#TACIGI - Jateng

#TACIGI - Jateng


Posted: 27 Sep 2018 03:44 AM PDT

PBB Dapil Banten III Gelar Temu Silaturahmi Bersama Para Caleg

BntenNet.com , KABUPATEN TANGERANG,  - Para calon legislatif (Caleg) Partai Bulan Bintang (PBB)  daerah pemilihan (Dapil)  Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang, KotaTangerang, KotaTangerang Selatan  menghadiri acara Temu silaturahmi dan pembekalan para caleg dari Baik tingkat DPR RI, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kabupaten Tangerang pada 27 september 2018 di Resto Teh Nina di wilayah Kecamatan Sepatan.

Seperti halnya yang di katakan, Moh. Ali Akbarudin putra daerah Pakuhaji salah satu Caleg DPR RI, Saya optimis di pemilu tahun 2019 saatnya Kita sebagai Putra Tangerang Bagian Tangerang Utara harus ada yang menjadi Anggota di DPR - RI di pemilu tahun ini dan ribuan media cyber atau online akan siap memenangkan pemilu tahun ini.

"Dari semenjak orde Reformasi dan hingga saat ini belum ada Anggota DPR - RI belum ada dari putra daerah Tangerang bagian utara,"ungkapnya.

Dirinya menginginkan di pemilu tahun  ini saatnya masyarakat Dapil pemilihn Banten III khususnya Kabupaten Tangerang untuk dapat memberikan dukungan dan kepercayaan secara penuh kepada seluruh Caleg PBB di semua tingkatan.

Semoga, kepada seluruh Caleg yang nantinya lolos di DPR RI Maupun DPRD dapat selalu Amanah atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, untuk membangun Kabupaten Tangerang khususnya dibagian Utara Untuk lebih maju lagi, ungkapnya.

> ldn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Inilah Penjelasan Rektor IPDN Terkait Perekrutan Calon Praja di Papua

Posted: 27 Sep 2018 01:23 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Berkenaan dengan penolakan Pemprov Papua dan MRP terkait perekrutan calon praja IPDN, dijawab oleh Rektor IPDN Ermaya Suradinata.

Ermaya menjelaskan sebenarnya dalam surat Gubernur Papua yang diketahui oleh MRP, ada sekitar 250 orang yang masuk kriteria Orang Asli Papua (OAP).

Dari jumlah tersebut tim menyeleksi lalu tersaring sesuai dengan formasi, sebanyak 91 orang yang selanjutnya sudah mengikuti tes TKD.

"Nilainya pun telah diturunkan, sehingga yang tadinya tidak lulus, panitia luluskan. Setelah diumumkan, selanjutnya ada pemberitahuan dari gubernur, MRP dan DPRP terkait hasil itu. Sehingga kami mengecek kembali dan ternyata ditemukan hanya dua orang, yang mana satu orang dia hadir tapi tidak ikut tes, sementara satunya mengikuti tes kesehatan namun tidak memenuhi syarat. Jadi bukan lima tapi dua," jelas Ermaya.

Selanjutnya, dalam pengecekan kembali secara keseluruhan berdasarkan surat gubernur, ada 11 orang non Papua yang dinyatakan lulus IPDN lewat jalur afirmasi. Hasil pengecekan dari 11 orang tersebut, seluruhnya merupakan orang asli Papua.

"Kita buktikan secara fisik karena orang tua bahkan kakek, neneknya masih ada dan orang asli Papua," terang dia.

Sementara menyinggung soal tidak adanya pemerataan dalam perekrutan, sambung dua, pihaknya mengaku tetap memperjuangkan namun berupaya agar SOP tidak dilanggar.

"Artinya, kami sangat menghormati perjuangan gubenur Papua terkait masalah ini. Makanya kami di pusat memberikan afirmasi. Jadi, tidak ada satupun yang kami langgar di luar surat gubernur karena 250 nama sudah kami akomodir."

"Kalau kenyataan di lapangan ada salah persepsi mari kita selesaikan bersama, karena kami ingin bangun Papua. Tentunya kita harap kedepan kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena Papua juga merupakan bagian dari NKRI," serunya.

Ditempat terpisah, Majelis Rakyat Papua (MRP) siap menerima tim khusus yang ditugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, terkait dengan hasil penerimaan Praja IPDN 2018.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan dalam pertemuan dengan tim khusus nanti, pihaknya siap melaporkan apa saja yang selama ini menjadi kendala, sehingga harus membatalkan sekaligus menolak hasil IPDN 2018.

Dalam catatannya, ada tiga poin yang dikritisi. Pertama, tidak meratanya penerimaan IPDN di 29 kabupaten/kota. Bahkan hasil tes lebih dominan dari satu wilayah adat.  Kedua, ada nama-nama yang tidak ikut tes namun di loloskan, dan ketiga ada nama-nama yang ternyata bukan Orang Asli Papua (OAP).

"Atas dasar itulah, kami menolak hasil itu dan mengirim surat resmi," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Slovak Police Detain Suspects in Killing of Journalist and Fiancee

Posted: 27 Sep 2018 01:23 AM PDT

Slovak Police Detain Suspects in Killing of Journalist and Fiancee
BRATISLAVA, LELEMUKU.COM - Slovak police have detained one or more persons suspected of the murder of investigative reporter Jan Kuciak and his fiancee Martina Kusnirova, several Slovak media outlets reported on Thursday, citing police sources.

The police said on its Facebook page it had detained persons suspected of violent crime and was carrying out home searches but did not say in which case. The police declined to comment further.

Media, including the websites of SME daily and Aktuality.sk, where Kuciak had worked, reported police were carrying out searches in the south of the country.

Kuciak, who had written about political corruption in Slovakia, was found shot dead along with his fiancee Martina Kusnirova at their home outside Bratislava in February. They were both 27.

The murder shocked the nation and stoked public anger over corruption, leading to the biggest street protests in the country since Communist rule ended in 1989.

The pressure forced the departure of long-serving prime minister Robert Fico and his interior minister Robert Kalinak as well as previous police chief Tibor Gaspar.

Kuciak had, among other things, investigated fraud cases involving businessmen with Slovak political ties. He had also looked into suspected mafia links of Italians with businesses in Slovakia. (VOA)

Inilah Penjelasan Rektor IPDN Terkait Perekrutan Calon Praja di Papua

Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Berkenaan dengan penolakan Pemprov Papua dan MRP terkait perekrutan calon praja IPDN, dijawab oleh Rektor IPDN Ermaya Suradinata.

Ermaya menjelaskan sebenarnya dalam surat Gubernur Papua yang diketahui oleh MRP, ada sekitar 250 orang yang masuk kriteria Orang Asli Papua (OAP).

Dari jumlah tersebut tim menyeleksi lalu tersaring sesuai dengan formasi, sebanyak 91 orang yang selanjutnya sudah mengikuti tes TKD.

"Nilainya pun telah diturunkan, sehingga yang tadinya tidak lulus, panitia luluskan. Setelah diumumkan, selanjutnya ada pemberitahuan dari gubernur, MRP dan DPRP terkait hasil itu. Sehingga kami mengecek kembali dan ternyata ditemukan hanya dua orang, yang mana satu orang dia hadir tapi tidak ikut tes, sementara satunya mengikuti tes kesehatan namun tidak memenuhi syarat. Jadi bukan lima tapi dua," jelas Ermaya.

Selanjutnya, dalam pengecekan kembali secara keseluruhan berdasarkan surat gubernur, ada 11 orang non Papua yang dinyatakan lulus IPDN lewat jalur afirmasi. Hasil pengecekan dari 11 orang tersebut, seluruhnya merupakan orang asli Papua.

"Kita buktikan secara fisik karena orang tua bahkan kakek, neneknya masih ada dan orang asli Papua," terang dia.

Sementara menyinggung soal tidak adanya pemerataan dalam perekrutan, sambung dua, pihaknya mengaku tetap memperjuangkan namun berupaya agar SOP tidak dilanggar.

"Artinya, kami sangat menghormati perjuangan gubenur Papua terkait masalah ini. Makanya kami di pusat memberikan afirmasi. Jadi, tidak ada satupun yang kami langgar di luar surat gubernur karena 250 nama sudah kami akomodir."

"Kalau kenyataan di lapangan ada salah persepsi mari kita selesaikan bersama, karena kami ingin bangun Papua. Tentunya kita harap kedepan kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena Papua juga merupakan bagian dari NKRI," serunya.

Ditempat terpisah, Majelis Rakyat Papua (MRP) siap menerima tim khusus yang ditugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, terkait dengan hasil penerimaan Praja IPDN 2018.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan dalam pertemuan dengan tim khusus nanti, pihaknya siap melaporkan apa saja yang selama ini menjadi kendala, sehingga harus membatalkan sekaligus menolak hasil IPDN 2018.

Dalam catatannya, ada tiga poin yang dikritisi. Pertama, tidak meratanya penerimaan IPDN di 29 kabupaten/kota. Bahkan hasil tes lebih dominan dari satu wilayah adat.  Kedua, ada nama-nama yang tidak ikut tes namun di loloskan, dan ketiga ada nama-nama yang ternyata bukan Orang Asli Papua (OAP).

"Atas dasar itulah, kami menolak hasil itu dan mengirim surat resmi," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Provinsi Papua Berkomitmen Cegah Emisi Gas Rumah Kaca

Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT

Provinsi Papua Berkomitmen Cegah Emisi Gas Rumah KacaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mencegah emisi gas rumah kaca di bumi cenderawasih. Komitmen itu, diantaranya dengan membangun dan mempertahankan kerjasama dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Papua dan WWF-Indonesia kali ini memfasilitasi lokakarya untuk sosialisasi Komisi Daerah – Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (KOMDA-PIPB) sekaligus merumuskan isu strategis dan program kerjanya kali ini."

"Pembentukan KOMDA-PIPB Provinsi Papua ini sebagaimana Surat Keputusan No 188.4/69/2018, tertanggal 8 Februari 2018," terang Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa, di Jayapura, kemarin.

Dijelaskan, Pemda Provinsi Papua sebenarnya sudah membentuk Papua Low Carbon Development Task Force (PLCD-TF), melalui SK Gubernur No.105/2010 yang terlibat secara aktif terhadap isu-isu perubahan iklim di bumi cenderawasih.

Dalam perkembangannya, untuk memperkuat posisi dan peran yang dilakukan sebelumnya oleh PLCD-TF, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk KOMDA-PIPB. Dimana, anggota KOMDA-PIPB Provinsi Papua terdiri dari mitra pembangunan, Akademisi, Pemerhati Lingkungan, perwakilan masyarakat sipil dan juga perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan provinsi Papua.

Masih dikatakan Noak Kapisa yang juga sebagai Ketua KOMDA-PIPB, keberadaan organisasi ini diharapkan dapat menjadi patner pemerintah yang mampu bekerjasama dengan SKPD teknis guna mempersiapkan data maupun informasi mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Kerjasama ini diperluas pada lima wilayah adat yang ada, sehingga diharapkan pembangunan rendah emisi khususnya dibidang ekonomi, dapat dilakukan dengan disesuaikan pada karasteristik budaya dan komoditi setempat.

"Bahkan mungkin kerjasama dilakukan baik ditingkat regional, nasional, international. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Komda PIPB terlibat secara aktif dalam pertemuan-pertemuan tahunan Governor Climate Forum yg terdiri dari 38 Gubernur yang berasal dari Brasil, Mexico, Peru, Argentina, Bolivia, Afrika, Amerika dan Afrika," terangnya.

Direktur Papua Program WWF-Indonesia, Benja V Mambai mengatakan WWF sebagai salah satu lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam KOMDA-PIPB, siap menunjukan konsistensi guna mendukung upaya konservasi di tingkat lokal maupun global karena terkait hajat hidup orang banyak. (DiskominfoPapua)

Pasangan Bupati Puncak dan Mamteng Terpilih Dilantik Pekan Depan

Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT

Pasangan Bupati Puncak dan Mamteng Terpilih Dilantik Pekan Depan
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dipastikan melantik pasangan Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah (Mamteng) terpilih pada Senin (24/9), pekan depan, di Jayapura.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan.

Kepada wartawan Sekda katakan, undangan pelantikan sudah disebar kepada pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah. Sementara pelantikan dipastikan bakal dilangsungkan, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

"Surat Keputusan (SK) pelantikan kedua kepala daerah sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya kita segera mempersiapkan proses pelantikan secepatnya dan sudah diputuskan pada Senin pekan depan," terang dia.

Sementara disinggung soal pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Mimika dan Paniai, Sekda memastikan masih akan dijadwalkan kembali. Sebab, proses gugatan baru saja selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk Kabupaten Mimika dan Paniai memang sudah ada putusan sengketa dari MK. Makanya, gubernur baru akan memproses berkas usulan pelantikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun itu pun setelah ada usulan dari Pemda Mimika dan Paniai," ucapnya.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Puncak terpilih yang akan dilantik, yakni Willem Wandik - Pelinus Balinal serta Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak. Keduanya, kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Sementara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh 5 pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Mimika.

Dengan demikian, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) sah sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika periode 2018-2023.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai dinyatakan menang melawan Hengky Kayame-Yekeskiel Teneuyo yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak menerima keputusan KPU Paniai yang menetapkan pasangan calon Meky Nawipa-Oktovianus Gobay sebagai pemenang Pilkada Papua 2018. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Nilai Pengembangan Sagu dan Kopi Papua Butuh Ahli

Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT

Lukas Enembe Nilai Pengembangan Sagu dan Kopi Papua Butuh AhliJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut potensi sagu dan kopi bumi cenderawasih masih sangat melimpah, namun butuh sumber daya manusia (SDM) memadai serta ahli untuk dapat mengembangkannya.

"Perlu diakui bahwa SDM kita memang rendah. Kita tidak mampu mengelola potensi yang ada karena tak memiliki orang-orang yang punya keahlian dibidang ini."

"Makanya, dalam mewujudkan pengembangan sagu dan kopi ini, perlu didukung kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi maupun potensi yang ada, dapat berjalan sesuai harapan," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai menerima kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Senin (24/9), di ruang kerjanya.

Dikatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengembangan sagu dan kopi, untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Hanya saja, untuk pengembangannya dibutuhkan tenaga pemikir.

Dengan demikian, dia berharap potensi kopi dan sagu yang ada di Papua, mampu mensejahterahkan masyarakat. "Sebab sagu juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat Papua."

Sekda Papua Hery Dosinaen, menilai kunjungan dewan ketahanan nasional ke Papua untuk melihat potensi potensi alam yang ada.

Potensi itu kemudian diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi ketahanan pangan bagi masyarakat Papua secara khusus, dan masyarakat indonesia secara umum.

"Makanya, kita harapkan agar kopi dan sagu Papua bisa menjadi perhatian dari Wantanas untuk dapat dikembangkan," terang Hery.

Dia berharap, agar kopi dan sagu dapat didorong oleh pemda kabupaten dan kota serta organisasi perangkat daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

"Saat ini ada kunjungan kementerian terkait serta para pengusaha. Kita harap kehadiran mereka lewat Wantanas dapat mempresentasikan apa yang telah dilakukan untuk selanjutnya bisa dikembangkan di Papua," pungkasnya. (Diskominfo Papua)

Lukas Enembe Harapkan Willem Wandik dan Ricky Ham Pagawak Perhatikan Kesejahteraan OAP

Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT

Lukas Enembe Harapkan Willem Wandik dan Ricky Ham Pagawak Perhatikan Kesejahteraan OAP
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Puncak  Willem Wandik - Pelinus Balinal dan Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak, secara resmi dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe, di Gedung Sasana Krida Dok II Jayapura, Senin (24/9).

Pelantikan kepala daerah periode 2018-2023 ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-5955 dan 132.91-5956 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Puncak serta Keputusan Mendagri Nomor 131.91-6054 dan 132.91-6055 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Mamberamo Tengah.

Usai melantik dua pasangan petahana ini, Lukas mengimbu pimpinan daerah setempat wajib menjamin kesejahteraan orang asli Papua (OAP), melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

"Yang pasti Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah harus menjadi pemimpin yang membuat rakyat bisa hidup damai, aman, kesehatan dan pendidikannya baik,. Termasuk akses infrastrukturnya pun wajib bagus serta pelaksanaan pembangunannya harus berjalan maksimal," terang dia Lukas, disela-sela pelantikan tersebut.

Dia berharap dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik itu, wajib memperhitungkan kondisi masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, di mana secara keseluruhan mesti diprioritaskan pada kesejahteraan rakyat.

"Karena jabatan itu aman yang diberikan sehingga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan diwujudnyatakan. Diantaranya melalui kerja nyata, apalagi yang sudah terpilih dua kali sehingga ini menjadi periode keduanya."

"Pun demikian, saya percaya bupati dan wakil bupati yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," serunya.

Ditambahkan Lukas, penyelenggaraan pesta demokrasi 27 Juli 2018 di Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah telah dilaksanakan dengan berbagai dinamika, sehingga menghasilkan kepala daerah yang menjadi bagian dari sejarah.

"Untuk itu, sekali lagi saya harap agar kepala daerah yang dilantik bisa fokus untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan dari pembangunan yang diharapkan pemerintah, bisa tepat sasaran," tutup dia. (DiskominfoPapua)

Willem Wandik Ingin Kabupaten Puncak Jual Hasil Bumi ke Freeport Indonesia

Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT

Willem Wandik Ingin Kabupaten Puncak Jual Hasil Bumi ke Freeport IndonesiaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Puncak, Provinsi Papua  Willem Wandik berkeinginan kuat mendorong kerja sama penjualan hasil bumi daerahnya kepada PT. Freeport Indonesia (PTFI).

"Makanya, saya dalam waktu dekat akan bertemu PTFI. Dari pertemuan ini diharapkan bisa membahas terkait kerjasama hasil bumi berupa sayur-mayur dari Puncak."

"Apalagi dalam waktu dekat kita akan resmikan pesawat yang khusus untuk mengangkut hasil bumi berupa sayur sayuran bagi Freeport. Sayur itu diantaranya, sayur kol maupun kentang. Yang pasti kita ingin Freeport bisa menerima hasil bumi dari daerah kami," aku Willem kemarin.

Menurut dia, kebijakan ini akan menjadi salah satu program 100 hari kerjanya, pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018 - 2023,.

Program ini pun telah disiapkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Puncak 2018 – 2023.

"Intinya kita ingin ada peningkatan ekonomi kerakyatan. Termasuk bagaimana mengawal pelaksanaan pilpres dan pileg 2019 supaya dapat berjalan aman dan lancar," serunya.

Sementara menyinggung Kabupaten Puncak sebagai daerah yang cukup rawan konflik saat terjadi pemilihan umum, baik itu Pilkada, pemilihan legislatif dan juga pilpres, pihaknya berkeinginan kuat untuk menghilangkan stigma seperti itu.

"Oleh karenanya, kami selaku Bupati akan mensosialisasikan sejak awal mulai tingkat distrik hingga ke kampung kampung agar semua pihak bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing," ucap dia.

Sementara di bidang infrastruktur, tambah Willem, pihaknya akan mendorong pembangunan trans Papua Jayapura - Wamena - Intan Jaya - Paniai  yang melewati Ilaga,Puncak. "Kita juga akan melakukan peningkatan jalan di dalam kota Ilaga," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Ingin Venue PON XX 2020 Dipersiapkan Secara Maksimal

Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT

Lukas Enembe Ingin Venue PON XX 2020 Dipersiapkan Secara Maksimal
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan kepada semua pihak agar dalam melaksanakan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, dipersiapkan secara baik dan maksimal.

Oleh karenanya, Gubernur menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Papua, agar dapat memprogramkan kegitannya guna mendukung pelaksanaan PON, terutama kepada bagaimana membantu pembangunan venue olahraga di lima klaster.

"Sehingga nanti kita tidak bikin kegiatan yang tidak jelas. Artinya, semua mesti difokuskan untuk mendukung PON 2020. Sebab ini agenda nasional dan PON di Papua ini menyangkut harkat dan martabat kami orang Papua."

"Sehingga kita sekali lagi berharap supaya penyelanggaran PON di Papua, harus sukses semuanya," serunya.

Sementara untuk mempercepat proses pembangunan venus olahraga yang akan dipakai pada PON XX tahun 2020 mendatang, Gubernur Papua bakal memangil lima Kepala Daerah dari 5 klaster yang akan menjadi tuan rumah pada PON 2020.

Kelima kepala daerah tersebut, yakni Bupati Merauke, Mimika, Biak, Jayawijaya, Jayapura dan Kota Jayapura.

"Saya akan panggil kelima kepala daerah ini. Dalam pertemuan kita akan bahas bersama dan mengecek persiapan mereka, di wilayahnya masing-masing untuk pembangunan venue PON," terang dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja dilantik Presiden Jokowi segera melakukan pencanangan hitung mundur (Couunting Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020.

Dalam kegiatan itu, Gubernur meminta semua pihak untuk fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON.

"Semua SKPD harus bicara PON. Jangan ada pekerjaan lain sebab kita mesti selesaikan persiapan PON secara baik," ujarnya. (DiskominfoPapua)

Diskominfo Papua Akan Pasang 100 CCTV di Kota Jayapura

Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT

Diskominfo Papua Akan Pasang 100 CCTV di Kota Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura mengagendakan pemasangan 100 CCTV pada 2019 mendatang, guna mendukung konsep penerapan kota pintar atau smart city.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, sebanyak 100 CCTV itu akan diintegrasikan dengan ruang comand center milik kepolisian setempat. Keberadaan CCTV ini diharapkan bisa mendukung penerapan kota pintar di Kota Jayapura.

"Sebab perangkat CCTV ini memang salah satu pendukung smart city. Namun yang pasti harus terwujud pada tahun depan," terang dia di Jayapura, baru-baru ini.

Sementara ditanya soal titik-titik pemasangan CCTV, sambung dia, akan diprioritaskan untuk memantau daerah yang memiliki kali dengan tujuan menjaga kebersihan. Termasuk wilayah perkampungan dan perbatasan yang menjadi pintu masuk orang dan barang dari luar negeri.

"Yang pasti terkait titik pemasangan ini sudah ada survei kami dengan pihak kepolisian maupun dinas lingkungan hidup maupun semua stake holder terkait. Tentunya akan disinergikan dengan CCTV yang ada," kata dia.

Sementara ditanya mengenai dukungan jaringan internet untuk pengoperasian CCTV, tambah Binton, pada bulan ini telah dilakukan pemetaan jaringan dengan tiga variabel. Dimana tiga variabel ini bakal menjadi opsi untuk penerapannya.

"Opsi pertama di lingkungan Kota Jayapura kita pakai fiber optik yang seperti indihome. Kemudian yang kedua, pakai jaringan yang sudah dilalui fiber optik dengan jaringan telkom (indihome,red)".

"Sementara opsi ketiga untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan indihome dan fiber optik seperti di Muara Tami, akan digunakan radio wireless. Sebab di Muara Tami kan masih pakai radio hub milik telkom namun belum terlalu kuat. Tapi kalau sudah wireless, signalnya akan makin kuat dan bisa digunakan masyarakat setempat juga," tutupnya. (DisominfoPapua)

Provinsi Papua Berkomitmen Cegah Emisi Gas Rumah Kaca

Posted: 26 Sep 2018 11:53 PM PDT

Provinsi Papua Berkomitmen Cegah Emisi Gas Rumah KacaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mencegah emisi gas rumah kaca di bumi cenderawasih. Komitmen itu, diantaranya dengan membangun dan mempertahankan kerjasama dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Papua dan WWF-Indonesia kali ini memfasilitasi lokakarya untuk sosialisasi Komisi Daerah – Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (KOMDA-PIPB) sekaligus merumuskan isu strategis dan program kerjanya kali ini."

"Pembentukan KOMDA-PIPB Provinsi Papua ini sebagaimana Surat Keputusan No 188.4/69/2018, tertanggal 8 Februari 2018," terang Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa, di Jayapura, kemarin.

Dijelaskan, Pemda Provinsi Papua sebenarnya sudah membentuk Papua Low Carbon Development Task Force (PLCD-TF), melalui SK Gubernur No.105/2010 yang terlibat secara aktif terhadap isu-isu perubahan iklim di bumi cenderawasih.

Dalam perkembangannya, untuk memperkuat posisi dan peran yang dilakukan sebelumnya oleh PLCD-TF, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk KOMDA-PIPB. Dimana, anggota KOMDA-PIPB Provinsi Papua terdiri dari mitra pembangunan, Akademisi, Pemerhati Lingkungan, perwakilan masyarakat sipil dan juga perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan provinsi Papua.

Masih dikatakan Noak Kapisa yang juga sebagai Ketua KOMDA-PIPB, keberadaan organisasi ini diharapkan dapat menjadi patner pemerintah yang mampu bekerjasama dengan SKPD teknis guna mempersiapkan data maupun informasi mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Kerjasama ini diperluas pada lima wilayah adat yang ada, sehingga diharapkan pembangunan rendah emisi khususnya dibidang ekonomi, dapat dilakukan dengan disesuaikan pada karasteristik budaya dan komoditi setempat.

"Bahkan mungkin kerjasama dilakukan baik ditingkat regional, nasional, international. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Komda PIPB terlibat secara aktif dalam pertemuan-pertemuan tahunan Governor Climate Forum yg terdiri dari 38 Gubernur yang berasal dari Brasil, Mexico, Peru, Argentina, Bolivia, Afrika, Amerika dan Afrika," terangnya.

Direktur Papua Program WWF-Indonesia, Benja V Mambai mengatakan WWF sebagai salah satu lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam KOMDA-PIPB, siap menunjukan konsistensi guna mendukung upaya konservasi di tingkat lokal maupun global karena terkait hajat hidup orang banyak. (DiskominfoPapua)

Pasangan Bupati Puncak dan Mamteng Terpilih Dilantik Pekan Depan

Posted: 26 Sep 2018 11:53 PM PDT

Pasangan Bupati Puncak dan Mamteng Terpilih Dilantik Pekan Depan
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dipastikan melantik pasangan Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah (Mamteng) terpilih pada Senin (24/9), pekan depan, di Jayapura.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan.

Kepada wartawan Sekda katakan, undangan pelantikan sudah disebar kepada pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah. Sementara pelantikan dipastikan bakal dilangsungkan, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

"Surat Keputusan (SK) pelantikan kedua kepala daerah sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya kita segera mempersiapkan proses pelantikan secepatnya dan sudah diputuskan pada Senin pekan depan," terang dia.

Sementara disinggung soal pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Mimika dan Paniai, Sekda memastikan masih akan dijadwalkan kembali. Sebab, proses gugatan baru saja selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk Kabupaten Mimika dan Paniai memang sudah ada putusan sengketa dari MK. Makanya, gubernur baru akan memproses berkas usulan pelantikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun itu pun setelah ada usulan dari Pemda Mimika dan Paniai," ucapnya.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Puncak terpilih yang akan dilantik, yakni Willem Wandik - Pelinus Balinal serta Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak. Keduanya, kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Sementara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh 5 pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Mimika.

Dengan demikian, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) sah sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika periode 2018-2023.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai dinyatakan menang melawan Hengky Kayame-Yekeskiel Teneuyo yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak menerima keputusan KPU Paniai yang menetapkan pasangan calon Meky Nawipa-Oktovianus Gobay sebagai pemenang Pilkada Papua 2018. (DiskominfoPapua)

Siswa TK, Se- Kabupaten Tangerang Ikuti Latihan Manasik Haji

Posted: 26 Sep 2018 11:39 PM PDT


BantenNet.comKABUPATEN TANGERANG -   Ratusan Siswa taman kanak-kanak dan kelompok bermain dari Kabupaten tangerang mengikuti latihan manasik haji yang digelar di masjid Al'AMJAD Tigaraksa, Kamis (27/9/2018).

SITI MASANAH selaku kepala sekolah TK. MIFTAHUSAADAH desa pasir jaya menilai latihan manasik haji perlu dikenalkan kepada kalangan anak sejak dini.

Dengan mengenal sejak awal, nantinya dalam diri anak-anak sudah memiliki keinginan untuk naik haji.

"Daftar sekarang berangkat haji. 2035, nah kalau sudah ditanamkan sedini mungkin anak bisa memiliki keinginan untuk bisa berangkat haji. Karena haji ini kan masuk ke dalam rukun iman yang ke lima," katanya di sela-sela kegiatan manasik haji kecil di masjid AL,AMJAD,Tigaraksa, Kamis(27/9/2018).

Dia mengatakan jika ibadah haji merupakan multidimensi, dimana banyak aspek yang masuk di dalamnya. Baik fisik, mengaku maupun keuangan.


"Haji ini kan banyak aspek yang harus dipenuhi, jadi sangat perlu kita tanamkan sejak dini. Agar anak juga sudah mulai mempersiapkan diri sedini mungkin," terangnya.

Di dalam Manasik Haji Kecil tersebut, setidaknya diikuti oleh kurang lebih 952 anak usia Taman Kanak-kanak dan Kelompok Belajar dari berbagai TK yang ada di Kabupaten tangerang.


> spyn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Siswa TK, Se- Kabupaten Tangerang Ikuti Latihan Manasik Haji . Silahkan membaca berita lainnya.

Lukas Enembe Nilai Pengembangan Sagu dan Kopi Papua Butuh Ahli

Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT

Lukas Enembe Nilai Pengembangan Sagu dan Kopi Papua Butuh AhliJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut potensi sagu dan kopi bumi cenderawasih masih sangat melimpah, namun butuh sumber daya manusia (SDM) memadai serta ahli untuk dapat mengembangkannya.

"Perlu diakui bahwa SDM kita memang rendah. Kita tidak mampu mengelola potensi yang ada karena tak memiliki orang-orang yang punya keahlian dibidang ini."

"Makanya, dalam mewujudkan pengembangan sagu dan kopi ini, perlu didukung kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi maupun potensi yang ada, dapat berjalan sesuai harapan," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai menerima kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Senin (24/9), di ruang kerjanya.

Dikatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengembangan sagu dan kopi, untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Hanya saja, untuk pengembangannya dibutuhkan tenaga pemikir.

Dengan demikian, dia berharap potensi kopi dan sagu yang ada di Papua, mampu mensejahterahkan masyarakat. "Sebab sagu juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat Papua."

Sekda Papua Hery Dosinaen, menilai kunjungan dewan ketahanan nasional ke Papua untuk melihat potensi potensi alam yang ada.

Potensi itu kemudian diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi ketahanan pangan bagi masyarakat Papua secara khusus, dan masyarakat indonesia secara umum.

"Makanya, kita harapkan agar kopi dan sagu Papua bisa menjadi perhatian dari Wantanas untuk dapat dikembangkan," terang Hery.

Dia berharap, agar kopi dan sagu dapat didorong oleh pemda kabupaten dan kota serta organisasi perangkat daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

"Saat ini ada kunjungan kementerian terkait serta para pengusaha. Kita harap kehadiran mereka lewat Wantanas dapat mempresentasikan apa yang telah dilakukan untuk selanjutnya bisa dikembangkan di Papua," pungkasnya. (Diskominfo Papua)

Lukas Enembe Harapkan Willem Wandik dan Ricky Ham Pagawak Perhatikan Kesejahteraan OAP

Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT

Lukas Enembe Harapkan Willem Wandik dan Ricky Ham Pagawak Perhatikan Kesejahteraan OAP
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Puncak  Willem Wandik - Pelinus Balinal dan Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak, secara resmi dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe, di Gedung Sasana Krida Dok II Jayapura, Senin (24/9).

Pelantikan kepala daerah periode 2018-2023 ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-5955 dan 132.91-5956 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Puncak serta Keputusan Mendagri Nomor 131.91-6054 dan 132.91-6055 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Mamberamo Tengah.

Usai melantik dua pasangan petahana ini, Lukas mengimbu pimpinan daerah setempat wajib menjamin kesejahteraan orang asli Papua (OAP), melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

"Yang pasti Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah harus menjadi pemimpin yang membuat rakyat bisa hidup damai, aman, kesehatan dan pendidikannya baik,. Termasuk akses infrastrukturnya pun wajib bagus serta pelaksanaan pembangunannya harus berjalan maksimal," terang dia Lukas, disela-sela pelantikan tersebut.

Dia berharap dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik itu, wajib memperhitungkan kondisi masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, di mana secara keseluruhan mesti diprioritaskan pada kesejahteraan rakyat.

"Karena jabatan itu aman yang diberikan sehingga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan diwujudnyatakan. Diantaranya melalui kerja nyata, apalagi yang sudah terpilih dua kali sehingga ini menjadi periode keduanya."

"Pun demikian, saya percaya bupati dan wakil bupati yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," serunya.

Ditambahkan Lukas, penyelenggaraan pesta demokrasi 27 Juli 2018 di Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah telah dilaksanakan dengan berbagai dinamika, sehingga menghasilkan kepala daerah yang menjadi bagian dari sejarah.

"Untuk itu, sekali lagi saya harap agar kepala daerah yang dilantik bisa fokus untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan dari pembangunan yang diharapkan pemerintah, bisa tepat sasaran," tutup dia. (DiskominfoPapua)

Willem Wandik Ingin Kabupaten Puncak Jual Hasil Bumi ke Freeport Indonesia

Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT

Willem Wandik Ingin Kabupaten Puncak Jual Hasil Bumi ke Freeport IndonesiaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Puncak, Provinsi Papua  Willem Wandik berkeinginan kuat mendorong kerja sama penjualan hasil bumi daerahnya kepada PT. Freeport Indonesia (PTFI).

"Makanya, saya dalam waktu dekat akan bertemu PTFI. Dari pertemuan ini diharapkan bisa membahas terkait kerjasama hasil bumi berupa sayur-mayur dari Puncak."

"Apalagi dalam waktu dekat kita akan resmikan pesawat yang khusus untuk mengangkut hasil bumi berupa sayur sayuran bagi Freeport. Sayur itu diantaranya, sayur kol maupun kentang. Yang pasti kita ingin Freeport bisa menerima hasil bumi dari daerah kami," aku Willem kemarin.

Menurut dia, kebijakan ini akan menjadi salah satu program 100 hari kerjanya, pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018 - 2023,.

Program ini pun telah disiapkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Puncak 2018 – 2023.

"Intinya kita ingin ada peningkatan ekonomi kerakyatan. Termasuk bagaimana mengawal pelaksanaan pilpres dan pileg 2019 supaya dapat berjalan aman dan lancar," serunya.

Sementara menyinggung Kabupaten Puncak sebagai daerah yang cukup rawan konflik saat terjadi pemilihan umum, baik itu Pilkada, pemilihan legislatif dan juga pilpres, pihaknya berkeinginan kuat untuk menghilangkan stigma seperti itu.

"Oleh karenanya, kami selaku Bupati akan mensosialisasikan sejak awal mulai tingkat distrik hingga ke kampung kampung agar semua pihak bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing," ucap dia.

Sementara di bidang infrastruktur, tambah Willem, pihaknya akan mendorong pembangunan trans Papua Jayapura - Wamena - Intan Jaya - Paniai  yang melewati Ilaga,Puncak. "Kita juga akan melakukan peningkatan jalan di dalam kota Ilaga," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Ingin Venue PON XX 2020 Dipersiapkan Secara Maksimal

Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT

Lukas Enembe Ingin Venue PON XX 2020 Dipersiapkan Secara Maksimal
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan kepada semua pihak agar dalam melaksanakan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, dipersiapkan secara baik dan maksimal.

Oleh karenanya, Gubernur menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Papua, agar dapat memprogramkan kegitannya guna mendukung pelaksanaan PON, terutama kepada bagaimana membantu pembangunan venue olahraga di lima klaster.

"Sehingga nanti kita tidak bikin kegiatan yang tidak jelas. Artinya, semua mesti difokuskan untuk mendukung PON 2020. Sebab ini agenda nasional dan PON di Papua ini menyangkut harkat dan martabat kami orang Papua."

"Sehingga kita sekali lagi berharap supaya penyelanggaran PON di Papua, harus sukses semuanya," serunya.

Sementara untuk mempercepat proses pembangunan venus olahraga yang akan dipakai pada PON XX tahun 2020 mendatang, Gubernur Papua bakal memangil lima Kepala Daerah dari 5 klaster yang akan menjadi tuan rumah pada PON 2020.

Kelima kepala daerah tersebut, yakni Bupati Merauke, Mimika, Biak, Jayawijaya, Jayapura dan Kota Jayapura.

"Saya akan panggil kelima kepala daerah ini. Dalam pertemuan kita akan bahas bersama dan mengecek persiapan mereka, di wilayahnya masing-masing untuk pembangunan venue PON," terang dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja dilantik Presiden Jokowi segera melakukan pencanangan hitung mundur (Couunting Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020.

Dalam kegiatan itu, Gubernur meminta semua pihak untuk fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON.

"Semua SKPD harus bicara PON. Jangan ada pekerjaan lain sebab kita mesti selesaikan persiapan PON secara baik," ujarnya. (DiskominfoPapua)

Diskominfo Papua Akan Pasang 100 CCTV di Kota Jayapura

Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT

Diskominfo Papua Akan Pasang 100 CCTV di Kota Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura mengagendakan pemasangan 100 CCTV pada 2019 mendatang, guna mendukung konsep penerapan kota pintar atau smart city.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, sebanyak 100 CCTV itu akan diintegrasikan dengan ruang comand center milik kepolisian setempat. Keberadaan CCTV ini diharapkan bisa mendukung penerapan kota pintar di Kota Jayapura.

"Sebab perangkat CCTV ini memang salah satu pendukung smart city. Namun yang pasti harus terwujud pada tahun depan," terang dia di Jayapura, baru-baru ini.

Sementara ditanya soal titik-titik pemasangan CCTV, sambung dia, akan diprioritaskan untuk memantau daerah yang memiliki kali dengan tujuan menjaga kebersihan. Termasuk wilayah perkampungan dan perbatasan yang menjadi pintu masuk orang dan barang dari luar negeri.

"Yang pasti terkait titik pemasangan ini sudah ada survei kami dengan pihak kepolisian maupun dinas lingkungan hidup maupun semua stake holder terkait. Tentunya akan disinergikan dengan CCTV yang ada," kata dia.

Sementara ditanya mengenai dukungan jaringan internet untuk pengoperasian CCTV, tambah Binton, pada bulan ini telah dilakukan pemetaan jaringan dengan tiga variabel. Dimana tiga variabel ini bakal menjadi opsi untuk penerapannya.

"Opsi pertama di lingkungan Kota Jayapura kita pakai fiber optik yang seperti indihome. Kemudian yang kedua, pakai jaringan yang sudah dilalui fiber optik dengan jaringan telkom (indihome,red)".

"Sementara opsi ketiga untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan indihome dan fiber optik seperti di Muara Tami, akan digunakan radio wireless. Sebab di Muara Tami kan masih pakai radio hub milik telkom namun belum terlalu kuat. Tapi kalau sudah wireless, signalnya akan makin kuat dan bisa digunakan masyarakat setempat juga," tutupnya. (DisominfoPapua)

Disdik Papua Imbau Siswa Bersiap Ikuti Program ADEM dan ADIK 2019

Posted: 26 Sep 2018 11:10 PM PDT

Disdik Papua Imbau Siswa Bersiap Ikuti Program ADEM dan ADIK 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua mengimbau para siswa dan siswi di bumi cenderawasih untuk bersiap-siap mengikuti program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) tahun 2019 mendatang.

Menurut Kepala Disdik Papua, Elias Wonda, program ADEM dan ADIK akan tetap dilanjutkan pada tahun depan. Dengan demikian, dia mengharapkan para siswa dan siswi bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi yang akan digelar tahun depan.

"Yang pasti, pelaksanaan program afirmasi baik ADEM dan ADIK akan terus dilakukan di Papua. Intinya program ini tidak akan pernah berhenti," jelas dia kepada wartawan, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (26/9).

Dia katakan, untuk tahun ini terdapat kuota sebanyak 500 orang putra dan putri asli Papua yang masuk dalam program ADEM maupun ADIK.

Untuk kuota Adik 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) sebanyak 100 orang, sementara Adem sebanyak 400 orang. Program Adik dan Adem akan tersebar di 39 Perguruan Tinggi Negeri dan sekolah menengah terbaik yang ada di seluruh Indonesia.

"Menariknya, kali ini kita berikan kuota tambahan 100 orang yang bisa diisi oleh orang asli Papua (OAP) dan juga non Papua namun syaratnya mereka yang lahir dan besar di provinsi ini," kata dia

Dia tambahkan, saat ini program ADEM dan ADIK merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak Papua dan Papua Barat.

Dimana nanti, peserta yang telah lulus seleksi dan telah selesai mengikuti tahap pembekalan bakal dikirim ke sejumlah Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan di pulau Jawa. (DiskominfoPapua)

PT. Kapal Api Didorong Buka Industri Perkebunan Kopi di Keerom

Posted: 26 Sep 2018 11:10 PM PDT

PT. Kapal Api Didorong Buka Industri Perkebunan Kopi di KeeromJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendorong salah satu perusahaan ternama PT. Kapal Api, untuk dapat membuka industri perkebunan kopi di Kabupaten Keerom.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo, pihaknya segera mengirim tim ke Kabupaten Keerom, guna melakukan penelitian dan penjajakan.

"Hasil dari penelitian dan penjajakan ini diharapkan bisa menarik minat PT. Kapal Api. Namun saya katakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada kerjasama dengan seluruh komponen."

"Supaya rencana program kerja yang telah ditetapkan ini bisa membantu meningkatkan perekonomian Provinsi Papua lewat industri perkebunan kopi," kata Doni Monardo, disela-sela pertemuan Wantanas dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta pelaku usaha, di Jayapura, Senin (24/9).

Menurutnya, dari informasi yang masuk ke lembaganya, ada banyak terdapat sisa-sisa pengolahan kopi sepeninggal Pemerintah Hindia-Belanda di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Dia berharap tempat pengolahan itu dapat dikelola dan dikembangkan lebih baik lagi untuk menunjang hasil kopi petani setempat.

"Sebab salah satu kopi Papua jenis Tipiki saja saat ini sudah menjadi yang termahal di Indonesia. Dimana untuk saat ini dijual seharga Rp5.3 juta per kilo. Kopi jenis ini berasalah dari Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua."

"Harapannya dengan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kepala suku, ondoafi dan pihak lainnya di Papua, produksi kopi di Indonesia makin banyak. Sebab lahan di Papua sangat memungkinkan untuk dikembangkan," tuturnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan berharap kehadiran Wantanas dapat memberikan angin segar untuk peningkatan produksi kopi di negeri ini.

"Sebab dalam kunjungan ini ada dari elemen kementerian terkait juga pengusaha. Sehingga diharapkan ada hasil dan aksi dari pertemuan ini," harapnya. (DiskominfoPapua)

Gempa Bumi 5.5 SR Guncang Utara Kepulauan Tanimbar

Posted: 26 Sep 2018 11:03 PM PDT

Gempa Bumi 5.5 SR Guncang Utara Kepulauan TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM -  Aktivitas gempa bumi dengan mangnitudo 5.5 skala richter (SR) mengguncang Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku pada Kamis (27/9).

Gempa yang terjadi pada pukul 14:29 WIT berada pada koordinat 7.01 lintang selatan (LS) dan 131.33 bujur timur (BT) atau berlokasi Tepat di perairan Kecamatan Wuarlabobar, 46 km arah Barat Kota Lara atau 107 km Utara Kota Saumlaki.

Guncangan gempa ini sempat dirasakan oleh warga di Kota Saumlaki, Amos melalui facebooknya menyatakan gempa tersebut dirasakan saat dirinya sedang memperbaiki kendaraanya.

"Saya merasakan gempa tapi, goyangannya kecil," ujar dia.

Meski mencapai 5.5 SR, Badan Metorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maluku menyatakan gempa dengan kedalaman 106 km ini tidak berpotensi tsunami baik di Wuarlabobar, maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (Albert Batlayeri)

Mulyono Harapkan TNI AD Semakin Kembangkan Profesionalisme Prajurit

Posted: 26 Sep 2018 09:48 PM PDT

Mulyono Harapkan TNI AD Semakin Kembangkan Profesionalisme PrajuritGORONTALO, LELEMUKU.COM - Tantangan yang dihadapi TNI AD ke depan semakin kompleks, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan negara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)  Jenderal TNI Mulyono dihadapan para prajurit Kodam XIII/Merdeka pada pengarahannya di Gorontalo, Rabu (12/9) Jenderal TNI Mulyono  menekankan kepada para  prajuritnya untuk selalu meningkatkan profesionalisme prajurit.

"Jangan pernah berhenti menempa diri menjadi prajurit-prajurit profesional yang jago perang, jago tembak, jago beladiri, serta memiliki fisik yang prima", tegas Kasad.

Disampaikannya, Komandan satuan (Dansat)  harus serius dan konsisten dalam menjabarkan visi ini dengan menyusun program latihan yang efektif dan melibatkan seluruh anggotanya.

"Manfaatkan secara maksimal fasilitas latihan yang ada dan berdayakan pelatih-pelatih terbaik yang ada di jajaran Kodam XIII/Merdeka untuk mendapatkan hasil latihan yang maksimal. Pedomani prosedur dalam latihan guna menghindari kecelakaan yang menyebabkan kerugian personel dan materiil satuan," imbuh Kasad.

Selain menekankan kemampuan dan profesionalitas prajuritnya, Kasad juga menekankan untuk menjaga soliditas antara TNI, Polri, Pemda dan seluruh komponen masyarakat.

" Tingkatkan sinergi antara TNI, Polri dan Pemda guna menjamin stabilitas keamanan di wilayah Gorontalo, terutama menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 mendatang," tegasnya.

Dalam pengarahannya Kasad mengapresiasi para Babinsa yang telah melaksanakan tugasnya melebihi  panggilan tugas. Telah banyak Babinsa yang memberikan kontribusi nyata yang positif terhadap permasalahan masyarakat maupun Babinsa yang berprestasi atas dedikasinya dalam menjalankan tugasnya.

Kasad juga berharap kepada kepada seluruh prajuritnya untuk  menjalin komunikasi yang erat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan segenap komponen bangsa di daerah guna memelihara toleransi dan menciptakan suasana yang kondusif di wilayah tanggung jawab satuan. (Pendam16)

Disdik Papua Imbau Siswa Bersiap Ikuti Program ADEM dan ADIK 2019

Posted: 26 Sep 2018 09:33 PM PDT

Disdik Papua Imbau Siswa Bersiap Ikuti Program ADEM dan ADIK 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua mengimbau para siswa dan siswi di bumi cenderawasih untuk bersiap-siap mengikuti program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) tahun 2019 mendatang.

Menurut Kepala Disdik Papua, Elias Wonda, program ADEM dan ADIK akan tetap dilanjutkan pada tahun depan. Dengan demikian, dia mengharapkan para siswa dan siswi bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi yang akan digelar tahun depan.

"Yang pasti, pelaksanaan program afirmasi baik ADEM dan ADIK akan terus dilakukan di Papua. Intinya program ini tidak akan pernah berhenti," jelas dia kepada wartawan, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (26/9).

Dia katakan, untuk tahun ini terdapat kuota sebanyak 500 orang putra dan putri asli Papua yang masuk dalam program ADEM maupun ADIK.

Untuk kuota Adik 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) sebanyak 100 orang, sementara Adem sebanyak 400 orang. Program Adik dan Adem akan tersebar di 39 Perguruan Tinggi Negeri dan sekolah menengah terbaik yang ada di seluruh Indonesia.

"Menariknya, kali ini kita berikan kuota tambahan 100 orang yang bisa diisi oleh orang asli Papua (OAP) dan juga non Papua namun syaratnya mereka yang lahir dan besar di provinsi ini," kata dia

Dia tambahkan, saat ini program ADEM dan ADIK merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak Papua dan Papua Barat.

Dimana nanti, peserta yang telah lulus seleksi dan telah selesai mengikuti tahap pembekalan bakal dikirim ke sejumlah Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan di pulau Jawa. (DiskominfoPapua)

PT. Kapal Api Didorong Buka Industri Perkebunan Kopi di Keerom

Posted: 26 Sep 2018 09:33 PM PDT

PT. Kapal Api Didorong Buka Industri Perkebunan Kopi di KeeromJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendorong salah satu perusahaan ternama PT. Kapal Api, untuk dapat membuka industri perkebunan kopi di Kabupaten Keerom.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo, pihaknya segera mengirim tim ke Kabupaten Keerom, guna melakukan penelitian dan penjajakan.

"Hasil dari penelitian dan penjajakan ini diharapkan bisa menarik minat PT. Kapal Api. Namun saya katakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada kerjasama dengan seluruh komponen."

"Supaya rencana program kerja yang telah ditetapkan ini bisa membantu meningkatkan perekonomian Provinsi Papua lewat industri perkebunan kopi," kata Doni Monardo, disela-sela pertemuan Wantanas dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta pelaku usaha, di Jayapura, Senin (24/9).

Menurutnya, dari informasi yang masuk ke lembaganya, ada banyak terdapat sisa-sisa pengolahan kopi sepeninggal Pemerintah Hindia-Belanda di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Dia berharap tempat pengolahan itu dapat dikelola dan dikembangkan lebih baik lagi untuk menunjang hasil kopi petani setempat.

"Sebab salah satu kopi Papua jenis Tipiki saja saat ini sudah menjadi yang termahal di Indonesia. Dimana untuk saat ini dijual seharga Rp5.3 juta per kilo. Kopi jenis ini berasalah dari Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua."

"Harapannya dengan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kepala suku, ondoafi dan pihak lainnya di Papua, produksi kopi di Indonesia makin banyak. Sebab lahan di Papua sangat memungkinkan untuk dikembangkan," tuturnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan berharap kehadiran Wantanas dapat memberikan angin segar untuk peningkatan produksi kopi di negeri ini.

"Sebab dalam kunjungan ini ada dari elemen kementerian terkait juga pengusaha. Sehingga diharapkan ada hasil dan aksi dari pertemuan ini," harapnya. (DiskominfoPapua)