan keadilan, superemasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua."

"Ini semua dalam rangka kesetaraan, keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah NKRI," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Jokowi Batal Hadiri HPS di Kalsel

Posted: 17 Oct 2018 10:24 PM PDT

Ratusan undangan dari dalam dan luar negeri sudah memenuhi area pelaksanaan HPS 2018 di Desa Jejangkit, Kabupaten Batola. Namun presiden Jokowi batal hadir tanpa alasan yang jelas/beritabanjarmasin.com
MARABAHAN, BBCOM - Presiden Joko Widodo mendadak batal membuka Hari Pangan Sedunia (HPS) 2018 di Kalsel, Kamis (18/10/2018) pagi. Sejumlah warga setempat pun kecewa, sebab kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu telah dinantikan sejak jauh-jauh hari.

Batalnya kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Desa Jejangkit, Kabupaten Batola disampaikan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor. Kabar yang beredar, Presiden RI Joko Widodo harus mengunjungi korban bencana alam di Lombok Nusa Tenggara Barat.

"Beliau (Presiden RI) sedang berada di Lombok. Beliau menyampaikan sangat menyesal tidak dapat hadir di sini. Serta menyampaikan salam hangat bagi seluruh undangan juga kepada seluruh masyarakat Kalsel," kata Gubernur Kalsel di lokasi Desa Jejangkit

Terkait batalnya kedatangan Presiden itu, Supardi (45) warga setempat mengaku kecewa karena Presiden batal hadir. Apalagi, dia dan anaknya sudah antusias sejak pagi berada di lokasi.

"Saya dapat kabar dari kemarin tentang kedatangan pak Jokowi, sudah senang sekali Presiden mau datang. Katanya datang pagi tapi batal, namun hingga siang ini juga batal," katanya.

Di tempat yang sama, Juhri (45), warga lainnya mengatakan bahwa dirinya memahami kesibukan presiden, sehingga batal mengunjungi HPS 2018 yang dilaksanakan di kampungnya tersebut. "Kecewa sih kecewa, tapi kan presiden juga sibuk, acaranya tidak di sini saja. Yang penting kan manfaat hasil pertanian ini bisa kita rasakan kelak," ucapnya.

Sementara itu, di lokasi acara, pembukaan HPS ke-38 ini akhirnya dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, mewakili Presiden RI Joko Widodo.

Rangkaian pembukaan acara puncak Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 tahun 2018, diawali dengan sajian lagu-lagu Banjar yang dibawakan kelompok paduan suara. (edoz/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jokowi Batal Hadiri HPS di Kalsel . Silahkan membaca berita lainnya.

Karnaval Budaya Pesona Bupolo 2018 Bukti Keberagaman yang Indah di Kabupaten Buru  

Posted: 17 Oct 2018 10:19 PM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Karnaval Budaya Pesona Bupolo 2018 Bukti Keberagaman yang Indah di Kabupaten Buru  . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Semangat merah putih dan keberagaman Indonesia terlihat di Karnaval Budaya di Kabupaten Buru, 12 Oktober 2018. Karnaval yang masuk ke dalam rangkaian Festival Pesona Bupolo 2018 itu berlangsung meriah dan khidmat. Betapa tidak, dalam acara tersebut beragam suku dan etnis yang sudah menetap lama di Kab. Buru mengikuti pawai atau karnaval aneka kesenian khas daerah dan menampilkan kreativitas dari setiap Daerah. Kegiatan yang digelar secara terbuka laiknya pawai budaya itu mendapat perhatian masyarakat sekitar, terutama di sepanjang jalur karnaval budaya yang melalui sejumlah jalan di Kota Namlea tersebut. Ribuan warga memadati sepanjang jalur karnaval. Disaksikan langsung oleh Bupati Buru dan stake holder Kabupaten Buru acara berlangsung seru. Para peserta dari berbagai kecamatan berhasil unjuk gigi di depan penonton yang memadati acara.

Bupati Buru Ramly Umasugi mengatakan, karnaval budaya dengan tema terfokus seperti ini bagus untuk pengembangan serta penguatan nilai kearifan lokal, terutama dalam merangsang pertumbuhan seni-budaya daerah agar lebih berkembang. "Semua dikemas untuk menampilkan karakter budaya daerah dan kreatifitas seperti ini diharapkan bisa menjadi etalase budaya yang ditampilkan secara terbuka. Ini bukti bahwa daerah kami sangat beragam namun tetap satu jua. Yang paling penting lagi adalah masyarakat kami juga sangat welcome dengan pariwisata Indonesia,"kata Bupati.

Karnaval yang heboh itu satu dari banyaknya rangkaian yang ada di festival tersebut. Festival ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Buru ke 19. Acara tersebut digelar di Lapangan Pattimura Kota Namlea pada pagi harinya. Perayaan dihadiri Bupati Buru Ramly Umasugi, Wakil Bupati Buru Amostafa Besan, Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, Danrem 151/Binaiya Kolonel Inf Hartono, acara festival ini juga dihadiri oleh Kepala bidang area IV, mewakili Asisten Deputi Pemasaran I Regional III serta unsur orkopimda Buru serta undangan lainnya.

Pada acara tersebut juga Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada Pemkab Buru atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon Mohammad Irfan Suryawardana yang diterima Bupati Buru.
Selain makan patita bersama, perawaan HUT Kabupaten Buru bertemakan "Kerja Nyata Untuk Senyum Bupolo" juga dimeriahkan sejumlah tarian adat khas Maluku.

Seperti pukul sapu asal Morella Kecamatan Laihitu Kabupaten Maluku Tengah. "Ini bukti bahwa pentas seni dari daerah lain di luar Kabupaten Buru menunjukan bahwa Buru menjadi rumah bersama atau minimatur kehidupan beragama, antar suku dan budaya dari semua masyarakat Indonesia,"tambah Bupati lagi. Perayaan HUT Kabupaten Buru juga ditandai pembukaan Festival Pesona Bupolo III yang dilakukan Bupati Buru. Festival Pesona Bupolo selain didukung Kemenpar juga merupakan acara yang didukung Dinas Pariwisata dan Pemkab Buru untuk mempromisikan potensi wisata Kabupaten Buru. "Dengan festival ini kita berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Buru dan ekonomi masyarakat juga semakin baik,"katanya.

Rangkaian perayaan HUT Kabupaten Buru selain dilanjutkan dengan karnaval Budaya Nusantara, pada Sabtu (13/10/2018) malam juga akan dimeriahkan pesta rakyat di Lapangan Pattimura dengan menampilkan sejumlah artis asal Maluku. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bagus menjaga dan terus melestarikan budaya di daerah. Karena, semua destinasi wisata saat ini harus terus menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan sebagaimana United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mendefinisikan Pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mempertimbangkan tiga aspek besar yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi saat ini dan masa depan. Kata Menpar, 3P: People, Planet, Prosperity  Pariwisata merupakan sektor yang paling kecil menimbulkan kerusakan karena prinsip pembangunan pariwisata adalah sustainable atau berkelanjutan. Lingkungan yang terjaga merupakan aset bagi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan. Di dunia, Sustainable Tourism Development telah menjadi trend, yaitu pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan 3P: Planet/Alam, People/Masyarakat, dan Prosperity/Kesejahteraan. Aspek people itu kita harus perhatikan apa keinginan wisatawan, lalu planet adalah bagaimana kita merawat dan menjaga tempat-tempat wisata, dan terakhir prosperity kita wajib perhatikan nilai-nilai ekonomis dari sebuah tempat wisata. 3P tersebut merupakan rumus pengembangan pariwisata yang terbaik untuk mencapai pariwisata yang semakin dilestarikan, akan semakin mensejahterakan. Wisatawan zaman now diharapkan tidak hanya sekedar berkunjung ke destinasi, tapi juga terlibat menjaga lingkungan dan budayanya. Travel, enjoy, respect!. "Makanya mari kita jaga semua kebudayaan dan alam kita. Karena pariwisata itu semakin dilestarikan maka akan semakin mensejahterakan,"tegas Menpar Arief Yahya."

Sumber : fajar.co.id


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Karnaval Budaya Pesona Bupolo 2018 Bukti Keberagaman yang Indah di Kabupaten Buru   . Silahkan membaca berita lainnya.

SMPN 1 Banjarmasin Wakili Kalsel di Kompetisi Internasional

Posted: 17 Oct 2018 09:54 PM PDT

H Ibnu Sina melakukan prosesi tapung tawar kepada perwakilan GNM tanda restu pelepasan keberangkatan/beritabanjarmasin.com

BANJARMASIN, BBCOM - Marching Band Gema Nada Mulawarman (GNM) SMPN 1 Banjarmasin ikut bertarung dalam Kejuaraan Marching Band Internasional Piala Raja Hamengkubuwana 2018 di Yogyakarta yang dijadwalkan berlangsung 20-21 Oktober 2018 mendatang.

Keberangkatan kontingen dilepas langsung oleh Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, Rabu (17/10/2018) di halaman SMPN 1 Banjarmasin, Jalan Mulawarman, lewat prosesi tapung tawar dan penampilan persembahan bertajuk konser pamit.

Pada kesempatan tersebut H Ibnu Sina menilai positif keikutsertaan GNM-SMPN 1 Banjarmasin yang turut mengharumkan nama banua. Apalagi penyelenggaraan kejuaraan sebagai sarana dan wadah apresiasi positif untuk mengisi kegiatan yg sehat khususnya bagi generasi muda sebagai upaya pembinaan generasi penerus dan generasi emas sekaligus sebagai ajang untuk tolak ukur hasil latihan selama ini.

"Kegiatan semacam ini punya andil besar dalam pembentukan mental kaum muda yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa. Mudah-mudahan Marching Band GDM bisameraih sukses di Yogyakarta nanti sesuai ikhtiar, karena ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil," ujarnya.

Drum Band Gema Nada Mulawarman yang baru dibentuk pada tahun 2017 lalu berangkat ke Yogyakarta dengan membawa 49 peserta, 3 pelatih, 10 orang pembina, dan akan mengikuti 3 cabang lomba, street parade, display LUG, Drum Battle. (arum/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang SMPN 1 Banjarmasin Wakili Kalsel di Kompetisi Internasional . Silahkan membaca berita lainnya.

Hearing Dengan DPMD Kabupaten Pasuruan, Pegiat LSM Paparkan Temuan Lapang Di Desa

Posted: 17 Oct 2018 09:47 PM PDT

Poto bersama usai pertemuan antara Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Pasuruan bersama pegiat pegiat LSM.

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PASURUAN | [17-10-2018 ] Menyikapi beberapa pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai masih jauh dari harapan dan aturan yang telah diamanatkan Undang undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Antara rencana dan realisasi yang tidak sesuai terhadap beberapa item pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat ditingkat desa.

Gabungan Lembaga sosial masyarakat, LSM. Dikabupaten Pasuruan melakukan hearing dengan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa , DPMD. Kabupaten Pasuruan di ruang Aula pertemuan DPMD. Rabu,17-10-2018 sekitar jam 09.00 wib.

Hadir dalam hearing tersebut beberapa petinggi LSM , antara lain DPD dan DPC LSM. Penjara Indonesia, LPK. Pasopati, Aliansi cinta damai, LSM. GAIB serta beberapa perwakilan Organisasi masyarakat.

Sementara dari Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa diwakili Andari Sulistyorini, Kabid. Keuangan desa. Ridho Nugroho, Kabid. Bina pemerintahan desa dan Andjar bidang sarpras desa.

Dalam pertemuan ini, beberapa hal yang diungkapkan para perwakilan pegiat pegiat sosial pemerintahan antara lain; lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan dinas terhadap perencanaan dan pelaksanaan dana desa, perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang seolah dimonopoli kepala desa serta buruknya mutu pekerjaan tiap item proyek yang didanai dengan dana desa bahkan ada indikasi proyek fiktif dan double counting.

Menanggapi beberapa hal yang dituduhkan tersebut, Andar Sulystyorini selaku kepala bidang keuangan DPMD kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa pihaknya sesuai perda no.01 tahun 2017 hanya berwenang  sebagai administrasi serta Pembinaan saja. Sementara pengawasan penggunaan anggaran desa berada pada bagian inspektorat.

Andar kembali menjelaskan bahwa karena keterbatasan tenaga yang ada di DPMD membuat pembinaan tidak maksimal." Kita menangani sekitar 341 desa dikabupaten Pasuruan ini, namun karena ketersediaan tenaga terbatas sehingga untuk memverifikasi berkas setiap desa kita memanggil bersama sama, desa yang bersangkutan untuk menyelesaikan berkas dan data yang diperlukan untuk persyaratan  pencarian.

Dikonfirmasi terkait tertutupnya akses informasi untuk mendapatkan data rencana realisasi penggunaan anggaran di desa karena tidak ada perangkat desa yang mengerti rencana pembangunan desanya serta peran BPD, Badan permusyawaratan desa yang seolah dipasung. Andar mempersilahkan masyarakat ataupun LSM. Untuk berhubungan langsung ke Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendapatkan data yang dimaksud.

"Monggo teman teman LSM. Jika kesulitan mendapatkan data rencana realisasi pembangunan desa bisa ke kita, tentunya melalui permintaan dengan surat secara resmi. Jelasnya (Zainal)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hearing Dengan DPMD Kabupaten Pasuruan, Pegiat LSM Paparkan Temuan Lapang Di Desa . Silahkan membaca berita lainnya.